AYOBANDUNG.ID – Deretan bus berwarna cerah memenuhi halaman depan Gedung Sate, bukan untuk menurunkan pelajar yang hendak studi banding, melainkan menjadi simbol perlawanan terhadap sebuah kebijakan pemerintah yang dinilai menyesakkan.
Sebanyak 50 armada bus, biasanya disewa untuk perjalanan wisata, hari itu menjadi kendaraan unjuk rasa. Para sopir, pemilik travel, dan pekerja pariwisata menyuarakan kekecewaan mereka terhadap Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang kegiatan studi tur pelajar.
Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA itu diteken pada Mei 2025. Dalam salah satu poinnya, disebut bahwa sekolah dilarang mengadakan kegiatan studi tur karena dianggap membebani orang tua murid.
Namun, kebijakan ini bak pisau bermata satu. Ia mengiris tumpuan ekonomi banyak pihak tanpa menyediakan solusi alternatif yang nyata.
Herdi Sudardja, koordinator aksi dari Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat, menyebutkan bahwa larangan itu membuat pendapatan pelaku usaha anjlok. “Pendapatan turun sampai 60 persen. Dari semula Rp80 juta, sekarang hanya Rp30 juta. Itu tak cukup untuk bayar cicilan leasing atau gaji sopir,” ucapnya.
Dampaknya meluas. Tak hanya pengusaha travel, tapi juga pekerja informal seperti pedagang kaki lima, penjaja oleh-oleh, hingga pemilik penginapan lokal turut terkena imbas.
Mereka sudah mencoba jalur formal. Surat audiensi telah dilayangkan ke Gubernur, namun tak ada balasan. Maka aksi massa jadi pilihan terakhir. Ribuan orang turun ke jalan, mendesak agar kebijakan ini ditinjau ulang.
Di tengah panasnya Kota Bandung, deretan bus tersebut berubah menjadi posko perlawanan. Spanduk dibentangkan, klakson telolet dibunyikan, dan sebagian orang bahkan berjoget di atas atap bus untuk menarik perhatian publik.
Aksi ini bukan tanpa konsekuensi. Jalanan macet parah. Flyover Pasupati lumpuh total. Kendaraan mengular hingga ratusan meter. Jalan Diponegoro, Surapati, dan Sentot Ali Basyah ditutup sementara.
Dishub dan kepolisian sibuk mengurai kemacetan. Kendaraan dialihkan. Arus lalu lintas dari Gasibu ke Pasteur pun dialihkan, namun tetap saja, keluhan muncul dari warga yang tak siap menghadapi demo mendadak ini.
Seorang pengemudi ojek online, Ujang (37), mengeluh perjalanan orderannya terhambat.
“Enggak tahu ada demo. Tapi ya udah, terpaksa muter jauh. Waktu tempuh jadi molor banget,” katanya.
Di tengah kekacauan lalu lintas, perwakilan massa mencoba masuk ke Gedung Sate. Mereka ingin berbicara langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi. Namun yang menemui hanya staf Kesra.
Diskusi sempat berlangsung alot. Staf Kesra meminta massa bersabar menunggu kabar dari ajudan gubernur. Herdi, tak puas, bertanya, “Sampai kapan kami harus menunggu, Pak? Dari pagi kami di sini.”
Namun jawaban konkret tak kunjung datang. Massa pun bertahan, menunggu kepastian yang terasa semakin jauh.
Bagi mereka, surat edaran itu seperti vonis mati ekonomi. Tidak ada solusi dari pemerintah, tidak ada program pengganti, tidak ada kompensasi.
“Kalau dilarang studi tur karena beban ekonomi, harusnya pemerintah kasih alternatif. Bukan hanya menyuruh sekolah menanam sayur dan ternak ikan di sekolah. Itu bukan jawaban bagi kami,” tutur Herdi.
Di tengah ketegangan, terlihat jelas rasa frustasi para pelaku wisata. Banyak dari mereka belum bangkit sepenuhnya dari krisis pandemi, kini harus kembali terpuruk akibat kebijakan tanpa diskusi.
Dia membandingkan kondisi saat SE itu diterbitkan dengan masa Covid-19. Diakuinya bahwa saat itu lebih baik ketimbang belakangan ini.
“Waktu Covid-19, memang kami sulit. Tapi setidaknya itu bencana alam, bukan kebijakan sepihak yang bisa dicegah,” ujarnya.
Kenyataan pahit lainnya, beberapa perusahaan mulai merumahkan pegawainya. Belum ada PHK massal, tapi gelombang pemutusan kerja secara halus mulai terjadi.
“Sudah ada yang dirumahkan. Karena memang tidak ada order masuk. Tiap hari bus nganggur di pool,” kata Herdi.
Ia menyebut, jika situasi tak berubah, bukan tak mungkin dalam waktu dekat banyak perusahaan bis kecil akan gulung tikar. Ekosistem wisata lokal pun akan menyusut drastis.
Lebih dari itu, kebijakan ini juga dianggap tak berpihak pada pendidikan kontekstual. Studi tur selama ini dinilai banyak sekolah sebagai sarana belajar langsung di luar kelas, memperluas wawasan siswa.
Situasi diperburuk dengan tidak adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pelaku usaha. Gubernur seperti tak mau mendengar jeritan dari bawah.
Sikap Pemprov pun dinilai lepas tangan. Perwakilan hanya mengatakan keputusan tak bisa diubah secara sepihak. Tapi tak pula menjanjikan adanya revisi atau evaluasi.
Di sisi lain, masyarakat umum mulai terbelah. Ada yang mendukung pelarangan karena alasan ekonomi keluarga. Tapi tak sedikit pula yang mengkritik metode larangan menyeluruh yang kaku dan tidak fleksibel.
Beberapa orang tua murid mengaku studi tur bisa jadi beban, tapi jika disiapkan dengan baik dan transparan, mereka siap berpartisipasi.
Bagi pelaku wisata, keputusan ini harusnya dibarengi mitigasi. Pemerintah punya banyak cara, termasuk pembatasan biaya, pengawasan penyelenggara, atau subsidi kegiatan edukatif.
Tapi yang terjadi justru larangan total. Semua ditutup tanpa jalan keluar.
Saat malam mulai turun, massa perlahan membubarkan diri. Bus-bus mulai bergerak keluar dari flyover Pasupati, namun titik macet bergeser, dan kemacetan masih terjadi.
Namun satu hal yang belum bergerak: sikap Gubernur Dedi Mulyadi yang masih bungkam hingga aksi massa selesai.(*)
