AYOBANDUNG.ID — Rupanya negara tidak hadir kala air tak mengalir. Yang terbuka justru rumah Tuhan. Maka ke situlah Sarimin dan warga lain melangkah, bukan untuk sembahyang, tapi membawa jeriken kosong. Gerobak didorong bukan ke kantor kelurahan atau PDAM, tapi ke tempat wudu. Di sana air masih setia menetes, seperti belas kasih yang hanya tinggal di pelataran masjid.
"Jadi waktu itu ambil dari masjid airnya, dibawa pakai gerobak jeriken," ucap Sarimin, Selasa, 6 Mei 2025.
Sarimin, 75 tahun, adalah warga RT 5 RW 17 Mekarsari, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Ketika musim kemarau melanda enam bulan lalu, air PDAM berhenti mengalir ke rumahnya dan rumah-rumah tetangganya. Saat itu, setiap tetes air adalah barang langka, dan untuk mendapatkannya, warga harus rela mendorong gerobak berisi jeriken ke masjid terdekat.
Di Masjid Miftahul Jannah, air masih mengalir. Tempat wudu yang biasanya hanya untuk bersuci sebelum salat, berubah menjadi sumber utama kehidupan warga. Ada dua gerobak yang digunakan bergiliran oleh warga. Satu bisa membawa empat jeriken, yang lain enam jeriken.
Tapi, air itu tidak sepenuhnya gratis. Warga mesti memasukkan uang ke dalam kencleng dengan harga Rp1.000 per jeriken. Uang tersebut digunakan untuk operasional masjid dan kebutuhan air bersama. "Musim kemarau air suka seret, jadi pada ambil di masjid," kata Sarimin.
Tak ada keluhan dari mulutnya. Hanya rasa khawatir yang diam-diam tumbuh kembali, mengingat musim kemarau tahun ini sudah di depan mata. Prediksi BMKG, puncak kemarau tahun ini ada di bulan delapan.
"Ya khawatir sih, tapi mudah-mudahan air terpenuhi karena ada air dari masjid itu," ucapnya, seolah sekali lagi menggantung harapan pada rumah ibadah, bukan rumah dinas.
Kini warga masih bisa menyalakan keran, tapi Sarimin tetap menengok masjid. Di situ, enam bulan lalu, ia merasa ditolong. Jeriken boleh kosong, tapi harapan Sarimin selalu penuh. Bukan pada kehadiran negara, tapi pada kemurahan Tuhan yang mengalir dari tempat wudu.
Hak Dasar Cuma Katanya
Tentu saja, air bukan sekadar barang dagangan yang bisa ditakar dalam liter dan dihitung dengan meteran. Air adalah hak dasar. Itu kata Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 2010, Sidang Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 64/292 yang mengakui air bersih dan sanitasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Seharusnya, air itu layak. Seharusnya, air itu mudah didapat.
Tapi hak, rupanya, tak selalu berwujud seperti yang kita bayangkan. Ia bukan kartu ATM yang tinggal digesek. Bukan juga ember yang otomatis terisi tiap pagi. Di lapangan, hak bisa saja menjadi antrean panjang jeriken di gang-gang sempit. Hak bisa berupa suara pompa air yang meraung semalaman. Bisa jadi juga tagihan bulanan yang tiba-tiba naik dua puluh persen tanpa permisi.
Di Bandung, tibanya musim kemarau tidak datang sebagai bencana. Ia datang perlahan, tenang, dan kadang bahkan tampak menyenangkan. Matahari lebih lama nongol, cucian lebih cepat kering, dan anak-anak bisa bermain tanpa lumpur. Tapi bagi sebagian orang, musim ini datang sambil membawa pertanyaan yang makin lama makin sulit dijawab: apakah air akan mengalir hari ini?
Pertanyaan itu mungkin terdengar remeh bagi sebagian besar warga kota. Toh, menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 92% rumah tangga di Kota Bandung masih tercatat memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Tapi angka statistik, seperti biasa, tidak selalu mencerminkan kenyataan di lapangan. Karena bagi 8% lainnya—yang jika dikonversi berarti puluhan ribu orang—akses terhadap air bersih bukan sekadar angka, melainkan urusan harian yang butuh strategi.
Problem air di Bandung memang belum bisa disebut sebagai krisis. Tapi seperti hujan yang kadang dimulai dari satu tetes kecil di jendela, tanda-tandanya sudah terlihat beberapa kali. Tekanan air yang melemah, jadwal aliran yang tak menentu, hingga harga air yang pelan-pelan ikut menyumbang angka inflasi. Masalahnya belum menyebar luas, tapi tak juga bisa dianggap selesai.
