Sebenarnya yang berseberangan dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) bukan hanya walikota Bandung, sebut saja Bupati Bandung dan mungkin sejumlah walikota/bupati di Jabar.
Tapi, karena saya orang Bandung pituin, lebih asyik membicarakan walikota Bandung vs KDM. Misalnyaa kebijakan KDM yang melarang kegiatan karya wisata atau study tour, semula beberapa kepala daerah di Jawa Barat menolak kebijakan itu. Sebut saja Wali Kota Cirebon Effendi Edo, dan Bupati Bandung Dadang Supriatna dan tentu Walikota Bandung Muhammad Farhan.
Farhan membolehkan karyawisata digelar sekolah-sekolah di Bandung asal tidak memberatkan para siswa dan keluarga mereka. Siswa yang tidak ikut cukup diberi sanksi berupa pengurangan nilai.
Antara Farhan dan KDM sering terjadi perbedaan kebijakan, KDM dinilai cenderung mengambil kebijakan yang lebih protektif dan membatasi, sementara Farhan lebih menekankan pada fleksibilitas dan mempertimbangkan dampak ekonomi serta aspek hukum. Perbedaan lain adalah polemik Teras Cihampelas, KDM ingin membongkar, tetapi Farhan menolak karena mempertimbangkan aspek hukum dan nilai aset.
Yang lain, Soal rapat ASN di hotel, KDM melarang rapat ASN di hotel, sementara Farhan memperbolehkannya, agar membantu perekonomian hotel yang terdampak. Pun terjadi pada soal jam sekolah, Farhan memiliki skema sendiri terkait jam masuk sekolah, yang berbeda dari arahan KDM.
Hal ini tentu menuai pro dan kontra, disisi lain ada yang menyebut indikasi kebijakan KDM yang tak tepat. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, sikap berseberangan itu terjadi lantaran KDM kerap memutuskan kebijakan berbasis selera pribadi, bukan berdasarkan pertimbangan teknokratik.
Yang lainnya mendukung kebijakan KDM dan ramai ramai menghujat Farhan, karena Farhan dinilai membangkang kebijakan. Dedi Kurnia menilai hal ini dilematis, karena kebijakan KDM berpotensi tidak baik dan hanya membikin gaduh. Sementara yang lain menilai kebijakan KDM sangat manusiawi.
Lain halnya menurut Peneliti Charta Politika, Ardha Ranadireksa, ketidakharmonisan kebijakan muncul akibat kebijakan yang tak matang karena di beberapa daerah kegiatan karya wisata turut mendongkrak perekonomian masyarakat. KDM disarankan mengkaji kebijakan dengan lebih mendalam. Meskipun sebenarnya banyak kebijakan KDM sangat populis Tetapi, itu sangat ditentukan oleh keputusannya.
Popularitas KDM terus meroket karena konten-kontennya yang viral di media sosial. Mengundang pro dan kontra. Bahkan barangsiapa yang berseberangan akan terkena sentimen negatif dari KDM Lovers.
Baca Juga: Catatan Warga untuk Wali Kota Farhan: Lubang Jalan, Lubang Kepercayaan Publik
Bagaimana Seharusnya?
Saya bukan ahli strategi pemerintahan, jadi saya tidak punya solusi yang tepat untuk perbedaan ini, kecuali Farhan dan KDM mau berada di satu panggung atau hanya berdua, kemudian keduanya membaca Al-Quran, setelah itu masing-masing membacakan puisi karya Acep Zamzam Noor, jika tak cukup satu puisi, bacakan masing-masing 99 puisi karya Taufik Ismail, Juniarso Ridwan, Ahda Imran, Sutardji Calsum Bachri dll.
Nah, setelah kelelahan, barulah mereka dialog dengan pikiran yang sudah jernih, karena setelah membaca Quran dan Puisi, biasanya pemimpin akan memiliki pikiran yang cerdas, brilian dan tidak kekanak-kanakan. Cag? (*)
