Gedung Sate bukan hanya sekadar bangunan pusat perkantoran pemerintahan di Jawa Barat. Gedung yang mulai dibangun oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1920 ini merupakan landmark bersejarah yang telah menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Sebagai subjek yang jadi bagian dari sistem pemerintahan, saya tentu memahami betapa dinamisnya tuntutan untuk terus melakukan pengembangan dan pemanfaatan dengan penataan area agar lebih tertata dan fungsional. Namun, di tengah semangat untuk mempercantik wajah kota dan menyajikan ruang yang lebih nyaman bagi warga, saya kira kita perlu sejenak merefleksikan kembali posisi kita sebagai pengelola warisan sejarah yang juga menanggung tanggung jawab besar.
Setiap rencana pengembangan area di sekitar Gedung Sate perlu dilihat tidak hanya dari sisi estetika atau efisiensi alur lalu lintas, tetapi juga dari ketaatan terhadap koridor pelestarian yang diatur oleh undang-undang. Gedung Sate sudah berstatus Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.04/PW.007/MKP/2010 dan telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 05/M/2017. Maka, setiap intervensi fisik pada area tersebut memiliki batasan yang ketat, bukan hanya karena aspek cagar budaya saja, namun juga karena bangunan ini telah menjadi ikon di masyarakat. Ada ingatan memori kolektif yang perlu dihormati dan difasilitasi aspirasinya.
Dalam paradigma pelestarian kiwari, warisan budaya tidak lagi dilihat sebagai aset eksklusif pemerintah, melainkan sebagai pusaka milik bersama yang harus dijaga keberlangsungannya untuk generasi mendatang (Tanudirjo, 2003). Partisipasi masyarakat bukanlah hambatan dalam pembangunan, melainkan bagian dari legitimasi kebijakan.
Ketika sebuah ruang publik seperti area Gedung Sate-Gasibu akan ditata, keterlibatan publik melalui ruang diskusi yang inklusif sangat penting untuk dilakukan sejak awal. Hal tersebut bukanlah untuk menunda pembangunan atau sekadar formalitas belaka, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan penambahan atau pengurangan atribut—seperti gerbang, plaza, atau elemen lanskap lainnya—dapat diterima dan memiliki makna bagi masyarakat. Dengan begitu, kita justru sedang membangun rasa memiliki terhadap warisan budaya yang kuat di tiap sanubari masyarakat. Hal tersebut merupakan pelaksanaan terhadap konsep heritage for all, and all for heritage yang pada akhirnya akan memudahkan kita dalam merawat warisan budaya ini di masa kini dan masa mendatang.
Ketaatan pada regulasi adalah cerminan profesionalisme pemerintah sebagai penyelenggara negara yang baik. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta PP No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya telah menetapkan standar yang jelas bagi setiap rencana pengembangan cagar budaya. Salah satu instrumen kuncinya adalah Kajian Dampak Cagar Budaya (KDCB) atau di lingkup internasional dikenal dengan istilah Heritage Impact Assessment (HIA).
Jika berkaca pada rencana pemasangan chattra di Candi Borobudur yang berjalan cukup alot, kita dapat melihat bahwa intervensi fisik pada cagar budaya peringkat nasional tidak bisa hanya didasarkan pada keinginan estetik atau tuntutan spiritual semata. Tanpa instrumen KDCB yang komprehensif, keputusan yang diambil berpotensi mengaburkan otentisitas dan memicu kontroversi panjang. KDCB justru menjadi ruang di mana argumen teknis konservasi dan aspirasi masyarakat bertemu, memastikan bahwa setiap langkah pelestarian adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.
Selain itu, jika mencermati proses penataan kawasan Borobudur, kita melihat bahwa intervensi ruang publik pada cagar budaya berskala besar memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks. Penataan bukan sekadar tentang estetika tata kota, melainkan tentang menjaga keberlanjutan fungsi cagar budaya dalam ruang lanskap yang lebih luas. Tanpa KDCB yang transparan, penataan kawasan berisiko mereduksi nilai otentisitas dan memicu resistensi masyarakat. Oleh karena itu, dalam kasus Gedung Sate, kita perlu memastikan bahwa penambahan elemen lanskap atau plaza tidak hanya mengejar aspek fungsional atau estetika belaka, tetapi juga menghormati memori kolektif dan ketaatan pada koridor pelestarian yang telah diamanatkan undang-undang.
KDCB bukanlah sekadar formalitas administrasi yang menjadi beban pemprakarsa. KDCB merupakan instrumen ilmiah yang menempatkan "Nilai Penting" objek cagar budaya sebagai fokus utama kegiatan pengembangan dan pemanfaatan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2021). Melalui alur KDCB—yang dimulai dari pelingkupan, analisis dampak, hingga perumusan mitigasi—kita dapat memetakan potensi risiko secara objektif (Kusumohartono, 1993). Apakah perubahan alur lalu lintas atau penambahan elemen fisik tertentu akan mengganggu pemandangan aksis budaya dan sejarahnya? Apakah intervensi tersebut justru mereduksi nilai otentisitas objek cagar budaya? Semua ini dapat dijawab dengan data melalui KDCB, sehingga keputusan yang kita ambil nantinya memiliki dasar yang kuat.
Sebagai bagian dari pemerintah, tentu keinginan kita sama: menciptakan ruang publik yang lebih baik, tertata, dan membanggakan. Mari kita melihat penataan ini sebagai sebuah upaya "konservasi berkelanjutan". Saya kira kita tidak sedang sekadar membangun gedung atau pagar baru, melainkan sedang merawat sebuah objek yang menjadi saksi sejarah perjalanan kota ini. Gedung Sate adalah saksi dari perjalanan kebudayaan masyarakat kolonial hingga kini. Tiap atribut yang melekat di dalamnya menyimpan lapisan kebudayaan, dari corak klasik, kolonial, hingga pasca-kolonial.
Langkah ke depan yang bisa kita ambil adalah dengan memastikan transparansi data kajian. Membuka hasil kajian KDCB kepada publik atau para ahli terkait akan menunjukkan bahwa pemerintah bekerja secara serius, sistematis, dan menghargai nilai-nilai sejarah. Dengan cara ini, kita tidak hanya berhasil menata fisik kota, tetapi juga berhasil merawat kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah proyek pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya tidak hanya diukur dari seberapa megah perubahan visual yang diciptakan. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah seberapa bijak kita mematuhi prosedur pelestarian, seberapa inklusif kita melibatkan masyarakat, dan seberapa mampu kita menjaga agar nilai penting yang terkandung dalam cagar budaya dapat tetap terjaga kemurniannya. Mari kita pastikan bahwa setiap jejak pembangunan yang dilakukan di area Gedung Sate adalah wujud dedikasi dalam menghargai sejarah, bukan sekadar respons terhadap kebutuhan jangka pendek.
Daftar Pustaka
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2021). Buku Ringkas Pedoman Kajian Dampak Cagar Budaya. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.
- Kusumohartono, B. M. H. (1993). Penelitian Arkeologi Dalam Konteks Pengembangan Sumberdaya Arkeologi. Berkala Arkeologi, 13(2).
- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.
- Tanudirjo, D. A. (2003). Warisan Budaya untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang.
- Tanudirjo, D. A. (2010). Paradigma Arkeologi Publik dan Undang-undang Cagar Budaya 2010.
