AYOBANDUNG.ID - Di depan landmark bersejarah Jawa Barat, payung-payung hitam terbuka. Sebagian menaungi orator, sebagiannya lagi dibiarkan terbuka di depan peserta aksi. “Menolak Lupa, Melawan Impunitas!” tertulis di salah satu sisi payung tersebut. Tertera tulisan kritik lain dengan warna hitam yang menjadi ciri khas dari segala atribut yang mewarnai suasana aksi.
Aksi Kamisan Bandung telah berlangsung sejak 18 Juli 2013. Selama 12 tahun membentangkan payung hitam di Tanah Pasundan, Aksi Kamisan hadir sebagai simbol konsistensi perlawanan dalam menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya kasus Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu hingga masa kini.
Dari Jakarta ke Bandung: Menjaga Nyala Api Ingatan
Aksi Kamisan pertama hadir pada 18 Januari 2007 di Jakarta, digelar setiap hari Kamis dan terus menjamur di setiap kota di Indonesia. Aksi Kamisan muncul awalnya sebagai bentuk protes para keluarga korban Tragedi 1965, Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, kasus Talangsari, kasus Tanjung Priok, dan pembunuhan aktivis Munir.
Sejak saat itu, aksi ini menjadi simbol kesetiaan warga sipil dalam "Merawat Ingatan" terhadap ketidakadilan yang terus terjadi. Tradisi diam dengan payung hitam berkembang menjadi bentuk perlawanan yang sederhana, namun terus berlangsung hingga ratusan kali.
Di Bandung, salah satu inisiatornya adalah Wanggi Hoed, seorang pantomim asal Cirebon yang berkuliah dan berkarier di Bandung. Berawal dari Jakarta, sampai sudah 12 tahun di Bandung, Aksi Kamisan hadir tidak hanya untuk merawat ingatan lama kasus HAM masa lalu, namun turut menjadi ruang dalam merespons isu daerah kontemporer.
Bandung, sebagai salah satu kota dengan warga yang terus merawat ingatan dan bersuara menyampaikan ketidakadilan, hadir melalui Aksi Kamisan ke-429 sebagai ruang kolektif sipil dalam menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemangku negara yang dinilai tidak sesuai dengan urgensi publik.
Menilik Isu Lokal Kontemporer
Bukan hanya merawat ingatan lama terkait kasus HAM masa lalu, Aksi Kamisan Bandung memperluas cakupannya ke isu-isu lokal kontemporer yang relevan di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Pada Kamis, 23 April 2026, tema “Efisiensi dan Urgensi ala KDM” menjadi salah satu yang diangkat, seiring dengan perdebatan rencana penggabungan Gedung Sate dengan Lapangan Gasibu.
Beberapa isu lain yang diangkat tidak hanya mengenai hal itu. Namun, isu mengenai gaji guru honorer di Sukabumi dan banyaknya penangkapan tahanan politik pasca-demonstrasi Agustus lalu turut menjadi isu yang digelorakan di Aksi Kamisan Bandung ke-429 ini. Meskipun jumlah peserta tidak banyak, suara yang disampaikan begitu beragam. Bukan hanya tentang kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana warga memahami kehadiran mereka di ruang protes itu.
Bagi Muhammad Turfa (21), kehadirannya bukanlah kali pertama. Ia menganggap Aksi Kamisan sebagai wadah untuk mempertahankan ingatan kolektif mengenai berbagai masalah yang terus terjadi.
“Dengan adanya Aksi Kamisan itu kan salah satu cara merawat ingatan. Kata Budiman Sudjatmiko, cara melawan itu dengan merawat ingatan,” kata Turfa saat ditanya alasan tetap hadir di Aksi Kamisan Bandung.
Di sela-sela kesibukannya sebagai mahasiswa, ia meluangkan waktu untuk hadir ketika memungkinkan, menjadikan aksi ini sebagai bagian dari sikap, bukan sekadar momentum. Sementara itu, Ahmad Siddik (23) memahami kehadirannya sebagai cara dia untuk menyampaikan aspirasi. Ia merasa kegelisahan yang dialaminya tidak terlepas dari konteks yang lebih luas, terutama terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang menurutnya berdampak langsung pada pendidikan.
“Kritik itu bukan berarti benci. Justru bentuk harapan supaya pemerintah lebih mendengar suara masyarakat,” tegasnya.
Ia berpendapat bahwa pemotongan anggaran untuk pendidikan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dilindungi oleh negara. Dalam pandangannya, kebijakan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan sikap pemerintah terhadap kebutuhan warga.
Bagi beberapa peserta, tema “efisiensi dan urgensi” bukan hanya sekadar slogan, tetapi mencerminkan ketidakcocokan antara kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat. Gian (25), salah satu peserta sekaligus komika, menilai proyek penggabungan Gedung Sate dan Gasibu sebagai sesuatu yang terlalu simbolis.
“Temanya diangkat karena keresahan di masyarakat. Pemerintah bilang efisiensi, tapi di saat yang sama ada program baru yang justru dipertanyakan,” ujar Gian saat ditemui setelah Aksi Kamisan selesai. “Kayak kelihatan terlalu simbolik gitu. Masyarakat tuh sebenarnya perlunya tuh hal-hal yang berkelanjutan, bukan yang cuma instan,” lanjutnya.
Ia juga menekankan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurutnya, kebijakan publik seharusnya tidak hanya berasal dari pihak atas, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan warga yang terdampak.
“Indikatornya sederhana, ada nggak manfaat yang langsung dirasakan masyarakat? Kalau nggak ada, berarti belum menyentuh urgensi publik,” kata Gian.
Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Ricky N. Sas, pencetus petisi penolakan proyek tersebut. Ia mengaku pada awalnya ragu untuk membuat petisi, namun akhirnya menganggapnya sebagai cara untuk mengukur partisipasi publik.
"Pemerintah Indonesia tidak takut pada petisi, tetapi kita perlu mengetahui seberapa besar partisipasi publik dalam memahami masalah ini," kata Ricky.
Sebagai penduduk Bandung, kekhawatirannya muncul dari pengalaman sehari-hari sebagai pengguna jalan. Ia berpendapat, penghapusan fungsi jalan di area itu dapat memperburuk kemacetan jika tidak ada perencanaan yang jelas.
Tetap Hadir, Meski Tidak Selalu Diperhatikan
Walaupun mereka sadar bahwa suara mereka mungkin tidak langsung memicu perubahan, para peserta tetap memilih untuk hadir. Bagi mereka, aksi bukan hanya tentang hasil, melainkan tentang merawat ingatan dan keberlanjutan suara.
“Kalau sudah didengar, ngapain ada aksi lagi?” ujar Ahmad sambil tertawa.
Ia merasakan bahwa berbagai kejadian dan tuntutan yang diangkat dalam aksi sering kali belum mendapatkan tanggapan yang memadai. Namun, hal itu justru menjadi motivasi untuk terus hadir, bukan untuk mundur.
Gian merasakan hal yang sama. Ia yakin suara mereka mungkin saja terdengar, walaupun belum tentu mendapatkan respons nyata dari pemerintah. Ia juga menekankan pembagian peran antara masyarakat dan pemimpin dalam mencari solusi.
“Saya ini masyarakat yang bayar pajak, harusnya yang memikirkan solusi itu pemimpinnya,” kata Gian di akhir percakapan sembari tersenyum dengan nada satirnya.
