Setiap tahun, fenomena urbanisasi yang sama selalu berulang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pasca Lebaran, populasi Kota Bandung mengalami lonjakan hingga 2–3 persen yang datang bersamaan dengan arus balik.. Namun demikian, angka itu hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang jauh lebih besar karena masih banyak pendatang yang tak tercatat. Mereka hadir di kota ini, menyesaki jalanan, menambah beban fasilitas umum, dan memperebutkan lapangan kerja yang sudah semakin terbatas. Angka-angka dalam laporan resmi itu hanyalah sebagian kecil dari cerita yang sesungguhnya.
Di luar data yang tercatat, ada ribuan manusia yang sudah telanjur datang, sudah menempati gang-gang sempit, sudah mengantre di warung nasi, sudah berjejal di angkot namun luput dari perhatian negara. Kota Bandung merasakannya setiap hari di jalanan, di pasar, di tempat pembuangan sampah yang kapasitasnya sudah lama kewalahan. Tapi angka resminya? Belum tentu mencerminkan semua itu.
Pendatang di sebuah kota kerap kali diidentikkan sebagai beban, merekalah yang sering disalahkan karena jalanan yang semakin macet, sekolah yang semakin penuh, puskesmas yang antreannya tak pernah ada habisnya, lingkungan yang semakin sesak.
Namun demikian, ada kota yang berhasil menyulap pendatang sebagai aset, kota itu adalah Shenzhen yang dijuluki “city of migrants”, mengingat sekitar 70 hingga 95 persen penduduknya bukanlah warga asli. Sejarah Shenzhen dimulai di tahun 1980-an saat kota tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), artinya, Shenzhen mendapat perlakuan istimewa, diantaranya pajak yang lebih rendah, regulasi bisnis yang dilonggarkan, pintu terbuka bagi investasi asing, dan kebebasan bereksperimen dengan mekanisme pasar. Dalam kurun empat dekade, Shenzhen bertransformasi dari sebuah desa nelayan kecil menjadi megapolitan dengan populasi lebih dari 17 juta jiwa.
Keberhasilan Shenzhen memberdayakan para pendatang menjadi mesin pertumbuhan patut dijadikan pelajaran berharga bagi kota-kota lain yang tengah bergulat dengan persoalan serupa, termasuk Kota Bandung. Shenzhen tidak membangun kejayaannya dengan mengusir para pendatang, mempersulit administrasi kependudukan, atau membangun tembok-tembok regulasi yang menyulitkan mobilitas warga. Sebaliknya, kota ini justru membuka diri selebar-lebarnya dan merancang ekosistem yang memungkinkan setiap orang yang datang untuk menemukan tempat dan perannya masing-masing.
Salah satu kebijakan cerdas yang diterapkan Shenzhen dalam mengelola urbanisasi adalah pendekatannya terhadap permukiman informal yang tumbuh di sela-sela kota yang disebut chengzhongcun (kampung di dalam kota) dan seringkali lekat dengan kesan kumuh. Pendekatan pemerintah Tiongkok adalah penataan bukan penggusuran dengan memperbaiki infrastruktur dasar, meningkatkan sanitasi, memperkuat jaringan jalan, dan mengintegrasikan kawasan ini ke dalam sistem kota yang lebih luas, tanpa mengusik fungsi sosialnya sebagai ruang hidup yang terjangkau.
Bandung sendiri memiliki kantong-kantong permukiman pendatang yang sudah puluhan tahun berkembang seperti Kampung Kebon Kelapa, Babakan Ciamis, atau sejumlah gang padat di kawasan Cicadas dan Cibaduyut. Kawasan-kawasan ini kerap dipandang sebelah mata: kumuh, semrawut, dan dianggap menurunkan wajah kota. Padahal di balik gang-gang sempitnya, ada gerakan ekonomi melalui berbagai warung makan dan kontrakan murah yang menopang kehidupan pendatang, ada masjid kecil yang menjadi pusat komunitas. Pemerintah Kota Bandung seharusnya fokus pada upaya penataan seperti perbaikan drainasenya, perluas aksesnya, tambahkan ruang terbuka, integrasikan dengan transportasi publik, dan beri warganya kepastian hak tinggal sehingga mereka mau berinvestasi pada hunian mereka sendiri.
Transformasi Shenzhen selanjutnya adalah dengan merombak sistem administratif hukou. Sistem tersebut membatasi hak kependudukan pendatang terhadap akses layanan publik. Contohnya seorang buruh dari Provinsi Sichuan yang bekerja bertahun-tahun di sebuah kota besar tetap dianggap "orang luar" oleh sistem, sehingga anak-anaknya tidak berhak masuk sekolah negeri setempat, ia tidak bisa mengakses layanan kesehatan dengan hak penuh, dan secara administratif ia seolah dianggap tidak ada di kota tempat ia bekerja.
Kondisi ini membuat pendatang dianggap sebagai warga kelas dua. Shenzhen menerapkan reformasi hukou yang progresif, dengan penetapan sistem Kartu Residensi yang memberikan akses terhadap layanan publik bagi siapa pun yang dapat membuktikan bahwa mereka bekerja dan menetap di kota tersebut, tanpa memandang dari mana mereka berasal. Tidak ada yang mempermasalahkan apakah kamu orang Sunda, Jawa, Batak, atau Madura. Satu-satunya pertanyaan yang relevan adalah apakah kamu bekerja di sini, apakah kamu berkontribusi di sini?
