Di kota yang sering dipuji akan kreatifitas dan keramahannya, ada satu bayangan yang terus muncul, seperti rumput liar di sela trotoar liar yang sulit diberantas. Di ruang publik, jejak pungli masih sering terjadi berulang kali, seakan akan menjadi kebiasaan yang dibiarkan bertahan.
Di Bandung pungli bukanlah hal yang baru, namun ketika orang-orang mulai merekam, mengkritik, dan membagikannya di media sosial, masalah tersebut terlihat lebih jelas. Pola punglinya selalu sama, oknum menetapkan tarif liar dan pelaku tetap aman meskipun telah berulang kali dilaporkan.
Beberapa lokasi yang paling sering muncul dalam pengamatan dan keluhan di media sosial, terutama tiktok, adalah Dago, Tegallega, Braga, Alun-Alun Bandung, dan Kiara Artha Park. Lokasi-lokasi ini sering muncul dalam laporan bukan karena satu insiden tetapi karena pola berulang yang sama dari waktu ke waktu.
Salah satu kasus yang cukup mengejutkan adalah kasus pungli di Rumah Makan Bu Imas, tempat makan yang sangat terkenal di Bandung. Pelanggan yang datang merasa dikenakan biaya tambahan yang tidak masuk akal oleh penduduk parkir yang tidak memiliki identitas legal.
Ini bukan hanya masalah tarif parkir, tetapi juga fakta bahwa celah pengawasan masih sering terjadi dan bahwa beberapa orang terus memanfaatkannya. Yang seharusnya menjadi kota wisata, Bandung malah memiliki sisi buruk yang secara rahasia merusak kepercayaan penduduk dan wisatawan.
Punggli ini tampaknya berlangsung terang-terangan, seperti yang ditunjukkan dalam banyak unggahan warga di media sosial. Banyak cerita dan video yang menunjukkan petugas parkir membayar tarif yang tidak wajar. Bukti visual yang tersebar luas ini semakin menguatkan gagasan bahwa pola terjadi bukan hanya kejadian sesekali, tetapi praktik yang berulang.
Meskipun Pemkot Bandung telah menetapkan peraturan parkir khusus, kehadiran petugas seringkali tidak sebanding dengan tingkat masalah yang ada. Banyak warga mengatakan bahwa Wali Kota Bandung bertindak tegas hanya setelah kasus viral, bukan sebelum masalah terjadi.
Situasi ini membuat banyak warga percaya bahwa penanganan pungli masih reaktif karena laporan yang telah disampaikan belum menghasilkan perubahan di lapangan. Ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan memungkinkan oknum untuk terus memanfaatkannya.
Sebagai seorang warga, kami sangat berharap Wali Kota M. Farhan akan menempatkan pungli sebagai salah satu prioritas utama dan tidak hanya memberikan peringatan sekilas. Penertiban dengan razia bukanlah satu-satunya cara untuk menertibkan, tetapi perlu cara untuk mencegah kesalahan dan menghentikan aktivitas oknum.
Baca Juga: Pungli dan Parkir Liar Mengurangi Kepercayaan Publik
Warga juga harus teredukasi dengan lebih baik, mereka harus memahami tarif resmi, hak pribadi untuk menolak, dan cara melapor tanpa rasa takut. Layanan aduan juga harus difasilitasi dan dilayani dengan baik untuk meningkatkan kepercayaan bahwa laporan warga benar-benar didengar.
Bandung mungkin membutuhkan banyak ruang publik karena kehidupan masyarakatnya berkembang. Namun, semua itu terlihat sia-sia jika hal-hal sederhana seperti parkir terus dipenuhi ketidaknyamanan.
Temuan ini menunjukkan bahwa pungli sudah menjadi masalah yang sangat kuat dan serius dan bukan lagi sekadar gangguan ringan. Agar praktik ini benar-benar dihentikan, diperlukan tindakan pembenahan yang lebih terorganisir dan menyeluruh.
Sama penting seperti isu lainnya, pungli harus dibasmi dari akarnya dengan kebijakan, pengawasan, dan keberanian. Saatnya menjadikan Bandung kembali menjadi kota yang bukan hanya indah secara visual, tetapi juga bersih dan bebas dari korupsi. (*)
