Bandung selalu memiliki cara untuk membuat orang jatuh cinta. Kota ini tidak hanya dikenal karena kreativitas warganya, udara yang relatif sejuk, atau bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan panjang peradaban. Bandung juga hidup melalui pohon-pohon tua yang menaungi jalan, ruang publik yang ramah, dan rasa aman yang memungkinkan masyarakat menikmati kota hingga larut malam.
Namun beberapa pekan terakhir, dua peristiwa menyita perhatian publik secara bersamaan. Sepuluh pohon tua di Jalan LLRE Martadinata atau Jalan Riau ditebang secara ilegal. Di saat yang hampir bersamaan, masyarakat juga dihadapkan pada berbagai informasi mengenai meningkatnya kejahatan jalanan yang memunculkan narasi "Bandung mencekam". Dua peristiwa tersebut memang berbeda bentuk, tetapi sesungguhnya memperlihatkan persoalan yang sama: bagaimana hukum, tata kelola kota, dan kepercayaan publik sedang diuji.
Kasus penebangan pohon di Jalan Riau bukan sekadar pelanggaran administratif. Pohon-pohon yang telah tumbuh puluhan tahun tidak mungkin tergantikan dalam hitungan bulan. Ia merupakan aset ekologis yang menyediakan keteduhan, menyerap karbon, mengurangi suhu kota, sekaligus membentuk identitas visual Bandung sebagai kota yang nyaman dihuni.
Yang lebih memprihatinkan, dugaan motif penebangan dilakukan demi meningkatkan visibilitas sebuah videotron komersial. Jika benar demikian, maka terjadi pergeseran nilai yang sangat mengkhawatirkan: kepentingan bisnis ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan lingkungan hidup.
Ketika ruang publik mulai dikalahkan oleh kepentingan ekonomi semata, kota perlahan kehilangan jiwanya.
Langkah Pemerintah Kota Bandung yang menyegel videotron tersebut patut diapresiasi. Sikap tegas Wali Kota Muhammad Farhan yang membawa perkara ini ke ranah pidana memberikan pesan penting bahwa ruang hijau bukanlah objek yang bebas dieksploitasi.
Dalam negara hukum, efek jera tidak hanya dibangun melalui pidana penjara, tetapi juga melalui kepastian bahwa setiap pelanggaran terhadap kepentingan publik akan memperoleh konsekuensi hukum yang setimpal.
Lebih jauh lagi, dorongan Gubernur Jawa Barat agar dilakukan evaluasi terhadap aparatur wilayah menunjukkan bahwa pengawasan lingkungan bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup semata. RT, RW, lurah, camat, hingga seluruh perangkat pemerintahan memiliki tanggung jawab moral dan administratif menjaga ruang publik dari tindakan yang merusak.
Di sisi lain, keresahan masyarakat mengenai kejahatan jalanan juga tidak boleh dipandang sebelah mata.
Rasa aman merupakan hak dasar setiap warga negara. Ketika seseorang merasa takut pulang malam, khawatir kendaraannya dirampas, atau waswas setiap kali melewati jalan yang sepi, maka sesungguhnya kualitas hidup masyarakat sedang mengalami penurunan.
Karena itu, operasi besar Polrestabes Bandung yang berhasil menangkap puluhan pelaku pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor patut diapresiasi. Penindakan tersebut menunjukkan bahwa negara hadir melindungi masyarakat.
Namun demikian, penegakan hukum hanyalah satu sisi dari mata uang.
Pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan.
Kejahatan jalanan hampir selalu berakar pada persoalan yang lebih kompleks, mulai dari tekanan ekonomi, penyalahgunaan narkotika, lemahnya pengawasan sosial, rendahnya kualitas pendidikan, hingga menurunnya kohesi sosial di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang komprehensif.
Kepolisian memang memiliki kewenangan melakukan penindakan. Akan tetapi, membangun keamanan kota sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, dunia pendidikan, tokoh agama, komunitas, media massa, hingga keluarga.
Hal menarik lainnya adalah bagaimana media sosial berperan membentuk persepsi masyarakat.
Dalam beberapa kasus, video yang beredar luas ternyata tidak seluruhnya merupakan aksi pembegalan. Ada yang merupakan kecelakaan tunggal, ada pula kasus penganiayaan yang kemudian dinarasikan sebagai begal.
Fenomena ini mengingatkan bahwa era digital menghadirkan tantangan baru berupa krisis verifikasi informasi.
Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, tetapi lebih dari itu, masyarakat membutuhkan informasi yang benar.
Ketika informasi yang belum terverifikasi terus disebarluaskan, rasa takut dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan fakta yang sebenarnya.
Inilah mengapa literasi digital menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan publik.
Keamanan hari ini tidak hanya dijaga melalui patroli fisik di jalanan, tetapi juga melalui patroli informasi di ruang digital.
Yang menarik untuk direnungkan adalah bahwa dua peristiwa besar tersebut memiliki benang merah yang sama.
Penebangan pohon merupakan kejahatan terhadap ruang publik.
Begal merupakan kejahatan terhadap rasa aman.
Keduanya sama-sama merampas hak masyarakat untuk menikmati kota secara nyaman.
Karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak cukup hanya dengan memperbanyak kamera pengawas, meningkatkan patroli, ataupun memperberat hukuman. Bandung memerlukan tata kelola kota yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan, keamanan, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi secara bersamaan.
Konsep smart city yang selama ini sering didengungkan hendaknya tidak berhenti pada digitalisasi pelayanan publik semata. Kota cerdas adalah kota yang mampu mendeteksi potensi kerusakan lingkungan sejak dini, mengawasi ruang publik secara transparan, mengelola data kriminalitas secara presisi, sekaligus melibatkan warga sebagai bagian dari sistem pengawasan.
Partisipasi publik menjadi kunci.
Warga yang peduli lingkungan akan segera melaporkan penebangan pohon yang mencurigakan.
Warga yang memiliki kepedulian sosial akan membantu aparat mengidentifikasi potensi gangguan keamanan.
Media yang bertanggung jawab akan melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi.
Sementara pemerintah wajib memastikan setiap laporan masyarakat memperoleh tindak lanjut yang cepat dan transparan.
Bandung memiliki modal sosial yang sangat besar. Kota ini dipenuhi komunitas kreatif, akademisi, pegiat lingkungan, mahasiswa, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil yang selama ini aktif menjaga wajah kota.
Energi kolektif tersebut perlu terus dirawat agar menjadi kekuatan dalam membangun tata kelola kota yang berintegritas.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kota bukan hanya diukur dari banyaknya gedung tinggi, pusat perbelanjaan, atau investasi yang masuk. Kota yang berhasil adalah kota yang mampu menjaga pohonnya tetap berdiri, jalanannya tetap aman, hukumnya ditegakkan tanpa pandang bulu, dan masyarakatnya tetap percaya bahwa negara hadir melindungi kepentingan bersama.
Bandung tidak sedang kehilangan harapan. Bandung sedang diuji.
Dan setiap ujian selalu menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa hukum lebih kuat daripada kepentingan, bahwa lingkungan lebih berharga daripada keuntungan sesaat, serta bahwa keamanan publik merupakan tanggung jawab kolektif seluruh warga kota.
Karena pada akhirnya, menjaga Bandung bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum. Menjaga Bandung adalah ikhtiar bersama agar kota ini tetap menjadi rumah yang teduh, aman, dan bermartabat bagi generasi hari ini maupun generasi yang akan datang. (*)