Shenzhen membangun sistem pendataan penduduk yang canggih dan terus diperbarui secara real-time. Bandung perlu bergerak ke arah yang sama: membangun basis data kependudukan yang tidak hanya menghitung warga ber-KTP Bandung, tetapi juga merekam penduduk yang ada dilapangan, mereka yang tinggal dan beraktivitas di kota ini meskipun secara administratif tercatat di daerah lain. Data yang akurat adalah syarat dari kebijakan yang tepat sasaran.
Selama ini pendekatan yang dominan dalam menangani pendatang tidak terdaftar adalah pendekatan penertiban berupa razia, sidak, dan ancaman sanksi. Pendekatan ini terbukti tidak efektif karena tidak menyentuh akar persoalannya. Fenomena pendatang yang tidak melapor ke RT, yang menghindari pendataan, yang hidup dalam ketidakjelasan administratif, sebagian besar bukan karena mereka ingin sembunyi, tapi karena sistem tidak menawarkan keuntungan nyata bagi mereka yang melapor.
Jika mendaftarkan diri justru mempersulit akses kerja, membebani dengan birokrasi, atau tidak memberi perbedaan apapun dalam akses layanan, mengapa repot-repot? Selama pendatang diperlakukan sebagai tamu yang bisa diusir sewaktu-waktu, mereka pun akan bersikap sebagai tamu: tidak berinvestasi, tidak berakar, dan tidak merasa bertanggung jawab terhadap kota. Shenzhen membalik logika itu dan hasilnya adalah jutaan orang yang memilih untuk menjadi bagian dari kota, bukan sekadar numpang lewat di dalamnya.
Transformasi selanjutnya yang dilakukan Shenzhen adalah perubahan struktur kerja. Salah satu perangkap terbesar dari urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik adalah ketika kota hanya mampu menyerap pendatang di lapisan paling bawah rantai ekonomi seperti menjadi buruh kasar, pekerja informal, atau pedagang kaki lima yang hidupnya stagnan dari tahun ke tahun. Mereka datang dengan modal terbatas, bekerja keras, tetapi tidak pernah benar-benar beranjak dari titik awal. Bukan karena mereka tidak mau berkembang, melainkan karena tidak ada sistem yang dirancang untuk membantu mereka berkembang. Di sinilah Shenzhen kembali menunjukkan perbedaan mendasarnya dengan kota-kota lain yang hanya pasif menerima arus urbanisasi tanpa strategi.
Melalui Ladder-up Skill Program, Shenzhen menyusun program peningkatan keterampilan berjenjang yang disediakan pemerintah kota secara gratis atau bersubsidi besar. Seorang buruh pabrik yang hari ini bertugas mengencangkan baut di lini produksi bisa mengikuti pelatihan elektronik dasar di malam hari, kemudian meningkat ke pelatihan pemrograman, dan dalam beberapa tahun bertransformasi menjadi teknisi atau bahkan wirausahawan kecil di ekosistem manufaktur teknologi yang padat di Huaqiangbei. Hasilnya bukan hanya peningkatan taraf hidup individu, tetapi juga peningkatan kualitas tenaga kerja kota secara keseluruhan.
Bandung sejatinya memiliki potensi yang luar biasa untuk mereplikasi semangat program ini, bahkan dengan keunggulan yang tidak dimiliki banyak kota lain di Indonesia. Kota ini adalah rumah bagi puluhan perguruan tinggi berkualitas yang memiliki kapasitas riset, fasilitas laboratorium, dan tenaga pengajar yang sesungguhnya bisa menjadi tulang punggung program pelatihan skala kota. Selain itu, Bandung memiliki ekosistem industri kreatif, teknologi, dan manufaktur tekstil yang sudah matang artinya ada kebutuhan nyata akan tenaga terampil yang bisa langsung terserap jika programnya dirancang dengan baik dan tepat sasaran.
Yang selama ini absen bukan kapasitasnya, melainkan koordinasinya. Pelatihan yang ada kerap berjalan sendiri-sendiri: Dinas Tenaga Kerja punya programnya, Dinas Koperasi dan UMKM punya programnya, kampus-kampus punya program pengabdian masyarakatnya masing-masing, semuanya berjalan dalam silo yang tidak terhubung, tidak terdata dengan baik, dan tidak dirancang sebagai sebuah sistem yang berjenjang dan berkelanjutan. Pendatang yang paling membutuhkan program ini justru paling sedikit informasinya tentang program apa yang tersedia, di mana, dan bagaimana cara mendaftarnya.
Shenzhen mengajarkan bahwa investasi pada manusia adalah investasi paling menguntungkan yang bisa dilakukan sebuah kota. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk melatih seorang pekerja migran agar naik kelas akan kembali berlipat ganda dalam bentuk pajak yang lebih besar, konsumsi yang lebih tinggi, dan inovasi yang lebih banyak..
Shenzhen tidak menjadi kota terbesar dan terinovatif di Tiongkok karena mengusir para pendatangnya. Ia menjadi seperti sekarang justru karena memeluk mereka, memberi mereka hak, memberi mereka tempat, dan memberi mereka alasan untuk membangun kota ini seperti membangun rumah mereka sendiri. Bandung, dengan segala potensi dan tantangannya, bisa belajar dari Shenzhen. (*)
