Sehabis bulan ramadan dan lebaran 2026 masyarakat khawatir dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kekhawatiran itu kian bertambah karena santer isu harga BBM dan gas akan naik akibat ulah agresi militer Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran.
Ibu rumah tangga dibuat pusing dengan kondisi saat ini. Sebenarnya, kenaikan harga pangan dan barang kebutuhan pokok yang masih tinggi setelah lebaran adalah fenomena yang biasa terjadi setiap tahun. Hal itu dikenal sebagai inflasi pascalebaran. Kondisi ini didorong oleh beberapa faktor utama, di mana tingginya permintaan tidak langsung turun drastis meskipun perayaan lebaran sudah berlalu.
Namun pascalebaran kali ini sungguh mengkhawatirkan. Indikasinya bisa dilihat dari kenaikan harga bahan baku plastik akibat gejolak harga minyak dunia. Plastik yang merupakan bahan utama pengemasan produk telah mengatrol harga makanan kemasan.
Daya beli masyarakat pascalebaran kian melemah. Apalagi jika sektor industri terpukul oleh pelemahan rupiah dan terganggunya pasokan bahan baku akibat geopolitik dunia yang sedang kacau.
Data terkini menunjukkan bahwa harga berbagai komoditas pangan pokok di Indonesia melonjak tajam pada H+4 hingga H+7 pada lebaran 2026. Hingga 24/03/2026 tercatat harga komoditas utama seperti cabai rawit merah menembus Rp 141.000 per kg (naik 51,96 %), diikuti cabai merah besar, cabai hijau, dan daging ayam yang melampaui harga acuan tertinggi.
Inflasi pangan terus berlangsung hingga menyebabkan penderitaan masyarakat. Efek domino inflasi pangan sudah melampaui kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) dan hampir menyamai kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
Betapa pentingnya pengendalian inflasi pangan yang efektif oleh pemerintah pusat dan daerah. Inflasi pangan telah menggerogoti daya beli masyarakat atau membuat penghasilan riil masyarakat turun. Perlu dicatat pengeluaran rata-rata masyarakat untuk pangan telah mencapai 33,7 persen. Artinya kalau penghasilan masyarakat tetap dan harga pangan terus naik, maka porsi untuk pengeluaran pangan makin membengkak sehingga jatah untuk pengeluaran lain makin mengecil. Menjadi masalah kalau pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan menjadi lebih kecil.
Ada baiknya membandingkan inflasi pangan dengan kenaikan UMR dan kenaikan gaji ASN. Perbandingan itu menunjukkan bahwa yang paling terkena dampak inflasi pangan adalah buruh dan ASN. Dua kelompok inilah yang rawan terkena dampak paling besar dari inflasi pangan khususnya dan inflasi pada umumnya karena upah dan gajinya biasanya pas-pasan dan jarang dinaikkan.
Idealnya Kepala Daerah harus mampu mengendalikan tingkat inflasi di level yang aman, yakni di angka 4,3 %. Data menunjukkan bahwa pasokan pangan pada saat ini menjadi pendorong inflasi.
Terkait dengan hal itu pentingnya pemerintah daerah memperluas program padat karya yang bertujuan untuk meningkatkan volume produksi hortikultura yang notabene adalah komponen penting untuk meredam inflasi pangan. Apalagi sentra-sentra hortikultura di negeri ini banyak yang terdegradasi akibat peralihan lahan untuk perumahan dan industri, rusaknya saluran irigasi, dan akibat terkena bencana alam dan dampak cuaca ekstrim.
Selain itu perlu membenahi pasar komoditi nasional yang merupakan sistem jaringan pasar induk. Sistem diatas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengembangkan jalur distribusi (nasional) yang berkesinambungan dan berkeadilan. Guna membuat akses yang lebih baik dalam pendistribusian produk agribisnis (lokal) ke konsumen (pasar regional/nasional).
Perlu revitalisasi pasar komoditas di berbagai daerah dengan memperkuat peran pasar induk. Dinas perindustrian dan perdagangan daerah sebaiknya menggalakkan pasar lelang forward komoditi agro. Baik secara online maupun secara manual. Lembaga tersebut perlu meningkatkan volume dan frekuensinya. Selain itu juga memperbanyak jenis komoditas yang akan dilelang seperti beras, hasil perkebunan, sayuran dan buah-buahan.
Pasar induk diharapkan mampu memberikan data atau informasi kebutuhan konsumen, di wilayah cakupannya dari segi jumlah, kualitas dan harga. Apabila jaringan pasar induk sudah memadai, maka data kebutuhan dari pasar induk akan bisa digunakan sebagai input pasar-pasar penunjang di daerah produsen untuk merencanakan pola tanam dan menyesuaikan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan pasar.
Dengan jaringan pasar induk yang baik, akan memperlancar distribusi komoditi pertanian sehingga disparitas harga antar wilayah diperkecil dan akan membantu daerah produsen pada saat over supply agar dapat menyalurkan ke daerah lain dengan mekanisme perdagangan yang cepat dan aman. Dengan demikian tidak ada komoditas yang terbuang karena panen yang melimpah.
Solusi Harga Cabai Melambung Tinggi
Sehabis lebaran, komoditas cabai mengalami gejolak hingga harganya naik sangat tinggi menembus seratus ribu rupiah per-kilogram untuk cabai rawit merah. Ironisnya hal itu terus terjadi tanpa solusi yang mendasar.
Sudah berkali-kali komoditas cabai ikut mengerek angka inflasi, namun masyarakat tidak pernah kapok mengkonsumsi cabai sebagai bahan pangan sehari-hari.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghimbau masyarakat untuk menanam sendiri cabai di rumah sebagai solusi di tengah melonjaknya harga cabai, terutama cabai rawit. Namun perlu diingat, menanam cabai itu gampang-gampang susah. Kadang bisa tumbuh subur, kadang juga meranggas lalu mati. Meskipun media tanam untuk cabai sudah dipersiapkan dengan baik, namun akibat cuaca dan temperatur ekstrim, tanaman cabai mudah mati.
Di berbagai daerah harga cabai masih membumbung tinggi. Krisis cabai terus berlangsung dan solusinya kurang mendasar. Krisis berupa kurangnya pasokan yang sangat tidak sebanding kebutuhan.
Yang paling mudah disalahkan adalah faktor cuaca sebagai faktor kegagalan panen. Padahal hal itu tidak sepenuhnya benar. Inovasi dan teknologi pertanian mestinya bisa mengatasi krisis cabai dengan jalan menemukan varietas atau benih cabai yang lebih adaptif dengan kondisi cuaca. Perlu rekayasa benih cabai yang mampu panen dalam kondisi cuaca ekstrim.
Akar persoalan cabai sebenarnya bermuara dengan pudarnya budaya pemuliaan benih. Pemuliaan benih cabai dan tanaman hortikultura lainnya tertinggal oleh program pemuliaan benih padi. Hal itu terlihat dari jumlah benih impor tanaman hortikultura dari luar negeri yang masih mendominasi di negeri ini.
Sebagai negara agraris seharusnya bangsa ini memiliki kemajuan dalam rekayasa perbenihan. Kemajuan itu ditandai dengan kemampuan pemerintah membagi-bagikan secara gratis benih unggul apa saja kepada rakyat luas. Dengan langkah itu maka program ketahanan pangan keluarga akan terwujud. (*)
