Ki Hadjar Dewantara pernah berpesan: “Dengan membaca buku, pikiran kita dibuka; dengan menulis kita membuka pikiran orang lain”. Bagi Bapak Pendidikan kita, membaca dan menulis ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Tanpa membaca, kita tak punya isi untuk dituangkan, dan tanpa menulis, ide-ide hanya akan terkubur tanpa sempat menyentuh benak orang lain. Inilah esensi membaca sebagai "jendela dunia" yang semestinya kita jaga.
Namun ironisnya, di tengah derasnya arus transformasi digital, jendela itu justru kian tertutup debu. Teknologi dan kecerdasan buatan (AI) memang memudahkan kita meraih informasi secara instan. Tetapi di saat yang sama, ia memanjakan kita untuk malas mendalami teks. Data BPS (2025) mencatat, Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Indonesia hanya berada di angka 54,80%—sebuah skala yang masih tergolong rendah.
Ironi ini makin nyata di bangku sekolah. Meski data BPS menunjukkan angka melek huruf nasional (usia 15 tahun ke atas) telah mencapai 97,1%, ada kenyataan di lapangan yang kontras. Kebijakan wajib naik kelas dalam Kurikulum Merdeka justru menyisakan problematika tersendiri. Yakni, banyak siswa SMP bahkan SMA yang secara administratif terus naik kelas, tetapi secara fungsional belum sepenuhnya cakap membaca (Kompasiana, 2024). Indonesia tengah terjebak dalam paradoks literasi—bangsa yang hampir seluruhnya mampu mengeja huruf, tetapi gagal memahami apa yang mereka baca. Padahal, sejarah merekam bahwa melepaskan Indonesia dari belenggu buta aksara saja adalah perjuangan panjang para pendiri bangsa yang ditempuh dalam dua Era Pemerintahan—Soekarno dan Soeharto.
Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, buta huruf merupakan masalah krusial yang menjadi perhatian penuh bagi era pemerintahan Presiden Soekarno. Berdasarkan Arsip Nasional RI, Dari 61 juta penduduk Indonesia pada tahun 1945, hanya ada 10% yang mampu membaca, berarti angka buta huruf pada saat itu mencapai 90% (ANRI, 2023). Berangkat dari keprihatinan atas kondisi tersebut, Presiden Soekarno mencanangkan program Pemberantasan Buta Huruf. Bung Karno tak sekadar melontarkan komando—di awal program, beliau terjun langsung menyulut api semangat masyarakat dengan mengajar di Yogyakarta pada 14 Maret 1948. Semangat ini segera menjalar secara masif ke pelbagai penjuru negeri melalui kursus-kursus Pemberantasan Buta Huruf yang menghidupkan malam dengan aktivitas belajar.
Selain itu, Dalam pelaksanaanya program ini menggandeng berbagai elemen masyarakat tak terkecuali perusahaan swasta, seperti percetakan G. Kolff yang menjadi tempat dilaksanakannya kursus PBH pada 3 Mei 1950.
Potret berkobarnya semangat masyarakat ini terabadikan dalam surat kabar Abadi (27 Februari 1951). Di Kalimantan Timur saja, terdapat 689 kursus PBH yang rata-rata muridnya berjumlah 20 orang. Pesertanya bukan pelajar sekolah, melainkan berdatangan dari kalangan orang dewasa—suami-istri, dan ibu yang tekun mengeja sembari menyusui buah hatinya. Kesungguhan mereka untuk keluar dari gulitanya buta aksara begitu kentara. Tak berhenti sampai di sana, langkah mereka diperkuat oleh kebijakan pemerintah, dimana untuk menambah kelancaran membaca dan khazanah pengetahuan, dibuka 22 perpustakaan yang ditempatkan di Kecamatan-kecamatan.
Hanya dalam waktu singkat sejak Januari 1949, lebih dari 7.000 rakyat telah menggenggam ijazah PBH Bagian I, disusul 2.000 lainnya yang berhasil menuntaskan tingkat lanjutan. Angka ini terus meroket hingga 24 Februari 1951. Sebuah momentum yang terekam dalam arsip foto ANRI memperlihatkan potret peserta PBH saat menerima selembar ijazah dari Bung Karno, ini menjadi bukti mulai meleknya mereka terhadap aksara. Sebagai buah manis yang dapat dipetik, pada tahun 1960, dedikasi kolektif ini berlabuh pada satu pencapaian yakni turunnya angka buta huruf menjadi 40%.
Namun, berselang 7 tahun kemudian, realitas pahit kembali muncul ke permukaan. Sebagaimana diwartakan surat kabar Abadi (26 Maret 1973), melalui hasil sensus penduduk 1971, terekam masih adanya 32 juta jiwa penyandang buta aksara—dengan 51% di antaranya adalah kaum perempuan. Meski pada tahun 1980 jumlahnya berhasil ditekan hingga 21 juta jiwa, angka tersebut tetaplah sebuah "gunung" yang tinggi untuk didaki. Masalahnya bukan sekadar kemampuan mengeja yang hilang, melainkan minimnya pembinaan lanjutan bagi mereka yang sudah melek huruf serta langkanya tenaga penggerak yang mampu menjaga api literasi tetap menyala.
Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah Presiden Soeharto segera menggalang sinergi masif antara negara dan masyarakat. Melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Pelita) III, didobraklah sekat-sekat yang terbentuk karena sulitnya mengeja. Sebagaimana diwartakan surat kabar Berita Yudha (27 September 1983), negara membuka kesempatan bagi 8 juta masyarakat yang putus sekolah dan buta aksara untuk berpartisipasi ke dalam ekosistem pembelajaran. Tidak hanya melalui program Kejar Paket A, tetapi juga diperluas melalui Kejar Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kejar Pendidikan Kejuruan Masyarakat, hingga Kejar Usaha. Hasilnya pun nyata—dalam kurun empat tahun masa Pelita III, lebih dari 2,8 juta orang berhasil menuntaskan program Kejar Paket A, sebuah langkah konkret dalam menyalakan cahaya di tengah gelapnya buta aksara. Buah manis lainnya yang dituai ialah berangsur turunnya angka buta huruf menjadi 15,9% pada 1990.
Perjalanan panjang dua Era Pemerintahan ini telah membuktikan bahwa membuka mata bangsa terhadap aksara adalah sebuah perjalanan yang tak main-main—mulai dari instruksi langsung Bung Karno di bawah kesederhanaan kelompok belajar pendidikan dasar di desa hingga program yang tersistematisasi melalui "Kejar" di era Soeharto. Indonesia telah berhasil bermigrasi dari gulita buta huruf menuju terangnya angka statistik melek aksara yang nyaris sempurna. Namun, di tengah banjir ijazah dan kemudahan teknologi hari ini, kita justru menghadapi ancaman "kegelapan jenis baru"—sebuah generasi yang sanggup mengeja teks namun gagal menangkap esensi, serta sistem pendidikan yang terkadang lebih mementingkan formalitas kenaikan kelas ketimbang ketajaman nalar. Lantas, Apakah kita benar-benar telah sampai pada cahaya, atau jangan-jangan kita sedang berjalan mundur menuju gulita yang lebih pekat di balik tirai digitalisasi? (*)
