"Kekuasaan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perlahan berubah dari amanah menjadi hak istimewa."
Ada ironi yang semakin terasa dalam kehidupan berbangsa kita. Di satu sisi, demokrasi berjalan. Pemilu diselenggarakan, pemerintahan berganti, pembangunan terus dilakukan, dan angka-angka pertumbuhan terus dipublikasikan. Namun di sisi lain, pertanyaan yang paling mendasar justru semakin jarang diajukan: kepada siapa sebenarnya kekuasaan mempertanggungjawabkan dirinya?
Demokrasi tanpa akuntabilitas hanya akan melahirkan pergantian elite. Negara hukum tanpa akuntabilitas hanya akan menjadi kumpulan prosedur. Dan pembangunan tanpa akuntabilitas berisiko meninggalkan monumen yang megah, tetapi menyisakan pertanyaan yang tak pernah benar-benar dijawab.
Republik tidak pernah dibangun semata-mata agar rakyat memilih pemimpin. Republik dibangun agar setiap pemegang amanat selalu sadar bahwa kekuasaan yang diterimanya berasal dari rakyat, dan karena itu harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Selama ini kita terlalu sering memaknai demokrasi sebagai kompetisi memperoleh kekuasaan. Padahal inti demokrasi justru terletak pada kesediaan mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan. Pemilu memang melahirkan legitimasi politik, tetapi akuntabilitaslah yang melahirkan legitimasi moral.
Di sinilah persoalan kita.
Setiap pergantian pemerintahan selalu disertai janji perubahan. Namun yang hampir tidak pernah berubah adalah budaya politik yang terlalu sering memandang kritik sebagai ancaman, evaluasi sebagai gangguan, dan pertanggungjawaban sebagai beban. Padahal akuntabilitas bukanlah musuh kekuasaan. Ia justru penyelamat kekuasaan. Sebab kekuasaan yang menolak diperiksa lambat laun akan kehilangan kepercayaan publik, meskipun secara formal masih memiliki kewenangan.
Republik ini sesungguhnya tidak sedang kekurangan pembangunan. Yang lebih kita butuhkan adalah pertanggungjawaban.
Kita membangun jalan, bendungan, pelabuhan, kereta cepat, bahkan ibu kota baru. Beragam kebijakan itu dapat diperdebatkan dari sisi manfaat, biaya, prioritas, maupun dampaknya. Perdebatan semacam itu bukan ancaman bagi negara. Sebaliknya, itulah salah satu cara demokrasi memastikan bahwa setiap keputusan publik tetap berada dalam ruang pengawasan masyarakat.
Dalam negara demokrasi, pertanyaan bukanlah bentuk permusuhan. Pertanyaan adalah wujud pengawasan. Dan pengawasan adalah syarat lahirnya kepercayaan.
Karena itu, Indonesia memerlukan apa yang dapat disebut sebagai revolusi akuntabilitas.
Bukan revolusi yang mengganti ideologi. Bukan pula revolusi yang mengganti konstitusi. Melainkan revolusi yang mengubah cara kekuasaan memahami dirinya sendiri.
Sebuah budaya politik yang menjadikan keterbukaan sebagai kewajiban, bukan pilihan. Yang menganggap kritik sebagai mekanisme perbaikan, bukan ancaman. Yang memastikan setiap kebijakan siap diuji, setiap penggunaan anggaran dapat diaudit, dan setiap penyelenggara negara bersedia mempertanggungjawabkan amanat yang diembannya.
Pada akhirnya, kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari apa yang berhasil dibangun. Ia juga diukur dari keberanian untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat.
Sebab sebuah republik mungkin tidak runtuh karena kekurangan gedung atau infrastruktur. Tetapi ia dapat kehilangan jiwanya ketika akuntabilitas tidak lagi menjadi fondasi kekuasaan. (*)