PDAM Tirtawening, sebagai penyedia utama air bersih di kota ini, secara terbuka mengakui keterbatasan mereka. Dari kebutuhan sekitar 6.000 liter air per detik, PDAM baru bisa memasok sekitar 2.200 hingga 2.400 liter per detik. Itu artinya, secara teknis, kota ini hidup dalam kekurangan pasokan air. Dan dalam sistem yang belum merata, mereka yang tinggal di daerah tinggi atau pinggiran biasanya menjadi yang pertama merasakan dampaknya.
Di sisi lain, sungai-sungai yang melintasi kota pun tak banyak membantu. Jumlahnya ada 42, namun sebagian besar hanya aktif saat musim hujan. Di musim kemarau, alirannya surut, atau bahkan lenyap—tinggal menyisakan bebatuan, endapan, dan beberapa kantong plastik yang tak sempat hanyut.
Dari sana, muncullah solusi yang terasa megah: membawa air dari Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat, ke Kota Bandung. Proyek ini dikenal dengan nama SPAM, Sistem Pengelolaan Air Minum, yang digagas oleh Kementerian BUMN. Dengan biaya mencapai Rp3,7 triliun, proyek ini ditargetkan bisa menyuplai air langsung ke 350.000 sambungan rumah. Bahkan airnya disebut-sebut bisa langsung diminum. Sebuah lompatan besar, bila berhasil.
Tapi seperti semua proyek besar, waktu menjadi kawan sekaligus musuh. Proyek butuh proses. Dan selama proses itu berjalan, warga masih harus berhadapan dengan situasi lama: mengandalkan air tanah, atau berhemat lebih jauh dari yang seharusnya.
Padahal, air tanah sendiri bukan jawaban jangka panjang. Kota Bandung berada di cekungan yang sudah lama mengalami penurunan muka tanah. Penelitian dari Itenas mencatat terjadi penurunan rata-rata 7 cm per tahun, bahkan mencapai 23 cm di beberapa kecamatan seperti Gedebage, Buahbatu, dan Rancasari. Penyebab utamanya? Tak lain adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan—oleh rumah tangga, industri, dan siapa pun yang tidak punya pilihan lain.
Ledakan pembangunan di kawasan urban, terutama untuk sektor komersial seperti hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan, makin mempercepat laju penurunan muka air tanah. Eksploitasi masif air bawah tanah demi kebutuhan komersial jauh lebih besar ketimbang kebutuhan rumah tangga.Air disedot terus-menerus tanpa cukup waktu bagi akuifer untuk pulih, menciptakan kekosongan yang pada akhirnya menyebabkan tanah perlahan ambles.
Penurunan tanah ini bukan sekadar masalah teknis. Ia bisa memengaruhi struktur bangunan, memperbesar risiko banjir lokal, hingga mengganggu distribusi air itu sendiri. Seperti menyalurkan air di atas lantai yang makin lama makin miring. Tak heran kalau sebagian rumah menerima air lebih dulu, dan sebagian lain hanya menerima angin.
Ironisnya, di tengah keterbatasan pasokan, harga air pun pelan-pelan naik. Pada Februari 2025 kemarin, PDAM menaikkan tarif air pipa 20%. Kenaikan itu otomatis akan mengerek ongkos belanja rumah tangga. Artinya inflasi di sektor ini naik.
Ini berarti air tidak lagi sekadar kebutuhan dasar, tapi juga bagian dari ongkos hidup yang makin hari makin berat. Ketika akses sulit dan harga naik, maka air bisa berubah dari hak menjadi beban.
Sebenarnya, semua ini bukan sesuatu yang tak terduga. Kota yang tumbuh pesat, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dan industri yang terus meluas, memang akan sampai pada titik ini. Air, yang dulu dianggap tersedia tanpa batas, kini harus diatur, dibagi, bahkan dibayar lebih mahal.
Kemarau memang tidak membawa krisis yang langsung menyengat. Tapi ia datang sebagai pengingat: bahwa akses terhadap air bersih adalah sesuatu yang harus dijaga bersama, bukan hanya lewat proyek besar, tapi juga kebijakan yang menyentuh akar masalah.
PBB menganggap air sebagai kebutuhan dasar. Pemerintah menyebutnya kewajiban negara. Air, katanya, milik semua. Tapi belum sepenuhnya merata. Yang tinggal di titik anu akan hidup nyaman, yang lain mesti bertahan dengan jeriken dan doa. Karena, air adalah hak dasar, tapi cuma katanya.
