Pentingkah Green City Metric bagi Clean Government?

Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dengan mencetus UI Green City Metric perlu diapresiasi, agar program-program pembangunan di kota/kabupaten di Indonesia, bisa lebih terukur dan sistematis.

Lantas, kenapa perlu diadakan pemeringkatan untuk kota/kabupaten tersebut? Pemeringkatan ini tentu tidak semata diukur dengan adanya pembangunan berskala besar. Tetapi menggunakan sebuah indikator standar yang akhirnya kota/kabupaten tersebut layak disebut sebagai berkelanjutan.

UI Green City Metric adalah pemeringkatan oleh Universitas Indonesia yang menilai keberlanjutan kota/kabupaten di Indonesia, menggunakan enam indikator utama:

1. Penataan ruang & infrastruktur
2. Energi & perubahan iklim
3. Tata kelola sampah & limbah
4. Tata kelola air
5. Akses & mobilitas
6. Tata pamong / governance (pemerintahan, partisipasi, transparansi).

Berikut 10 besar dari UI Green City Metric rangking 2024 beserta beberapa catatan penting masing‑masing:

1. Kota Kediri, memimpin dalam pemeringkatan 2024. (detail praktik spesifik untuk Kediri belum sebanyak Surabaya/Semarang dipublikasikan, tapi skor tinggi menunjukkan kinerja baik di indikator ruang, mobilitas, pengelolaan air / limbah).
2. Kota Madiun peringkat tinggi: menunjukkan kota ini sudah melakukan transformasi dalam beberapa aspek keberlanjutan.
3. Kota Blitar, menunjukkan keberhasilan di pengelolaan sampah, ruang kota, mungkin mobilitas.
4. Kota Semarang, banyak diketahui memiliki praktik konkret: green building codes, transportasi publik (Trans Semarang), revitalisasi kota lama, jalur hijau, program mangrove, dan lain-lain.
5. Kabupaten Wonogiri, unggul di indikator “energi & perubahan iklim”. Artinya kabupaten ini melakukan langkah‑langkah konkret dalam adaptasi/mitigasi iklim.
6. Kota Pariaman, memiliki praktik seperti Mangrove Park & penangkaran penyu yang dikembangkan sebagai bagian dari ekowisata & konservasi.
7. Kota Banjarbaru, kota dari Kalimantan Selatan ini menunjukkan performa yang baik di UI Green City Metric, terutama dalam aspek lingkungan & sosial.
8. Kota Salatiga, termasuk kota menengah yang performanya konsisten baik di indikator ruang, mobilitas, governance.
9. Kota Medan , kota besar yang menghadapi tantangan besar, tapi tersertifikasi dalam 10 besar menunjukkan ada kemajuan dalam pengelolaan kota sehingga lebih berkelanjutan.
10. Kota Jambi, memenuhi berbagai indikator hingga masuk 10 besar.

Baca Juga: Bandung dan Paradoks Keberlanjutan: Antara Data, Fakta, dan Kesadaran Warga

Dari beberapa kota di atas, berikut adalah detail praktik nyata yang memperlihatkan bagaimana keberlanjutan dijalankan:

Kota Surabaya dipilih sebagai kota paling berkelanjutan versi UI Green City Metric Award 2025. Pengelolaan sampah sangat baik: angka pengelolaan sampah mencapai sekitar 99,13%. Ada juga model komunitas, bank sampah, dan kampung zero waste.

Surabaya dijadikan kota percontohan untuk proyek SETI (Sustainable Energy Transition in Indonesia), terutama pada efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan di bangunan.

Infrastruktur publik diperluas, pelayanan administrasi semakin digital, program‑sosial untuk lansia dan anak yatim dikuatkan.

Kota Semarang dengan Green building codes diimplementasikan, dengan target penghematan energi & air dalam bangunan. Transportasi publik diperkuat: Trans Semarang memiliki beberapa koridor utama, feeder, dan regulasi alokasi anggaran untuk subsidi transportasi publik minimal 5%.

Revitalisasi Kota Lama dengan konsep ramah pejalan kaki, upaya pengurangan kendaraan bermotor di area heritage, dukungan terhadap mobilitas hijau. Program mangrove, penghijauan, urban farming, inovasi material kemasan ramah lingkungan (contoh: penggunaan bioplastik dalam program Perdu Semerbak) sebagai upaya memperkuat ketahanan ekologis dan keamanan pangan lokal.

Meskipun banyak kemajuan, masih ada tantangan yang harus dihadapi:

1. Skala & distribusi — Kota besar/mekarpolotan punya masalah sampah, polusi, kepadatan, banjir, yang kompleks. Kota menengah / kabupaten terkadang tidak punya kapasitas sumber daya keuangan / teknis sebanyak kota besar.
2. Perubahan perilaku masyarakat — Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan kendaraan pribadi, pemakaian air dan energi yang tidak efisien membutuhkan partisipasi aktif warga.
3. Pendanaan & investasi — Teknologi hijau, infrastruktur ramah lingkungan, transportasi publik memerlukan biaya tinggi.
4. Regulasi & koordinasi — Antar perangkat daerah, pemerintah pusat dan lokal, masyarakat, sektor swasta harus sinkron, regulasi yang jelas dan penegakan yang konsisten diperlukan.

