Dalam sebuah konferensi Presiden Prabowo mendapat kabar dari BPS perihal data statistik angka kemiskinan di Indonesia.
Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun.
Menurut hasil liputan yang dilakukan oleh tempo.co pada tahun 2025 pemerintah menganggarkan dana bantuan sosial (bansos) sebesar 135,6 Triliun. BPS mencatat ada 73 juta keluarga penerima bansos pada 2024 dengan tiga provinsi terbesar di pulau jawa menjadi penerima manfaat terbanyak.
Meski demikian di tahun 2025 ini angka kemiskinan memunculkan isu diskursus yang mencolok. Adanya data yang tak selaras perihal angka kemiskinan antara Analisis Bank Dunia dengan BPS menjadi polemik di masyarakat. Namun Presiden Prabowo dengan bangga dan penuh rasa pecaya diri mengatakan bahwa angka kemiskinan menurun.
Bank Dunia lewat sebuah laporan menyebutkan bahwa jumlah masyarakat miskin di indonesia pada 2024 berjumlah 164 juta penduduk atau 68.2% penduduk Indonesia. Jumlah ini terlampau jauh dengan data yang dikumpulkan versi pemerintah atau BPS per September 2024 yang hanya mencatat 24,06 juta jiwa atau 8.57% warga Indonesia yang miskin.
Perbedaan kedua data di atas dipengaruhi oleh tolak ukur standar garis kemiskinan yang berbeda. Bank Dunia mempunyai acuan garis kemiskinan global melalui cara Purchasing Power Parity (PPP) yaitu sebuah konsep dasar dalam membandingkan harga sekumpulan barang dan jasa yang sama di berbagai negara.
Jika merujuk pada data Bank Dunia jumlah masyarakat Indonesia yang termasuk miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran dibawah Rp. 49.000/ hari atau Rp. 1.470.000/ bulan.
Sementara garis kemiskinan nasional menurut BPS dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar (Coast Basic Needs) yang terdiri dari komoditas makanan dan non-makanan.
BPS sendiri membuat standar minimal makanan sebanyak 2100 kalori/hari dari 52 jenis komoditas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran Rp. 25.000/hari atau Rp. 595.000/bulan.
Namun di balik data tersebut sebetulnya kemiskinan bukan hanya sekedar sekumpulan data statistik tapi fakta dan realitas yang tampak nyata di lapangan.
Lautan Manusia di Tengah Job Fair
Beberapa waktu yang lalu sekumpulan manusia turut berkumpul dalam acara Job Fair yang diadakan oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di President University Jababeka Convention Center Bekasi.
Tentu di tengah kesulitan mencari lapangan pekerjaan, Job Fair menjadi harapan baik bagi generasi muda atau bagi mereka yang sudah berpengalaman tapi terkena dampak PHK.
Janji menyediakan 19 juta lapangan kerja sepertinya hanya omon belaka. Pada realitasnya pemerintah bukan membuka lapangan kerja baru tapi justru berbagai kebijakannya banyak membuat perusahaan di Indonesia gulung tikar.
Tekanan ekonomi global, penurunan daya beli masyarakat serta beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada industri Indonesia, membuat pengangguran makin merajalela.
Tanpa perlu data statistik, lautan manusia di atas sudah menjadi bukti bahwa kemiskinan itu nyata bukan isu belaka. Namun rasanya pemerintah selalu menyangkal bahkan menutup mata dengan berbagai macam alasan yang dilontarkan.
Berdasarkan pengalaman saya saat mengikuti acara Job Fair di Bandung pada tahun 2014 silam, awalnya saya kira Job Fair adalah solusi bagi banyak pengangguran. Namun setelah saya merasakan sendiri, nyatanya tenan perusahaan yang hadir seperti hanya formalitas semata.
Saya datang dan para petugas tersenyum dengan pemandangan tumpukan map coklat yang hampir menggunung di atas meja. Mereka dengan sepenuh hati menerima setiap amplop tersebut dari berbagai macam peserta yang hadir.
Satu hal yang janggal tidak ada satu peserta pun yang mendapat kesempatan Walk Interview. Mirisnya pemandangan ini hampir terjadi di seluruh tenan perusahaan yang turut berkontribusi dalam acara tersebut.
