Kini, hiruk pikuk Kota Bandung sudah hampir menyaingi Ibu Kota Jakarta. Kota dengan usia lebih dari dua abad ini memiliki suasana kota yang semakin riuh oleh manusia yang sibuk dengan dunianya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, pada 2024, penduduk Kota Bandung mencapai 2,5 juta jiwa dan 40% dari itu merupakan jumlah kendaraan yang menjejali kota ini yaitu sekitar 1,52 juta armada.
Semua berkegiatan ke pasar, sekolah, kantor, tempat perbelanjaan, hingga hanya sekedar ingin menikmati angin Kota Bandung. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut banyak bergantung pada transportasi hingga akhirnya menyebabkan kemacetan karena menumpuknya kendaraan di jalanan.
Namun sayangnya, jalanan Kota Kembang ini masih jauh lebih didominasi oleh transportasi pribadi.
Rata-rata akumulasi transportasi pribadi dalam kurun waktu 2019-2024 mencapai 1,5 juta sedangkan transportasi umum hanya 11 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan rata-rata transportasi pribadi, transportasi umum hanya menguasai 0.8% jalanan di Kota Bandung.
Perbandingan tersebut sudah sangat terjun bebas ketimpangannya. Jalanan Kota Bandung semakin dipenuhi oleh lautan transportasi pribadi memperbesar kemungkinan terjadi kemacetan. Bayangkan saja mobil yang harusnya dapat ditumpangi oleh empat orang, tak jarang hanya ditumpangi oleh satu atau dua orang.
Belum lagi para pengendara roda dua yang juga berlomba memadati jalan raya. Sedangkan dalam transportasi umum, para penumpang berdesak-desakkan juga tetap memiliki harapan yang sama untuk tiba secepatnya.
Alih-alih setiap tahun bertambah umur, jumlah armada angkutan umum di Kota Bandung ini alami fluktuasi selama 2019-2024. Bahkan, jumlah transportasi umum pada 2024 mengalami penurunan sebesar 18,66% daripada 2019, yang awalnya berjumlah 13.6 ribu menjadi hanya 11 ribu.
Hal ini justru semakin memperburuk keadaan dan seolah mendorong masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Di tengah penduduk yang terus semakin meningkat, transportasi umumnya malah sebaliknya
Eksistensi Transportasi Umum
Masyarakat kota Bandung tampaknya sulit untuk terlepas dari kendaraan pribadinya. Hal itu terlihat dari survei kepada 100 warga oleh Dinas Perhubungan melalui laporan kajian rasionya dapat disimpulkan bahwa kendaraan pribadi, khususnya kendaraan roda dua dinilai lebih efektif.
Bagaimana tidak, di tengah kemacetan seringkali para pengendara motor masih bisa bergerak lincah menyalip kendaraan lain sehingga dapat lebih cepat sampai.
Selain itu, kendaraan pribadi juga dinilai lebih hemat karena kita hanya mengeluarkan biaya bensin yang dapat digunakan untuk beberapa kali jalan serta tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi karena dapat digunakan kapanpun.
Semua itu memang fakta yang tak dapat terelakkan. Pasalnya, transportasi umum di Kota Bandung masih memiliki banyak permasalahan mulai dari akses, kualitas pelayanan, hingga infrastrukturnya.
Transportasi umum di Kota Bandung ini lebih cocok digunakan ketika kita sedang santai. Biasanya kita harus menunggu kapasitas penumpang penuh terlebih dahulu baru angkutan tersebut akan berangkat.
Selain itu, tak ada waktu pasti kapan kendaraan tersebut akan datang dan berangkat serta seringnya angkutan yang “ngetem” menjadi salah satu alasan masyarakat berpikir dua kali.
Masalah lain juga datang dari tarif angkot yang tak jelas membuat penumpang malas. Sehingga tak heran jika daya tarik transportasi umum masih kurang.
Kota ini memiliki beberapa opsi transportasi umum mulai dari angkutan kota atau angkot dan Bus DAMRI yang telah menemani warga Bandung sejak 1970-an hingga Trans Metro Bandung yang menyusul muncul pada 2009. Kemudian pada 2019 muncul sebuah armada baru yaitu Trans Metro Pasundan atau kini berganti nama menjadi Metro Jabar Trans.
