Universitas Indonesia (UI) telah merilis 10 Kabupaten/Kota Paling Berkelanjutan Tahun 2025. Dari daftar 10 kabupaten/kota tidak satu pun dari daerah Bandung Raya yang masuk ke dalam daftar tesebut.
Kota Bandung berada di peringkat ke-20, Kota Cimahi ke-28, Kabupaten Bandung ke-38, sedangkan Kabupaten Bandung Barat tidak tercantum dalam 71 kabupaten/kota dari 23 provinsi yang turut serta.
Mengapa tidak satu pun dari kabupaten/kota di Bandung Raya, khususnya Kota Bandung tidak masuk ke dalam 10 besar Kabupaten/Kota Paling Berkelanjutan Tahun 2025. Padahal Kota Bandung termasuk salah satu kota yang menarik wisatawan dari luar kota.
Dari enam kategori penilaian yaitu penataan ruang dan infrastrukrur, energi dan perubahan iklim, tata kelola sampah dan limbah, tata kelola air, akses dan mobilitas, dan tata pamong/governance, penulis hanya akan menguraikan berdasarkan pengalaman dan sudut pandang penulis sebagai warga Kota Bandung.
Di jaman Ridwan Kamil menjadi Walikota Bandung, ruang terbuka hijau dan fasilitas bagi masyarakat dibuka di beberapa wilayah Kota Bandung. Taman-taman tematik berdiri dan menjadi tempat berkumpul dan beraktivitas warga Kota Bandung. Berdasarkan survei tahun 2017, indeks kebahagiaan Kota Bandung meningkat. Namun seiring waktu taman-taman itu kurang terawat dan perlahan-lahan mulai ditinggalkan.
Satu masalah yang tidak tuntas hingga sekarang adalah pengelolaan lahan bekas Palaguna Plaza di seberang alun-alun Kota Bandung. Lokasinya yang berada di tengah-tengah kota tentu menjadi titik poin bagi penilaian tata ruang kota. Pemkot Bandung dan Pemda Jabar, sebagai pemilik lahan harus segera menyelesaikan masalah ini. Sok atuh rék dijieun naon? Yang penting buat kepentingan warga Kota Bandung.
Mengapa Kota Bandung tidak sesejuk dulu? Tahun 1988 ketika penulis menginap di kosan kakak di Ledeng tidak berani mandi pagi. Sebagai urang Ciamis yang bercuaca panas, mandi di Kota Bandung seperti mandi dengan air kulkas. Pun demikian ketika penulis kuliah di IKIP/UPI pertengahan tahun 90-an. Air tanah mengalir dengan deras dan dingin. Namun pada tahun ini juga menulis mulai menyaksikan pembangunan pemukiman di kawasan Dago. Sawah-sawah dan kebun yang menghampar di kawasan Cipaku perlahan-lahan menjadi kawasan perumahan elite.
Perubahan iklim di Kota Bandung tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang melegalkan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Kawasan Bandung Utara yang dulunya hijau kini bertebaran vila-vila, pemukiman, dan perkebunan. Rék teu hareudang kumaha atuh cicing di Bandung. Acan mun hujan, cileuncang jeung banjir dimana-mana.
Masalah sampah? Bandung mah juara, beberapa kali Kota Bandung menjadi lautan sampah? Setiap kali TPA Sarimukti ada ‘masalah’ pasti akan berimbas kepada tumpukan sampah di Kota Bandung. Pemkot Bandung sebenarnya tidak diam, ada program Kang Pisman, mengembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Rumah Maggot, dan lain-lain. Namun bertambahnya penduduk dan partisipasi warga Kota Bandung dalam mengelola sampah masih kurang. Masih ada warga nu miceun runtah sangeunahna. Ini yang mungkin mengurangi penilaian terhadap Kota Bandung.

