Pada Hari Guru 25 November 2025 ini, sebuah kejadian fatal di hari monumental di dunia pendidikan terjadi. Siswa SDN 117 Batununggal yang seharusnya merayakan euforia hari guru harus dipaksa meneteskan air matanya karena 5 jam waktu mereka dari pukul 08.00–13.00 terbuang sia–sia. Penyebabnya? Mereka harus menunggu Wali kota Bandung, M. Farhan yang seharusnya hadir dan ternyata batal datang.
Ternyata, sebelumnya pihak sekolah telah dihimbau oleh pihak kelurahan setempat untuk menyiapkan anak – anak dalam rangka menyambut kedatangan wali kota yang menghadiri peresmian program Buruan SAE. Pihak kelurahan yang miskomunikasi dengan protokol walikota akhirnya mengorbankan siswa–siswi SDN 117 Batununggal yang terpaksa menunggu 5 jam di pinggir jalan.
Balasan dari pemerintah sederhana, Disdik Kota Bandung menyampaikan bahwa ini adalah miskomunikasi dari pihak protokol walikota dan berjanji melakukan penyelidikan. Wali kota memberikan tangganpan yang tidak jauh berbeda dengan menegaskan bahwa di kegiatan Siskamling (kegiatan keliling beliau sebagai wali kota) beliau tidak pernah berniat melakukan kunjungan ke sekolah, malah sebagai penyelesaian, Farhan berjanji akan melakukan kunjungan ulang ke SDN 117 Batununggal.
Peristiwa dengan gamblang menunjukkan sisi pemerintah kita yang amatiran, tingkat miskomunikasi yang tinggi, dan manajemen internal yang bobrok. Protokol wali kota yang bertanggung jawab menyebarkan surat edaran dan pihak kelurahan yang mengedarkan surat tersebut jelas gagal dalam manajemen surat–menyurat. Padahal, surat–menyurat adalah sebuah tugas yang tendensi pelaksanaannya mudah asal dilakukan dengan efisien dan sat – set.
Selain menunjukkan sisi lack of professionalism dari pelayan rakyat kita, peristiwa ini juga menunjukkan sisi birokrasi kita yang masih ribet dan berbelit – belit. Surat edaran yang harusnya turun dari protokol langsung ke target sasar malah harus melalui kelurahan. Birokrasi yang berbelit ini jelas menyusahkan berbagai pihak dan menghasilkan kegagalan sistem. Birokrasi yang tidak inheren dengan berbagai kepentingan dari berbagai pihak inilah yang memberikan kesan bahwa birokrasi kita kaku, rigid, dan tidak fleksibel. Hasilnya? Sudah korbannya tidak sedikit, termasuk siswa – siswi SDN 117 Batununggal ini.
Birokrasi bobrok adalah masalah serius di pemerintahan kita. Sebuah skema kerusakan yang muncul sejak era Hindia Belanda yang dikekalkan oleh segelintir kaum birokrat kolot. Kekacauan birokratis ini seharusnya sudah di depan mata jauh sebelum peristiwa lima jam ini terjadi. Oleh Karena itu Walikota Bandung M. Farhan seharusnya menyadari hal tersebut dan langsung melakukan perbaikan nyata seperti revisi dan reformasi birokrasi. Kenyataannya?
Sedikit upaya untuk berubah dan membenahi birokrasi ini. Padahal, jika kita melihat kasus ini, seharusnya surat yang ditunjukkan ke sekolah tidak seharusnya disampaikan oleh pihak kelurahan. Tapi dari dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung. Protokol Walikota juga seharusnya sadar bahwa ini menyangkut citra pimpinan mereka, tapi karena kerja mereka amatiran, apa mau dikata selain kita sudah lihat kejadiannya.
Dari sisi wali kota, tidak ada rilis resmi, jumpa media hanya door stop, dan minimnya melibatkan media dan masyarakat dalam penyelesaian masalah. Padahal, latar belakang M. Farhan yang seorang presenter kondang di berbagai stasiun televisi swasta harusnya perlu dimaknai dengan kapabilitas membangun relasi media dan kapasitas dalam membangun citra baik. Sikap ini bagi sebagian media dan masyarakat dianggap terlalu datar dan bahkan terkesan dingin.
