Bandung Adalah kota terbesar ke-3 di Indonesia berdasarkan kepadatan penduduk,namun berbagai persoalan mendasar terkait layanan public masih muncul. Situasi ini menuntut evaluasi menyeluruh dari Walikota Bandung M. Farhan guna memastikan kualitas pelayanan yang merata.Pengamatan warga pada beberapa wilayah menunjukan adanya ketimpangan antara Pembangunan baru dan pemeliharaan fasilitas lama. Hal ini menimbulkan kesenjangan kualitas layanan yang dirasakan langsung dalam aktivitas sehari–hari.
Fasilitas public di Bandung kurang penangganan karena berbagai masalah, seperti kerusakan akibat vandalisme dan minimnya infrastruktur yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, seperti trotoar yang rusak dan lampu jalan yang mati. Selain itu, masih ada isu kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) yang ideal, meskipun pemerintah berusaha memperbaikinya.
Sejak dilantik pada 20 februari lalu, penulis tidak menemukan dan melihat adanya terobosan besar yang dilakukan oleh walikota Farhan. Program yang dilakukan justru terkesan ceremony dan tidak berkelanjutan seperti penertiban trotoar dan perbaikan trotoar yang kecil, mungkin akan benar tapi akan rusak kembali jika tidak di cek secara berkala.
Bukankah pembenaran fasilitas umum seperti trotoar dan lampu lampu di kota Bandung membantu perekonomian dan kenyamanan bagi Masyarakat? Pemerintah kota harus siap berbenah. Tidak perlu langsung melaksanakan semua program secara bersamaan mengingat anggaran yang terbatas, setidaknya pemerintah bisa memprioritaskan yang urgent terlebih dahulu
Seharusnya walikota lebih aware terhadap bobroknya fasilitas umum dikota Bandung yang sangat buruk seperti minimnya trotoar yang layak bagi penjalan kaki maupun disabilitas dan lampu lampu dikota bandung yang masih gelap dan tidak terang. Walikota harus memulai program penataan ulang untuk setiap fasilitas umum.
Walikota harus tegas dan berpegang teguh pada pendirian demi menjaga kenyaman bagi Masyarakat kota Bandung dan mulai mennata kembali trotoar di Bandung dan lampu lampu di kota Bandung. Berani untuk menegur para oknum yang merusak fasilitas umum di kota Bandung.
M. Farhan harus menata dengan serius jalan jalan di kota Bandung untuk meminimalisir kemacetan dan tata Kelola kota. Tak lupa juga untuk memperbaiki dan membuat trotoar di kota Bandung layak untuk dipakai oleh Masyarakat dan para disabilitas.
Peningkatan kualitas trotoar di Kota Bandung menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya aktivitas pejalan kaki di berbagai kawasan pusat kota. Banyak trotoar yang saat ini mengalami kerusakan, tidak rata, atau tertutup material bangunan sehingga mengurangi kenyamanan dan keselamatan pengguna. Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan identifikasi lokasi-lokasi yang paling membutuhkan perbaikan trotoar, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.
Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga menjadi aspek penting dalam penataan trotoar. Saat ini, banyak jalur Masyarakat di Bandung yang masih belum dilengkapi guiding block, ramp kursi roda, maupun penanda visual yang memadai. Karena itu, setiap pembangunan dan perbaikan trotoar perlu mengacu pada prinsip universal design agar dapat digunakan oleh semua kalangan tanpa pengecualian. Penerapan guiding block yang tersambung dengan baik, ramp dengan kemiringan sesuai ketentuan, serta penanda visual maupun auditif yang jelas akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan konsisten, Bandung dapat menghadirkan jaringan trotoar yang inklusif, fungsional, dan ramah bagi seluruh masyarakat.
Baca Juga: Memiliki Kendaraan Pribadi di Bandung Bukan Sebuah Pilihan, Ini Kewajiban!
Aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas turut menjadi bagian penting dalam penataan trotoar. Banyak jalur pedestrian di Bandung yang belum dilengkapi guiding block, ramp kursi roda, maupun penanda visual yang memadai. Pemerintah kota perlu memastikan bahwa seluruh perbaikan dan pembangunan baru pada trotoar mengacu pada prinsip universal design sehingga dapat digunakan oleh semua kalangan tanpa hambatan.
Edukasi terhadap Masyarakat mengenai pentingnya menjaga fasilitas umum di kota Bandung juga bisa menjadi strategi yang bagus . Kampanye yang melibatkan komunitas, sekolah, serta pelaku usaha dapat mendorong kesadaran tersendiri bahwa trotoar bukan ruang serbaguna, tetapi sarana bagi keselamatan banyak orang. Dengan partisipasi publik yang lebih aktif, keberlanjutan program penataan trotoar akan lebih terjamin.
Terakhir, diperlukan transparansi dan keterlibatan publik dalam proses perencanaan maupun evaluasi proyek perbaikan trotoar. Pemkot Bandung dapat membuka kanal pengaduan yang responsif serta laporan perkembangan proyek secara berkala agar warga dapat menilai kualitas pekerjaan di lapangan. Dengan pendekatan kolaboratif dan terstruktur, upaya penanganan trotoar akan menghasilkan kota yang lebih ramah pejalan kaki, aman, dan nyaman bagi seluruh warga Bandung. (*)
