Wali Kota Bandung dan Badan Bank Tanah memiliki peran penting dalam pengelolaan tanah di Kota Bandung. Badan Bank Tanah adalah badan khusus yang dibentuk pemerintah pusat untuk mengelola tanah, sedangkan Wali Kota Bandung memiliki tanggung jawab mengelola aset tanah di wilayahnya.
Berkaitan dengan isu tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, baru-baru ini berbicara tentang sengketa lahan yang melibatkan warga Dago Elos serta kawasan Taman Sakura (Sukahaji). Dalam pernyataannya, ia meminta pentingnya menjaga keadilan dan ketertiban di tengah kebebasan berekspresi.
Menanggapi sengketa lahan di kawasan Dago Elos, Wali Kota Bandung menyampaikan komitmen Pemerintah Kota untuk melindungi hak warga. Menurutnya, Pemkot Bandung tidak akan melakukan penggusuran terhadap warga dan akan menempuh jalur hukum demi kejelasan status tanah.
Wali Kota terus memperjuangkan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung yang memenangkan klaim pihak Mollar bersaudara. Selain itu pemkot akan bekerja sama dengan BPN untuk menerbitkan alas hak bagi warga Dago Elos. Sebagai catatan, tanah di kawasan tersebut dulunya adalah lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) dan terminal milik Pemkot Bandung.
Selain sengketa tanah, masalah pengadaan tanah juga menjadi PR yang berat bagi Wali Kota Bandung. Pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum perlu melibatkan Badan Bank Tanah (BBT). Perlu menyegarkan penyuluhan hukum pertanahan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan dan kepentingan umum. Dibutuhkan komunikasi agraria yang bisa masuk dalam hati dan pikiran rakyat.
Berbagai etnis dan suku bangsa di Indonesia memiliki nilai tradisi atau prinsip yang sangat kokoh terkait dengan hak atas tanah. Pemkot Bandung dan BBT perlu sinergi dan terus berkomunikasi.
Sebenarnya masyarakat sangat memahami bahwa pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pentingnya investasi. Dengan menganut semangat percepatan, pemerintah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk berbagai sektor terkait infrastruktur.
Filosofi atau dasar reforma agraria adalah UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Itulah sebabnya makna bumi menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan permukaan bumi. Pengertian tanah disini bukan berarti mengatur tanah di dalam seluruh aspeknya, melainkan dari sisi yuridis yang disebut juga dengan Hak. Tanah sebagai bagian dari bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu berdasar atas hak menguasai dari Negara ditentukan dengan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah; yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
Untuk melakukan komunikasi Badan Bank Tanah dan pemkot membutuhkan penyuluh pertanahan. Yakni sosok yang memahami aspek hukum pertanahan dan kemampuan bernegosiasi. Penyuluh juga harus mampu memberikan informasi dan edukasi tentang pertanahan kepada masyarakat. Penyuluh pertanahan juga membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah pertanahan, seperti sengketa tanah.
Tujuan penyuluhan pertanahan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas tanah. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga tertib administrasi pertanahan. Serta memberikan edukasi tentang hukum pertanahan dan membantu masyarakat menghindari sengketa tanah.
Baca Juga: Baik Buruknya AI dari Pernyataan Gibran Rakabuming, Daya Kritis Dipertaruhkan
Sungguh ironis hingga saat ini masih ada warga negara yang mengabaikan atau bahkan menelantarkan tanahnya karena tidak paham dengan hukum mengenai pertanahan dan konsekuensi apa yang terjadi apabila tanah tersebut jatuh kepada pihak yang salah. Dengan bertambahnya atau meningkatnya jumlah penduduk yang begitu cepat, pada akhirnya menimbulkan tingginya permintaan akan tanah, apakah itu untuk keperluan tempat tinggal atau berteduh hingga digunakan sebagai tempat usaha.
Ketimpangan penguasaan tanah menjadi isu abadi di negeri ini. Masyarakat terusik rasa keadilannya mengapa banyak warga negara asing (WNA) di Indonesia yang menguasai tanah dalam jumlah yang sangat luas.
Di mata rakyat, selama ini pemerintah memberikan akses kemudahan bagi WNA. Hak atas tanah adalah suatu hak untuk menguasai tanah oleh negara yang diberikan kepada seseorang, sekelompok orang, maupun kepada badan hukum baik WNI maupun WNA.
