Bagi anak muda Bandung yang hari ini asyik nongkrong di pelataran Dago, berselancar di media sosial, atau bebas mengkritik kebijakan negara lewat zine dan diskusi kolektif, ruang aman ini mungkin terasa seperti udara segar yang gratis untuk dihirup. Namun, jangan lupa: ruang bersuara yang kita nikmati hari ini dibeli dengan harga yang teramat mahal.
Kebebasan ini ditebus oleh keringat, darah, dan nyawa kawan-kawan mahasiswa serta warga yang turun ke jalan demi meruntuhkan 32 tahun keangkuhan Orde Baru. Tepat 21 Mei, hampir tiga dekade lalu, rezim otoriter itu tumbang dan menandai lahirnya era Reformasi.
Hak bersuara dan kebebasan pers yang kita pegang hari ini adalah buah dari pengorbanan kolektif sebuah generasi yang memilih bertaruh nyawa demi masa depan kita. Sebuah kemewahan sejarah yang patut kita syukuri dan rawat habis-habisan.
Titik Didih Gerakan Mahasiswa
Di masa lalu, momentum berdarah ini tidak lahir dari ruang hampa politik. Semua bermula dari ketidakpuasan publik terhadap kepemimpinan rezim Presiden Soeharto yang akhirnya mencapai titik didih. Gerakan yang awalnya digerakkan oleh elite politik dan cendekiawan, dengan cepat diambil alih oleh gelombang mahasiswa di berbagai kota yang bergerak atas nama moral.
Kampus-kampus seketika menjelma menjadi mimbar bebas. Mereka menggalang kemarahan kolektif untuk menggugat ketidakadilan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pembungkaman hak sipil yang mencengkeram bangsa selama tiga dekade lamanya. Pada Mei 1998, ribuan mahasiswa dari segala penjuru mengalir, menjebol, dan menduduki Gedung DPR/MPR RI. Sementara itu, jalanan dipenuhi amarah rakyat yang tak lagi bisa dibendung.
Tekanan massa yang begitu masif akhirnya memaksa sang diktator tak punya pilihan lain selain menyerah. Tepat pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi membacakan pernyataan mundur dari jabatannya. Momen runtuhnya otoritarianisme itulah yang membuka fajar demokrasi baru—sebuah titik balik yang menjamin kebebasan pers, memangkas absolutisme eksekutif, dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
Sebab itu, setiap kali kalender mendekati tanggal 21 Mei, kita tidak sedang memperingati hari libur biasa. Tanggal tersebut adalah Hari Peringatan Reformasi Nasional, sebuah cara untuk merawat ingatan atas seluruh darah dan pengorbanan yang tumpah demi demokrasi hari ini.
Dejavu Kelam Krisis Moneter
Namun, upacara ingatan ini tidak boleh berhenti pada romantisme belaka. Kita harus menolak lupa bahwa pemicu paling brutal yang meruntuhkan Orde Baru saat itu adalah krisis moneter 1998, di mana rupiah babak belur hingga melumpuhkan ekonomi rakyat Indonesia. Ironisnya, tepat di Hari Peringatan Reformasi tahun ini, masa lalu itu seperti sedang berjalan pulang kembali kepada kita.
Kebebasan berbicara yang kita miliki sekarang terasa menghantam logika kita sendiri. Ruang bersuara ini justru terpaksa kita gunakan untuk meneriakkan kecemasan yang sama persis: menyaksikan nilai tukar rupiah yang kian hari kian melorot tajam.
Di gang-gang sempit Kota Bandung, dari lapak pedagang Pasar Baru hingga dapur mahasiswa kos-kosan, warga kembali menjerit akibat imbas ekonomi makro yang mencekik leher kelas pekerja. Ini adalah sebuah dejavu yang kelam dan menyakitkan bagi rakyat.
Merosotnya nilai tukar rupiah hari ini, 18 Mei, telah menembus Rp17.653 per USD. Padahal, saat krisis moneter '98 silam, posisi paling tinggi "hanya" menyentuh Rp16.650 per USD. Angka tersebut bukan sekadar angka mati yang berkedip di layar bursa saham, melainkan pukulan telak yang efek dominonya merayap hingga ke dapur-dapur rakyat di pelosok daerah.
