Tanggal 24 April diperingati sebagai Hari Angkutan Nasional di Indonesia, sebuah momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya transportasi umum, sekaligus mendorong peralihannya sebagai solusi mengurangi kemacetan dan polusi di perkotaan.
Namun di Bandung, persoalan transportasi umum tidak berhenti pada ketersediaan moda. Masalah utamanya justru terletak pada informasi yang tidak pernah benar-benar hadir sebagai bagian dari layanan.
Bagi pendatang, pengalaman pertama naik angkot hampir selalu dimulai dengan kebingungan mendasar: angkot ini menuju ke mana, apakah rutenya langsung atau memutar, dan di mana harus turun. Tidak adanya peta rute yang mudah diakses di ruang publik, minimnya informasi digital resmi, serta ketiadaan sistem penanda yang konsisten membuat perjalanan menjadi serba tidak pasti.
Dalam praktiknya, pengguna harus mengandalkan komunikasi informal—bertanya kepada sopir atau penumpang lain—untuk memastikan arah perjalanan. Artinya, sistem transportasi tidak menyediakan informasi, melainkan menyerahkannya kepada interaksi sosial. Dalam perspektif pelayanan publik, kondisi ini menunjukkan bahwa informasi belum diposisikan sebagai komponen utama layanan, melainkan sekadar pelengkap yang tidak terjamin keberadaannya.
Secara kasat mata, angkot di Bandung tetap beroperasi dan masih menjadi bagian dari mobilitas sehari-hari. Namun jika ditelaah lebih dalam, sistem ini bertahan bukan karena perencanaan yang matang, melainkan karena kebiasaan yang terus berlangsung.
Pemerintah daerah sendiri mengakui bahwa sistem trayek angkot sudah berlangsung puluhan tahun tanpa perubahan signifikan, meskipun struktur kota dan pola mobilitas masyarakat telah berubah.
Akibatnya, banyak rute tidak lagi efisien dan tidak mencerminkan kebutuhan perjalanan saat ini. Penumpang kerap harus berganti kendaraan lebih dari satu kali untuk mencapai tujuan, dengan waktu tempuh yang sulit diprediksi akibat praktik “ngetem” dan deviasi rute di lapangan.
Tidak hanya berdampak pada efisiensi, ketiadaan desain sistem yang jelas juga berimplikasi pada keselamatan. Kasus angkot ugal-ugalan yang menyebabkan korban jiwa menjadi bukti bahwa aspek keselamatan belum terjamin secara memadai.
Dengan demikian, angkot memang berjalan, tetapi tanpa sistem yang benar-benar dirancang untuk menjamin kualitas layanan.
Dalam kondisi sistem yang tidak pasti, pengguna dipaksa untuk beradaptasi. Mereka belajar dari pengalaman, menghafal rute, memahami kebiasaan seperti “ngetem” atau “muter”, hingga menerima ketidaknyamanan sebagai bagian dari perjalanan.
Namun, ketika adaptasi menjadi terlalu mahal bagi pengguna—dalam bentuk waktu, tenaga, dan ketidakpastian—maka perpindahan menjadi pilihan yang rasional.
Hal inilah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, ketika banyak penumpang angkot beralih ke layanan berbasis aplikasi seperti ojek daring dan taksi daring. Perpindahan ini dipicu oleh perbedaan mendasar dalam kualitas layanan.
Dari sisi kepastian, transportasi umum daring menyediakan informasi rute, tarif, dan waktu tempuh sejak awal perjalanan. Dari sisi efisiensi, perjalanan cenderung lebih langsung tanpa berhenti lama. Dari sisi kemudahan, pengguna tidak perlu memahami jaringan trayek yang kompleks. Sementara dari sisi keamanan, adanya identitas pengemudi dan sistem penilaian memberikan rasa aman tambahan.
Sebaliknya, angkot masih menuntut pengguna untuk “belajar” sebelum bisa menggunakannya secara efektif. Dalam kondisi ini, angkot tidak kalah semata karena teknologi, tetapi karena tidak mampu menyediakan kepastian layanan. Perpindahan dari angkot ke transportasi umum daring membawa konsekuensi yang lebih luas bagi sistem transportasi kota.