Aspek komunikasi agraria juga mencakup tentang Reforma Agraria yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Badan Bank Tanah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021. Badan Bank Tanah wajib menyediakan paling sedikit 30 persen dari HPL Badan Bank Tanah untuk Reforma Agraria.
Baca Juga: Melewatkan Siang antara Pasar Rakyat dan Istana Cipanas yang Penuh Kontras
Masyarakat yang menjadi subjek Reforma Agraria akan mendapatkan Hak Pakai di atas HPL Badan Bank Tanah selama 10 tahun dan akan diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) apabila telah dimanfaatkan dengan baik. Bank Tanah menyiapkan lahannya, verifikasi subjek dilakukan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang diketuai oleh Bupati/Wali Kota.
Pentingnya memberantas mafia tanah untuk melindungi hak atas tanah masyarakat. Definisi mafia tanah secara sederhana adalah kelompok kriminal yang merampas hak tanah pihak lain.
Pelaku mafia tanah membuat tanah rakyat, swasta, atau bahkan milik negara diam-diam berpindah tangan tanpa disertai dokumen resmi, dan prosesnya melanggar hukum. Ironisnya, dalam praktek mafia tanah, banyak oknum pemerintah yang juga sering terlibat.
Pentingnya menjaga kredibilitas pejabat dan personel Badan Bank Tanah agar tidak terkait bahkan kerja sama dengan mafia tanah. Karena selama ini cukup banyak oknum birokrasi pertanahan yang justru bekerja sama dengan mafia tanah. Tidak jarang Menteri ATR/BPN mengakui bahwa dalam operasi mafia tanah itu aparatnya sering terlibat. Ratusan pegawai telah dijatuhi sanksi atas berbagai pelanggaran. Perlu sanksi berat berupa pemecatan dan proses hukum terhadap pegawai yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang antara lain pemalsuan dokumen, pungli, korupsi, dan tidak tertutup kemungkinan ada yang terlibat dengan mafia tanah.
Badan Bank Tanah perlu ikut serta memberantas mafia tanah dengan berbagai modus operandinya. Beberapa modus yang perlu diatasi.
Pertama, mereka menerbitkan dan/atau menggunakan lebih dari satu surat alas hak berupa girik/pipil/kekitir/yasan/letter c/ surat tanah perwatasan/register/surat keterangan tanah/surat pernyataan penguasaan fisik atau nama lain yang sejenis, surat keterangan tidak sengketa, atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah oleh kepala desa/lurah kepada beberapa pihak terhadap satu bidang tanah yang sama.
Kedua, mereka menerbitkan dan/atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu terkait tanah.
Ketiga, mereka melakukan okupasi atau penguasaan tanah tanpa izin di atas tanah milik orang lain (Hak Milik/HGU/HGB/HP/HPL) baik yang sudah berakhir maupun yang masih berlaku haknya.
Keempat, mereka merubah/memindahkan/menghilangkan patok tanda batas tanah.
Kelima, mereka mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang, sementara sertifikat tersebut masih ada dan masih dipegang oleh pemiliknya, sehingga mengakibatkan adanya dua sertifikat di atas satu bidang tanah yang sama.
Baca Juga: Nilai Penting Pembakuan Eksonim Negara
Para penyuluh agraria di daerah selama ini sering melakukan kegiatan penyuluhan. Namun, kegiatan tersebut kurang efektif. Penyelenggara penyuluhan biasanya dilakukan oleh Bidang Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten/kota.
Secara garis besar target penyuluhan adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan pengetahuan di bidang pertanahan yang pada output tercipta tertib administrasi pertanahan. Selain itu juga target untuk sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dulu dikenal dengan nama Izin Lokasi.
Selama proses pengadaan tanah tidak menimbulkan adanya kesalahpahaman dalam penempatan ganti rugi, yang sekarang dinamakan istilah ganti untung. Dalam pelaksanaan pergantian tersebut melalui pihak ketiga (appraisal). Target lainnya adalah mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan serta desa agar memahami tata cara pengadaan tanah yang baik. Masih banyak fungsi komunikasi agraria. Dimasa depan fungsi ini akan terus berkembang dan semakin berisiko. (*)