Sikap ‘cicing wae’ (sikap tidak menghiraukan, cuek, dan ala kadarnya) yang ditunjukkan Wali Kota M. Farhan lagi – lagi disorot, pasalnya, ini seperti meneruskan rapor merah komunikasi pejabat negara dan daerah yang buruk. Kesan melempar kesalahan ke bawahannya seperti penekanan bahwa itu adalah miskomunikasi, bukan agenda resmi, jawaban mengelak dengan argumen ‘saya juga kaget’, dll membuat masyarakat tidak puas dan kecewa.
Jawaban yang muncul seolah – olah memposisikan wali kota tidak bertanggung jawab dan ‘cukup tahu’ saja. Padahal jawaban dari wali kota adalah sebuah tanggung jawab moral dari kesalahan berupa mengorbankan waktu belajar dan istirahat siswa-siswi sekolah SDN 117 Batununggal. Sebuah aib besar bagi Farhan dalam kemampuan komunikasi krisisnya dan rapor merah di tahun pertamanya sebagai Wali kota Bandung.
Wali kota juga gagal memberikan solusi konkret dan kesannya hanya janji, bukan akselerasi percepatan penanganan. Sejauh ini tidak ada teguran, tidak ada proses nyata untuk menghukum petugas yang lalai, atau upaya pencarian fakta. Solusi yang ada hanya ‘kunjungan ulang dan permohonan maaf’, klise dan terkesan menyepelekan. Kunjungan ulang justru hanya akan memperdalam luka kolektif dan akan menghancurkan citra wali kota dan permintaan maaf bagi kalangan tertentu jelas akan dianggap angin lalu.
Dari sisi guru dan siswa-siswi, ini memunculkan perasaan dari yang awalnya merasa ‘diperhatikan’ menjadi perasaan ‘ditinggal’, ‘dipermainkan’, dan ‘dipandang sebelah mata’. Perasaan ini nantinya akan memunculkan memori kolektif yang buruk terutama bagi Wali Kota. Sudut pandang anak juga mungkin akan memunculkan euforia ‘als ik een heer wali kota wass’ (andai aku seorang bapak wali kota), sebuah dendam sosial yang tumbuh dari ingatan negatif akan tindakan teledor seperti dengan apa yang dilakukan bangsa kolonial dulu di Kota Kembang ini.
Kejadian ini juga terjadi tepat di momen hari guru, sebuah kejadian yang benar–benar akan membinasakan citra wali kota. Hari yang seharusnya sakral, terhormat, dan menjadi renungan bersama akan kepahlawanan seorang guru berubah menjadi hari penuh umpatan, penyesalan, dan tangisan hanya karena ulah segelintir petugas.
Masyarakat juga menilai ini sebagai performa buruk kinerja Pemkot Bandung. Peristiwa ini akan dinilai sebagai bentuk pengabaian kepada masyarakat. Media sosial yang sifatnya cepat dan up to date akan terus memperbarui informasi masyarakat dan itu hampir mustahil dibendung.
Jika kita melihat bagaimana masyarakat sudah muak dengan tindakan ngawur dan asal–asalan pejabat sebelumnya, maka kejadian ini akan menambah catatan merah pemerintah. Hasilnya? Kepercayaan jelas akan dengan cepat terkikis habis dan sirna. Pemerintah yang berdiri diatas kepercayaan publik bisa goyah bila peristiwa ini tidak ditangani dengan baik.
Maka untuk Walikota kita, peristiwa ini jelas bukan peristiwa sembarangan. Ini adalah cacat logika dan mental pemerintah kita dalam menjalankan negara. Pemerintah sekali lagi dengan hebatnya menggerus citra mereka sendiri dengan tindakan yang tidak sepatutnya. Siswa-siswi yang seharusnya belajar, guru yang seharusnya mengajar, dan kegiatan pendidikan yang sepatutnya terus berjalan di hari itu dirusak sia-sia selama 5 jam lamanya oleh tindakan teledor dari pemerintah.
Jawaban yang diterima juga klise dan tidak menjawab. Pada akhirnya, penyelesaian yang kacau, metode pendekatan yang salah, dan komunikasi yang bobrok akan meninggalkan kesan mendalam mengenai “ada apa dengan Kota Kembang ini?” (*)
