Pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar hingga ke titik nadir menyebabkan dunia industri kesulitan mendapatkan bahan baku industri menimbulkan ancaman bagi para pekerja. Tidak sedikit perusahaan yang mengurangi jam kerja hingga melakukan pengrumahan sementara bagi karyawannya.
Pengrumahan karyawan dilakukan perusahaan biasanya untuk menunggu kondisi ekonomi pulih. Waktunya sulit diprediksi, bisa jadi perusahaan terpaksa melakukan pengrumahan karyawan secara permanen atau biasa disebut lock out alias penutupan perusahaan. Dalam situasi pelemahan rupiah dan lemahnya daya beli yang diperparah oleh kondisi dunia yang terus dilanda konflik, maka ancaman perusahaan yang pailit alias bangkrut juga terjadi disana-sini.
Menghadapi “badai” diatas kaum pekerja perlu sedia payung untuk jaga-jaga jika kondisinya kian memburuk. Perlu konsolidasi anggota serikat pekerja. Juga perlu mempersiapkan dokumen ketenagakerjaan jika terjadi perselisihan hubungan industrial.
Nilai tukar rupiah menembus batas psikologis di level Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat. Gejolak di pasar keuangan domestik ini terjadi seiring dengan keluarnya arus modal asing. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, total arus modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik sepanjang Januari-Mei 2026 mencapai Rp 69,5 triliun.
Antisipasi Jika Perusahaan Tutup
Dunia industri saat ini tengah menghadapi krisis bahan baku industri yang serius, ditandai dengan lonjakan harga yang signifikan dan gangguan pasokan. Kondisi ini berdampak luas terhadap pelaku UMKM dan industri manufaktur. Rupiah yang terus melemah dan krisis bahan baku yang kian parah bisa berujung PHK massal atau kepailitan perusahaan. Hal itu sangat menyengsarakan kaum buruh.
Menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini yang menyebabkan perusahaan tempat buruh mencari nafkah, perlu mempersiapkan diri terkait dengan dokumen atau arsip yang terkait dengan ketenagakerjaan untuk mengantisipasi tindakan penggembokkan atau penguncian tempat kerja (lock-out) oleh pihak perusahaan.
Secara hukum Lock-out merupakan hak pengusaha untuk menolak pekerja masuk dalam rangka perselisihan industrial, namun pelaksanaannya wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku.
Berikut adalah hal-hal penting yang diperlukan dan harus dipersiapkan oleh pekerja bersama serikat pekerja :
1. Mendapatkan bukti pengakhiran dan status kerja
- Surat pemberitahuan resmi dari perusahaan. Pastikan pekerja menerima surat pemberitahuan lock-out tertulis dari manajemen yang diajukan ke dinas ketenagakerjaan setempat minimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan.
- Salinan Kontrak Kerja. Siapkan dokumen perjanjian kerja (PKWT/PKWTT) sebagai dasar hukum status ketenagakerjaan.
- Slip Gaji Terakhir, perlu mengamankan bukti pembayaran gaji tiga bulan terakhir untuk dasar perhitungan hak atau tuntutan finansial.
- Log Absensi perlu diamankan atau ambil foto bukti kehadiran terakhir sebelum gerbang perusahaan dikunci secara fisik.
2. Melakukan koordinasi hukum dan Konsolidasi dengan organisasi Serikat Pekerja
- Perwakilan Serikat Pekerja perusahaan perlu segera melaporkan situasi di internal perusahaan atau federasi terkait untuk advokasi massal.
- Membuat pengaduan ke Disnaker setempat jika perusahaan melakukan lock-out tanpa pemberitahuan resmi atau sebagai tindakan balasan mogok kerja yang sah (karena hal ini dilarang hukum).
- Mencari lembaga bantuan hukum (LBH) atau pengacara spesialis perselisihan hubungan industrial (PHI).
3. Strategi pengumpulan bukti.
- Membuat dokumentasi visual. Ambil foto atau video saat gerbang digembok, papan pengumuman dipasang, atau ketika pekerja dilarang masuk oleh petugas keamanan.
- Membuat kronologi tertulis, berupa catatan detail mengenai tanggal, jam, nama pejabat perusahaan yang mengumumkan, dan alasan yang mendasari keputusan lock-out.
Menyiapkan Perundingan dan Negosiasi
Bagi organisasi pekerja atau buruh perlu strategi perjuangan yang tepat jika terjadi lock out perusahaan hingga PHK massal. Dalam kondisi seperti itu sebaiknya melalui perundingan yang diwarnai dengan proses negosiasi hingga proses bedah manajemen perusahaan. Arti lock out adalah penggembokkan atau penutupan. Dalam dunia ketenagakerjaan definisi dari lock out adalah keputusan manajemen perusahaan untuk melarang para karyawan memasuki areal perusahaan.
Menurut Pasal 146 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, lock out adalah penutupan perusahaan. Mekanismenya diatur lebih lanjut dengan peraturan yang mana secara garis besarnya para pengusaha dilarang melakukan lock out secara diam-diam. Harus membicarakan lebih lanjut dengan serikat pekerja yang ada di lingkungannya lewat forum perundingan. Keputusan lock out harus diumumkan kepada buruh minimal tujuh hari sebelumnya. Sebelum diputuskan semua pihak harus mencari solusi alternatif yang bisa menghindari lock out seperti efisiensi dengan jalan mengurangi jam kerja, shift, dan libur bergilir. Kalau efisiensi tersebut tidak bisa menolong, maka pemerintah berkewajiban memberikan insentif usaha secara transparan.
Strategi Pekerja Menghadapi Perusahaan yang Pailit
Pailit merupakan hantu disiang bolong bagi kaum pekerja. Meskipun ada ketentuan yang mengatur proses kepailitan tetapi belum ada rumusan yang secara jelas mengatur posisi yang menguntungkan pekerja terkait perusahaannya dinyatakan pailit. Perlu mitigasi ketenagakerjaan sehubungan dengan perkara kepailitan yang terus meningkat.
Proses kepailitan pada umumnya adalah proses yang berjalan panjang dan melelahkan. Disatu sisi akan ada banyak pihak yang terlibat dalam proses ini, karena biasanya pihak debitur/perusahaan yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari pada satu kreditor dan belum tentu harta pailit mencukupi untuk membayar utang-utang tersebut. Masing-masing kreditur akan berusaha secepat-cepatnya mendapatkan pembayaran setinggi-tingginya atas piutang mereka masing-masing.
Putusan pailit mencuatkan pemikiran pentingnya upaya dan terobosan untuk memperkuat posisi karyawan. Sehingga putusan pailit yang terjadi bisa menempatkan kepentingan atau hak normatif pekerjanya diposisi yang tidak buruk. Terutama agar keputusan tersebut tidak mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Pada prinsipnya kepailitan merupakan putusan Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitur pailit dalam status sita umum atau public attachment. Untuk kemudian oleh kurator, yakni pihak yang diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut, akan dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh kreditur berdasarkan dari masing-masing tingkatan hak yang dimilikinya.
Perlu membuat terobosan hukum dan politik, antara lain dengan membangun lembaga penjaminan yang bisa menjamin dan menguatkan hak-hak pekerja bilamana perusahaan tempatnya bekerja di pailitkan. (*)