Masih banyak peluang untuk mengadopsi model‑kolaboratif seperti Surabaya (Hexa Helix: pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, media, dan sebagainya).

Pemanfaatan energi terbarukan, pembangunan bangunan hijau, konservasi alam, mangrove, ruang terbuka hijau. Transportasi hijau, mobilitas berkelanjutan, integrasi angkutan umum, koridor hijau.

Selain Surabaya dan Semarang, berikut ini yang masuk 10 rangking UI Green City Metric adalah:

Kota Madiun, memiliki kelebihan atau keunggulan:

1. Penghargaan di banyak kategori. Madiun meraih empat penghargaan sekaligus di UI Green City Metric 2025: sebagai Kota paling berkelanjutan peringkat kedua nasional, serta penghargaan khusus di bidang Energi & Perubahan Iklim (peringkat tiga), Tata kelola sampah & limbah (peringkat kedua), dan Akses & Mobilitas (peringkat pertama). Ini menunjukkan bahwa Madiun tak hanya kuat di satu aspek, tapi cukup seimbang di berbagai indikator.
2. Implementasi TPA berkelanjutan & wisata edukatif. TPA Winongo dikembangkan menjadi TPA yang ramah lingkungan dan edukatif. Pengunjung bisa melihat pengelolaan sampah, tidak hanya sebagai fasilitas pembuangan, tapi juga sebagai sarana pembelajaran. Kolaborasi dengan akademisi (seperti ITS) untuk memperkuat pengelolaan sampah, pemilahan sampah, pengendalian kualitas air/udara, dan manajemen lingkungan.
3. Smart City & Perencanaan Partisipatif: Madiun cukup cepat dalam mengimplementasikan program Smart City. Nilai evaluasi Smart City‑nya cukup tinggi dalam konteks nasional. Pemerintah daerah rutin melakukan musyawarah rencana pembangunan, konsultasi publik, dan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis yang disusun mencakup kualitas SDM, transformasi ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan infrastruktur yang berkelanjutan.
4. Target lingkungan & pengelolaan sampah yang ambisius. Target “Madiun Bebas Sampah 2027” yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, masyarakat, dan OPD terkait. Program pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber, serta edukasi kepada masyarakat.

Di samping itu, tantangan yang perlu ditingkatkan:

1. Skala dan pemeliharaan infrastruktur. Meskipun smart city dan infrastruktur sudah diprioritaskan, tantangan sering muncul dalam pemeliharaan jangka panjang, operasional dan pembiayaan berkelanjutan dari fasilitas yang sudah dibangun. Ini umum terjadi di banyak kota yang berkembang pesat. Belum ada data spesifik publik tentang isu kegagalan layanan, tapi perlu dipastikan ketersediaan anggaran & SDM untuk operasional.
2. Perlunya peningkatan kesadaran & partisipasi masyarakat secara meluas. Meskipun ada program sampah dan edukasi, agar target seperti bebas sampah dan manajemen limbah berjalan efektif, keterlibatan masyarakat di tingkat RT/RW dan rumah tangga sangat penting. Perubahan perilaku (misalnya pemilahan sampah, konsumsi plastik sekali pakai) sering kali butuh waktu dan konsistensi.
3. Akses & Mobilitas: Madiun menang di kategori akses dan mobilitas, tetapi sebagai kota kecil/middle scale, mobilitas publik yang intensif & ramah lingkungan (transportasi umum, jalur pejalan kaki / sepeda, fasilitas publik yang mudah diakses) perlu terus dikembangkan agar bisa skala besar. Misalnya, jumlah rute transportasi publik, kualitas dan kenyamanan angkutan, integrasi antar moda, dan pengelolaan kemacetan.
4. Lingkungan cuaca, kebersihan udara, dan mitigasi perubahan iklim. Walaupun sudah ada penghargaan di bidang energi dan perubahan iklim, kota‑kota seperti Madiun tetap harus menghadapi isu polusi udara, siklus hujan ekstrem, banjir sesaat, manajemen drainase, dan urban heat island. Adaptasi iklim (misalnya ruang terbuka hijau, pohon peneduh, sistem saluran air yang baik) harus terus diperkuat.

Baca Juga: Permasalahan Sampah Styrofoam di Kota Bandung

Di samping 3 kota dalam paparan ini, masih ada 7 kota lainnya, yang masuk daftar pemeringkatan UI Green City Metric. Tetapi tentunya kota atau kabupaten lainnya yang bersaing untuk bisa masuk dalam rangking 10.

Kita berharap agar Kota Bandung yang dikenal sebagai kota bunga atau juga Kabupaten Bandung, di tahun depan dapat bersaing masuk dalam kategori 10 besar. Tetapi ini semua bergantung bagaimana pemerintahan daerah mendorong dan mendukung ke arah itu.

Lantas, untuk mendorong ke arah itu tentu sangat bergantung kepada kebijakan-kebijakan politik para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, bagaimana kesiapan infrastruktur dan suprastruktur yang ada. Dalam sudut pandang masyarakat, pemerintahan yang bersih (clean government) adalah kunci untuk merealisasikan rencana dan program pembangunan daerah.

Maka, penciptaan Green City Metric itu juga sangat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah. Yang akhirnya, dalam analisis logika bisa menciptakan kondisi pemerintahan yang bersih. (*)