Pernyataan di atas ternyata selaras dengan yang disampaikan oleh Jurnalis Senior Media Indonesia dalam sebuah podcast berjudul "Rakyat Susah Cari Kerja, Pemerintah Bisa Apa ? yang tayang di Youtube Media Indonesia pada 3 Juni 2025 berkata:
Kalau menurut para ahli ya, yang sudah pernah melakukan penelitian terhadap ini. Era sekarang itu jauh lebih efektif apakah melalui jobstreet atau linkedin. Pokoknya yang tidak berkumpul sampai berkeringat, berpanas-panasan yang berpotensial saling sikut itu. Karena sekali lagi, kalau betul memang kita telusuri, misalnya banyak sekali job fair itu yang sekedar formalitas untuk menggugurkan kewajiban agar mereka tidak kena denda. Kan sebuah perusahaan swasta di suatu daerah misalnya. Mereka ada kewajiban untuk ikut serta di dalam pameran bursa kerja. Kalau mereka tidak ikut serta maka konsekuesinya akan didenda. Nah daripada didenda , ya sudah buka saja. Nah di job fair itu kan tidak diikuti dengan walk interview, hampir tidak ada peserta job fair yang langsung bisa wawancara disitu. Hal inilah yang membuat perburuan kerja melalui job fair itu tidak efektif
Hastag Kabur Aja Dulu
Seingat saya huru-hara perihal pindah kewarganegaraan sudah ada sejak tahun 2020. Namun mulai ramai kembali di tahun 2025. Tahun ini mengingatkan saya pada sebuah artikel yang sempat saya buat di media online lain.
Saat itu dengan bangga dan rasa percaya diri saya mengatakan tetap "Stay in Indonesia", saya akan setia menjadi warga negara indonesia. Dengan penuh semangat yang membara saya menuliskan bahwa
Kalau bukan kita yang mempertahankan negeri ini siapa lagi. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi penerus bangsa tetap teguh berdiri di garda paling depan negara ini. Tak perlulah pergi dari negara ini untuk menetap di negara lain
Jujur saya malu bahkan mempertanyakan kembali kepada diri sendiri, opini macam apakah ini?
Rasanya saat ini saya sudah terlalu pesimis dengan keadaan ekonomi, politik bahkan sosial yang ada di Indonesia yang kian semrawut.
Banyak orang pintar di Indonesia yang memiliki karya untuk kemajuan bangsa tidak pernah dilirik pemerintah. Justru isu prestasi tidak penting seperti joget-joget yang diberi panggung tampil memenuhi layar kaca.
Sebagian anak bangsa yang memiliki sejuta impian dan ide untuk Indonesia lebih baik, nyatanya sering diabaikan. Maka tak heran jika sebagian dari mereka memilih untuk menetap di negara lain yang lebih menghargai karya-karyanya. Tak heran negara-negara maju disana makin eksis berkat kontribusi anak bangsa.
Menurut saya #kaburajadulu bukan hanya sekedar propaganda yang provokatif tapi ini bentuk nyata dari keresahan masyarakat akan kondisi ibu pertiwi yang semakin menghawatirkan.
Menurut data dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terdapat 3912 Warga Negara Indonesia (WNI) yang pindah menjadi Warga Negara Singapura (WNS) dalam periode 2019-2022.
Kepindahan WNI menjadi bukti nyata bahwa Indonesia belum mampu mempertahankan stabilitas negaranya. Kesenjangan pendidikan, sosial dan ekonomi turut serta menjadi keresahan setiap masyarakat yang ada.
Polemik Sekolah Rakyat
Sebetulnya ide sekolah rakyat bisa di apresiasi, hanya saja sangat disayangkan proses sosialiasinya terbilang terlalu tergesa-gesa. Ada banyak hal yang semestinya jadi bahan pertimbangan sebelum realisasinya berjalan di lapangan.
Menurut hemat saya dana yang pemerintah gelontorkan untuk sekolah rakyat cukup fantastis yaitu 150 miliar. Padahal daripada membuat sekolah baru, lebih baik maksimalkan sekolah yang ada dengan mengelola fasilitas dan pemantauan dana bantuan yang tepat sasaran.