Perubahan pilihan individu ini, ketika terjadi secara masif, berdampak langsung pada sistem transportasi kota.
Ketika lebih banyak perjalanan dilakukan secara individual melalui transportasi umum daring, jumlah kendaraan di jalan meningkat, sementara tingkat okupansi menurun. Hal ini membuat sistem transportasi menjadi kurang efisien secara keseluruhan.
Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya kemacetan, konsumsi energi, dan emisi. Kota menghadapi beban yang lebih besar, bukan karena kekurangan moda, tetapi karena ketidakseimbangan dalam sistem.
Ironisnya, ketika angkot tidak mampu memberikan layanan yang kompetitif, masyarakat justru terdorong menggunakan moda yang secara sistemik kurang efisien.
Angkot yang Belum Inklusif
Selain persoalan kepastian dan efisiensi, ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu inklusivitas layanan.
Bagi perempuan, risiko keamanan masih menjadi perhatian. Kasus pelecehan seksual di dalam angkot menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai.
Bagi lansia, keterbatasan akses fisik menjadi hambatan. Ketiadaan desain ramah pengguna, seperti lantai rendah atau pegangan yang memadai, serta pola berhenti yang tidak pasti, membuat angkot sulit diakses.
Sementara bagi anak-anak, minimnya informasi dan ketidakpastian sistem membuat mereka tidak dapat menggunakan transportasi secara mandiri dengan aman.
Kondisi ini menunjukkan bahwa angkot belum sepenuhnya memenuhi prinsip aksesibilitas dan kesetaraan. Sistem masih cenderung melayani mereka yang mampu beradaptasi, bukan semua kelompok pengguna.
Berbagai kota di dunia menunjukkan bahwa transportasi umum dapat dirancang sebagai sistem layanan yang jelas dan mudah digunakan.
Kota Curitiba mengembangkan Bus Rapid Transit dengan struktur rute yang sederhana dan terintegrasi. Sementara Singapore dan Tokyo memanfaatkan Intelligent Transport Systems (ITS) untuk menyediakan informasi real-time, integrasi antarmoda, dan sistem pembayaran yang terpadu.
Di kota-kota ini, pengguna tidak perlu beradaptasi secara berlebihan. Sistem sudah dirancang untuk menjelaskan dirinya sendiri, sehingga dapat digunakan oleh siapa pun, termasuk pengguna baru.
Jika dirangkum, seluruh persoalan ini bermuara pada satu hal: siapa yang harus beradaptasi?
Di Bandung, pengguna menyesuaikan diri dengan sistem yang tidak pasti. Di kota maju, sistem dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna.
Selama beban adaptasi tetap berada di pihak pengguna, maka dorongan untuk memperbaiki sistem akan selalu terbatas. Kondisi ini juga tercermin dari tingginya penggunaan kendaraan pribadi yang hampir menyamai jumlah penduduk.
Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap transportasi publik masih rendah.
Momentum Perbaikan
Peringatan Hari Angkutan Nasional seharusnya menjadi momentum untuk mengubah cara pandang terhadap transportasi umum.
Pemerintah telah mulai mewacanakan reformasi sistem angkot.
Namun, tanpa perubahan sistemik, angkot akan terus tertinggal dan kehilangan relevansi. Perbaikan tidak cukup dilakukan secara parsial, tetapi harus mencakup penataan rute, penyediaan informasi, peningkatan keselamatan, serta integrasi dengan moda lain.
Pada akhirnya, kualitas transportasi umum tidak ditentukan oleh jumlah armada, tetapi oleh kemudahan penggunaannya.
Transportasi yang baik harus aman bagi perempuan, ramah bagi lansia, dan dapat dipahami oleh anak-anak. Ia tidak menguji penggunanya, tetapi justru memandu mereka.
Naik angkot di Bandung memang mengajarkan banyak hal. Namun ke depan, pengalaman tersebut seharusnya tidak lagi menjadi keharusan, melainkan pilihan. (*)