Keoknya mata uang kita juga dipicu oleh faktor eksternal yang agresif. Mulai dari kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang terus mempertahankan suku bunga tinggi, hingga ketidakpastian geopolitik global yang membuat para investor asing berbondong-bondong menarik modalnya keluar dari Indonesia.
Logikanya sederhana: saat rupiah keok terhadap dolar, biaya impor bahan baku seketika meroket. Akibatnya, sektor perdesaan yang menjadi penyangga pangan kita adalah pihak pertama yang paling babak belur. Kenaikan harga barang modal seperti pupuk, pakan ternak, hingga logistik, langsung mencekik para petani dan peternak kecil yang modalnya pas-pasan. Melemahnya rupiah ini pada akhirnya memicu inflasi barang pokok di tingkat lokal, menurunkan daya beli, dan memperlebar jurang kemiskinan di wilayah perdesaan.
Sentilan Logika untuk Penguasa
Namun, di tengah jeritan masyarakat yang mulai kesulitan membeli kebutuhan pokok akibat efek domino global tersebut, kita justru disuguhi tontonan politik yang nihil empati. Alih-alih memberikan kepastian regulasi, langkah pencegahan yang konkret, atau sekadar jaminan rasa aman, pemimpin negara Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya justru mengeluarkan pernyataan yang menggelitik nalar publik.
Dengan nada meremehkan, beliau menyebut bahwa pelemahan rupiah tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan karena rakyat Indonesia bertransaksi menggunakan rupiah, bukan dolar AS.
Pernyataan ini jelas memperlihatkan betapa berjaraknya pemikiran elite penguasa dengan realita yang dihadapi kelas pekerja di lapangan. Pemerintah seolah menutup mata bahwa baju yang kita pakai, gandum untuk mi instan yang dikonsumsi mahasiswa kos-kosan, hingga kedelai untuk tahu-tempe di pasar-pasar tradisional Bandung, semuanya diproduksi dari bahan baku impor yang harus dibeli dengan dolar yang makin mahal. Ujung-ujungnya, beban modal yang membengkak itu dilemparkan ke rakyat dalam bentuk lonjakan harga barang yang tak lagi masuk akal.
Mengatakan rakyat tidak terdampak dolar hanya karena mereka tidak memegang lembaran uang tersebut adalah sebuah kesesatan berpikir yang berbahaya. Ini adalah bentuk pengingkaran atas kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pola penyangkalan seperti ini melempar ingatan kita kembali pada sikap bebal rezim Orde Baru sesaat sebelum tumbang pada 1998 lalu.
Ketika penguasa mulai menganggap remeh inflasi dan menganggap jeritan rakyat sebagai angin lalu, saat itulah krisis kepercayaan mulai memuncak. Sungguh sebuah ironi yang paripurna, setelah 28 tahun Reformasi berjalan, kebebasan bersuara yang susah payah kita rebut hari ini justru kembali kita gunakan untuk menggedor pintu kesadaran para penguasa yang sedang tertidur lelap di atas penderitaan ekonomi rakyatnya sendiri.
Pada akhirnya, pernyataan santai tersebut muncul karena penguasa tidak pernah merasakan penderitaan rakyat. Elite negara bisa tidur nyenyak tanpa perlu memeras otak apakah esok hari mereka masih bisa makan, sementara kelas pekerja harus pontang-panting menghadapi inflasi.
Mengurus negara tidak bisa sekadar dengan omongan manis yang menafikan realita di atas piring makan rakyat. Jika pemerintah terus abai, krisis kepercayaan publik yang meruntuhkan Orde Baru bukan tidak mungkin akan terulang kembali. (*)
REFERENSI
Al Arif, M. N. R. (2026). Pelemahan Rupiah dan Ekonomi di Perdesaan. UIN Jakarta.
BBC News Indonesia. (2026). Masalah di balik pernyataan Presiden Prabowo 'rakyat di desa enggak pakai dolar'.
KPU RI. (2026). Sejarah Reformasi Indonesia: Perjalanan Bangsa Menuju Demokrasi.
Sahabat Pengadaian. (2026). Kenapa Nilai Rupiah Melemah? Ini Fakta yang Perlu Diketahui!.