Selain itu juga bagi saya sistem pembuatan sekolah rakyat nyaris seperti kembali ke era kolonialisme. Dimana saat itu pemerintah Belanda mendirikannya untuk tujuan memberikan pendidikan dasar kepada pribumi di Indonesia.
Saya rasa dengan mengotak-kotakan sekolah ini akan berdampak pada psikologis setiap anak yang masuk ke sekolah rakyat. Kita tahu sendiri bagaimana kondisi pembullyan yang ada dalam rentan anak-anak sekolah. Sekolah rakyat bisa dipandang sebagai bentuk pemisahan status sosial.
Menurut hemat saya kondisi masyarakat miskin tentu sangat rentan dengan rasa 'kepercayaan diri'. Bukankah perbedaan sekolah akan membuat mereka semakin meyakini kalau mereka itu berbeda dengan orang lain. Padahal pemerintah bisa membuat sekolah umum saja yang tentu bisa membentuk karakter masyarakat miskin menjadi lebih baik.
Maraknya Judi Online & Pinjaman Online
Dibalik megahnya media sosial makin banyak kebahagiaan semu yang tampak lewat postingan barang-barang mewah. Padahal seringkali fakta kebohongan dibelakang kegiatan flexing seseorang menjadi data yang jarang terungkap. Meski demikian masyarakat seringkali tetap terbuai untuk mendapatkan uang secara instan untuk memenuhi gaya hidup konsumtif,
Tapi pada beberapa kasus, judol dan pinjol menjadi penyirat kondisi kemiskinan rakyat Indonesia.
Beberapa ada yang terpaksa melakukan hal tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan mereka yang terlibat didalamnya seringkali gali lobang tutup lobang. Bahkan keputusan mengakhiri hidup seringkali terdengar di media-media yang memberitakan karena terjerat kasus pinjol dan judol.
Kedua fenomena di atas menjadi realitas yang mencerminkan adanya kemiskinan di Indonesia.
Pembatasan Suara Rakyat dan Kekayaan Intelektual
Dulu aksi protes perihal kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat seringkali ada dalam bentuk demo yang dilakukan oleh para mahasiswa. Seringkali acara tersebut berakhir ricuh antara aparat dengan para mahasiswa. Kadang suara itu didengar tapi kebanyakan lebih sering diabaikan.
Sebetulnya bentuk protes terhadap pemerintah bisa dilakukan lewat media apapun. Bisa dengan aksi demo turun ke lapangan, membuat video di media sosial, berdiskusi dalam forum podcast di youtube, membuat sebuah karya dalam bentuk tulisan digital atau buku dan lewat simbol-simbol yang menginterpretasikan bentuk keresahan.
Salah satu bentuk protes tingkat tinggi menurut saya adalah penyampaian melalui simbol-simbol. Rasanya ini menjadi bentuk nyata bahwa segala upaya protes dalam bentuk lisan maupun tulisan sudah tak didengar oleh pemerintahan.
Seperti fenomena yang saat ini sedang ramai perihal bentuk protes masyarakat terhadap pemasangan bendera karakter manga yaitu One Piece juga bendera Jolly Roger.
Saya rasa simbol-simbol itu sudah menjadi jalan akhir sebagian masyarakat yang ingin menyampaikan rasa kekecewaan terhadap beberapa kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat. Simbol yang disinyalir sebagai bentuk kebebasan berekspresi ini justru direspon negatif oleh pemerintah.
Tuduhan tidak nasionalisme, radikal, pemecah kesatuan bangsa dan negara terlontar begitu ringan bagi para pemangku kebijikan. Saya rasa jika kekayaaan intelektual yang terejawantahkan melalui bentuk ekspresi dalam sebuah simbol-simbol sudah dirampas. Maka apakah ada hal lain yang bisa mendeskripsikan betapa miskinnya kita sebagai warga negara Indonesia.
Data mungkin saja bisa dimanipulasi tapi realitas kemiskinan yang ada tidak bisa dibohongi. (*)