Dalam hal akses dan mobilitas, Kota Bandung masih seperti benang pajeujeut. Bahkan TomTom Traffic menjatuhkan vonis Kota Bandung sebagai kota termacet nomor satu di Indonesia dan temacet ke-12 di dunia tahun 2024. Tahun 90-an dimana angkutan kota masih merajai jalanan Kota Bandung, titik-titik macet tidak sebanyak sekarang. Penulis masih bisa menghitung dengan tepat harus pergi jam berapa supaya sampai tepat waktu di tempat yang dituju. Sekarang menghitung seperti itu tidak bisa dilakukan.
Contoh terbaru kemarin pada saat ada acara Pasar Seni ITB 2025 dan Karnaval Asia Afrika 2025. Karena banyak pengunjung dan penutupan jalan terjadi kepadatan lalu lintas. Sekedar pembanding, dulu ketika Persib bermain di Stadion Siliwangi, ada acara musik di Gasibu/Gedung Sate, dan acara di Saparua, sama-sama terjadi kemacetan tetapi tidak seperti ini. Yang membedakan, dulu warga Kota Bandung datang ke sebuah acara itu kebanyakan menggunakan angkutan umum sehingga kemacetan tidak melebar kemana-mana.
Sekarang, saking melubernya kendaraan pribadi di jalanan Kota Bandung kemacetan hampir terjadi setiap hari di beberapa titik kota. Berbagai kebijakan seperti ajakan supaya warga Kota Bandung kembali menggunakan angkutan umum sepertinya kurang digubris. Padahal kunci utama untuk mengurangi bahkan menghilangkan kemacetan di Kota Bandung adalah dengan menggunakan angkutan umum. Jalan layang ditambah atau melebarkan jalan tetap tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan di Kota Bandung karena volume kendaraan juga semakin bertambah.
Dalam Koran Sunda Galura edisi III Oktober 2025, wartawan senior Abdullah Mustappa dalam kolom Bakekok, mengajak kembali menggunakan sepeda. Selain mengurangi polusi juga dapat mengurangi kemacetan. Namun beliau sangsi, kebiasaan naik sepeda yang populer di negara-negara eropa tidak akan bisa diterapkan di Kota Bandung. Alasannya, pertama sifat gumenak masih melekat pada bangsa kita. Kelas status sosial yang tinggi diukur dengan besarnya materi, contohnya memiliki kendaraan. Kedua sifat gengsi jika bepergian harus menggunakan kendaraan umum.
Tambahan untuk Pemkot Bandung, tolong lihat jalur sepeda yang tahun lalu digali buat penanaman kabel bawah tanah. Meski sudah ditutup, angger wé jalanna rarinjul tidak seperti dulu lagi. Lihatlah jalur sepeda di Jalan Aceh, seperti rata padahal tidak rata. Picilakaeun.
Tidak masuknya Kota Bandung ke dalam 10 Kabupaten/Kota Paling Berkelanjutan Tahun 2025 tidak mengherankan apabila keadaan kota masih seperti yang penulis uraikan di atas. Perlu regulasi yang tepat serta kesadaran warga agar merasa memiliki Kota Bandung. Cing atuhlah ari nyaah ka Kota Bandung mah minimal tong miceun runtah sangeunahna, trotoar dipaké parkir, dan lain-lain.
Meski penulis kurang mengetahui detail indikator penilaian untuk memperoleh penghargaan tersebut, dengan tidak masuknya Kota Bandung ke dalam 10 besar menjadi warning buat Kang Farhan dan Kang Erwin. Bahwa Kota Bandung menjadi tujuan wisata memang betul tetapi masih banyak yang harus dibenahi.
Semoga hasil penilaian ini memacu pemkot dan masyarakat Kota Bandung untuk lebih peduli lagi dengan kotanya. Dan sebagai warga Kota Bandung kita tidak usah berkecil hati karena meski tidak masuk ke dalam sepuluh besar, Kota Bandung tetap nomor satu di antara kabupaten/kota se-Bandung Raya. (*)