Meskipun Kota Bandung masih memiliki lebih dari satu jenis transportasi umum yang dapat dijadikan pilihan. Hal tersebut pun nyatanya masih tetap belum optimal.
Tak semua transportasi umum dapat menjangkau seluruh area penjuru Kota Bandung sehingga penumpang harus berpindah armada serta membayar lagi dan lagi.
Tak hanya soal kemacetannya, seharusnya Kota Bandung sudah bisa seperti Jakarta yang memiliki beragam transportasi yang terintegrasi, terlebih dengan banyak pendatang yang berkunjung kota ini.
Kebijakan Belaka
Infrastruktur dan kebijakan yang dibuat pemerintah masih jadi permasalahan yang cukup kompleks. Dinas Perhubungan Kota Bandung masih berusaha mencari solusi dan alternatif yang pas untuk mengatasi hal tersebut.
Sejauh ini, mereka baru memberikan tarif pajak progresif bagi pengendara yang memiliki lebih dari satu kendaraan dengan harapan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta adanya tarif parkir progresif.
“Misalkan di jam pertama kita bayar Rp3.000, jam selanjutnya Rp5.000. Nah itu salah satu kebijakan sebetulnya yang dikeluarkan oleh pemerintah agar masyarakat beralih menggunakan kendaraan anggota umum.
Nah, tapi balik lagi, strategi Push n Pull-nya harus seimbang. Nah kita membuat strategi seperti itu tapi kita perlu memberikan alternatif,” ungkap Heru.
Namun adanya kebijakan tersebut masih belum terlihat berjalan maksimal terlebih masih banyak masyarakat yang masih menyepelekan bayar pajak dan tetap melihat pada efisiensi dari transportasi pribadi sendiri.
Konektivitas transportasi umum yang lebih terintegrasi bisa menjadi salah satu solusi yang dapat diprioritaskan. Jika seperti itu, masyarakat yang akan bepergian akan lebih mudah dan praktis karena langsung dapat terintegrasi satu transportasi dengan transportasi lain.
Setiap tahunnya, Dishub Kota Bandung melakukan pelaporan kajian rasio guna melihat gambaran kondisi lalu lintas di Kota Bandung. Di sana selalu tercantum saran-saran dari masalah transportasi yang ada.
Saran tersebut tak jauh dari pengintegrasian, sosialisasi, hingga penambahan trayek. Namun, saran itu masih belum menyentuh akar permasalahan.
Baca Juga: 10 Tulisan Terbaik AYO NETIZEN Juni 2025, Total Hadiah Rp1,5 Juta
Berdasarkan hasil survey wawancara oleh Dishub Kota Bandung juga dipaparkan bahwa sebenarnya masyarakat berpotensi menggunakan transportasi umum jika dilakukan perbaikan dan peningkatan layanan.
Lebih bagus lagi jika adanya pembangunan Light Rail Transit (LRT) atau moda transportasi berbasis rel. Dalam hal ini terlihat bahwa sebenarnya masyarakat masih memiliki minat untuk menaiki transportasi umum, hanya saja bagaimana keadaan transportasi umumnya itu?
Timpangnya jumlah pengguna transportasi umum dan pribadi, belum meratanya akses transportasi umum, serta preferensi masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi menjadi masalah yang tak pernah hilang dan terus berulang dari 2020 hingga 2024.
Dikutip dari laman Bandung Bergerak, Pakar transportasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono pun menyoroti konsistensi pemerintah dalam memprioritaskan pengembangan angkutan publik. Meskipun sudah ada banyak program dan kajian, tetapi hal itu masih belum terlihat dampaknya.
Jika membuat akses baru memang perlu waktu yang cukup lama dan tak mudah , setidaknya pemerintah bisa memulai dari meningkatkan kualitas dan kejelasan dari moda yang sudah ada. Jika tidak begitu, sampai kapan permasalahan ini akan terus jadi cerita lama dan hanya sebatas wacana belaka? (*)
