BANDUNG disebut-sebut sedang terancam defisit anggaran Rp300 miliar gara-gara berkurangnya dana transfer dari pusat hingga sekitar Rp600 miliar. Bagaimana solusinya?
Kalau memang benar, defisit Rp300 miliar itu tentu saja merupakan cerita yang jauh lebih kompleks dari sekadar kekurangan duit kas. Defisit itu bukan hanya perkara uang yang seret, melainkan ihwal bagaimana sebuah kota mengelola ketergantungan fiskalnya.
Tudingan bahwa biang keladi defisit yang dialami Kota Bandung adalah pemangkasan dana transfer dari pusat tidak sepenuhnya salah. Ketika aliran dana berkurang, maka tekanan fiskal pasti meningkat.
Tetapi, berhenti pada tudingan seperti itu justru membuat kita melewatkan pertanyaan yang lebih penting, yakni apakah defisit kali ini benar-benar sebuah kejadian mendadak? Ataukah ia hanyalah gejala dari masalah yang sudah lama mengendap, namun baru terasa ketika aliran dana segar dari pusat mulai dikurangi?
Isu klasik
Jujur saja, ketergantungan fiskal adalah isu klasik daerah di negeri ini. Ketika pendapatan asli daerah (PAD) tidak cukup kuat, pemerintah lokal cenderung bergantung pada transfer pusat. Selama transfer itu stabil, masalah defisit tidak akan terasa. Namun, begitu transfer dikurangi, kerapuhan struktur fiskal langsung kentara.
Bandung tentu saja bukan satu-satunya kota yang mengalami hal ini. Banyak kota besar di Indonesia berada dalam posisi serupa. Mereka tumbuh secara ekonomi, tetapi kapasitas fiskalnya tidak tumbuh secepat itu. Ada gap antara aktivitas ekonomi dan kemampuan pemerintah menarik nilai dari aktivitas tersebut.
Sebuah kota bisa ramai, produktif, dan dinamis, tetapi tetap lemah dalam hal penerimaan daerah. Penyebabnya antara lain, pajak tidak optimal, retribusi bocor, atau basis pajak tidak berkembang sesuai potensi.
Dari sudut pandang ekonomi perkotaan, hal tersebut sering terjadi karena struktur ekonomi modern tidak selalu mudah dipajaki. Sektor informal, ekonomi digital, hingga transaksi berbasis platform sering kali berada di area abu-abu regulasi.
Akibatnya, pemerintah kota seperti berlari di treadmill. Aktivitas ekonomi meningkat, tetapi penerimaan tidak naik sebanding. Dan ketika biaya pelayanan publik terus meningkat, tekanan fiskal pun tak terhindarkan.
Interaksi banyak faktor
Defisit Rp300 miliar yang diduga dialami Kota Bandung bisa menjadi semacam alarm, yang menandai bahwa keseimbangan antara pendapatan dan belanja sudah mulai terganggu. Namun, alarm ini tidak berbunyi tiba-tiba. Ia mungkin sudah lama memberi tanda. Hanya saja, baru sekarang-sekaranglah terdengar jelas.
Sejatinya, setiap krisis -- termasuk krisi fiskal -- adalah hasil interaksi banyak faktor. Dalam kasus defisit anggaran Kota Bandung, setidaknya ada tiga faktor berkelindan, yakni desain fiskal nasional, kapasitas lokal, dan dinamika politik.
Dari sisi desain nasional, sistem transfer pusat memang dimaksudkan untuk pemerataan antardaerah. Namun, di sisi lain, ia juga menciptakan ketergantungan. Daerah menjadi kurang terdorong untuk mengoptimalkan sumber pendapatannya sendiri.
Dari sisi kapasitas lokal, muncul pertanyaan tentang inovasi fiskal. Seberapa jauh pemerintah kota mampu menciptakan sumber pendapatan baru? Juga apakah kebijakan pajak dan retribusi sudah adaptif terhadap perubahan ekonomi?
Adapun dari sisi politik, keputusan anggaran tak jarang tidak sepenuhnya rasional. Ada tekanan populis, kompromi kepentingan, dan siklus politik yang ikut mendorong belanja lebih mudah meningkat daripada dikendalikan.
Manakala ketiga faktor tersebut bertemu, lahirlah kondisi seperti yang dialami Kota Bandung. Jadi, defisit bukan lagi sekadar angka, melainkan refleksi dari sistem yang bekerja tidak seimbang.
Lantas, langkah apa yang perlu dilakukan?
Salah satu kemungkinan adalah reformasi pada sisi pendapatan. Pemerintah kota perlu mulai lebih serius menggali PAD, bukan hanya dengan menaikkan tarif, tetapi dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.
Pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam hal ini. Dengan pemetaan ekonomi yang lebih akurat, potensi pajak bisa diidentifikasi dengan lebih presisi. Teknologi digital sebenarnya membuka peluang besar untuk ini.
Di sisi lain, efisiensi belanja juga tidak boleh diabaikan. Dalam banyak kasus, masalah bukan hanya kurangnya pendapatan, tetapi juga penggunaan anggaran yang kurang optimal.
Dampak yang jelas
Pada dasarnya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan dampak yang jelas. Namun, kita juga perlu realistis. Reformasi fiskal bukan proses instan. Ia juga membutuhkan waktu, konsistensi, dan keberanian politik. Tidak semua kebijakan populer, dan tidak semua keputusan mudah diambil.
Di sinilah aspek kepemimpinan menjadi krusial. Defisit anggaran bisa menjadi krisis berkepanjangan, tetapi juga bisa menjadi momentum. Semua bergantung pada bagaimana ia dipahami dan direspons.
Krisis sendiri sering kali memicu dua reaksi: defensif atau adaptif. Reaksi defensif cenderung mencari kambing hitam. Sedangkan reaksi adaptif mencoba memperbaiki sistem.
Maka, pilihan antara reaksi defensif dan adaptif bakal sangat menentukan apakah Bandung akan sekadar bertahan, atau benar-benar berbenah?
Tuntutan publik
Di banyak kota dunia, reformasi fiskal justru dipicu oleh tuntutan publik. Ketika warga mulai peduli menyangkut ke mana uang mereka dibelanjakan, pemerintah tidak punya banyak pilihan selain berbenah.
Oleh sebab itu, defisit anggaran Rp300 miliar yang dialami Kota Bandung bisa dibaca sebagai peluang untuk melihat realitas dengan lebih jernih, mengingat yang dipertaruhkan bukan sekadar neraca keuangan, melainkan juga arah masa depan Bandung sebagai sebuah kota.
Defisit anggaran kali ini akan menguji apakah tata kelola Kota Bandung mampu bertransformasi dari pola lama yang bergantung pada pusat menjadi lebih mandiri dan adaptif.
Jika momentum dimanfaatkan, krisis justru bisa menjadi pintu masuk bagi pembenahan yang lebih mendasar, mulai dari transparansi anggaran, inovasi pendapatan, hingga efisiensi belanja yang benar-benar berdampak.
Namun, jika tidak, defisit anggaran hanya akan menjadi angka yang berulang dari tahun ke tahun, tanpa pernah menyentuh akar persoalan. Dan pilihan pun menjadi jelas, yakni menjadikan krisis sebagai bahan refleksi untuk berbenah, atau sekadar menambalnya hingga retakan-retakan berikutnya muncul kembali. (*)
