Kita selalu merindukan Bandung. Bukan hanya karena kita telah melaluinya pada masa-masa kita kuliah kemarin, atau membekaskan banyak memori bersama orang yang pernah kita sayangi. Tapi memang tentang berkelimpahan berkas yang tidak mudah dilewatkan begitu saja.
Bandung tak pernah henti menorehkan peninggalan. Pada hal-hal yang serius, sekaligus hal-hal yang tampak remeh-temeh. Juga pada masa lalu kita sebagai warga kota.
Di sana kita menatap menatap masa depan yang memang selalu menuntut keberanian baru. Kita diajak untuk banyak menyirnakan hal-hal buruk yang sudah berlalu. Tapi dirayu juga untuk menoleh ke belakang, menatap rentang sejarah, menyaksikan lakon di masa lampau.
Dan sialnya semua ini tidak sesederhana melupakan yang sudah-sudah atau justru terjebak dalam romantisisme. Sebab dalam beberapa hal, ada ukiran tertentu yang terpatri kuat, menancap mendalam. Itu bisa saja terlalu layak buat dikenang, atau bahkan sebaliknya. Sebuah luka dalam ingatan, yang menganga, tak pernah kering. Menjalar pada seluruh tubuh ekosistem Bandung.
Kita akan berbicara tentang akibat kekerasan, serupa trauma tapi bukan memar-memar sebagaimana habis digebuk, juga bayangan-bayangan dalam mimpi buruk. Kita akan meraba cara berpikir, cara mengada kita di dalam Bandung. Suatu selera yang selama ini menahan napas kota.
Kolonialisme di Bandung tampak sudah selesai puluhan tahun lalu. Tapi setiap menjejakkan kaki di tahun yang baru, 2026 ini misalnya, rasa-rasanya belum juga pulih. Kekerasan yang dilakukan oleh kaki tangan penjajah tidak sebatas membuat kita miskin dan mati, juga membentuk mental sekalian karakter sebagai subjek yang kini singgah di dalam kota.
Ini bukan utopia. Ia hadir, bersemayam di dua ruang yang berbeda tapi saling tumpang tindih. Di kursi-kursi pemangku kekuasaan dan ruang hidup masyarakat.
Kekuasaan sebagai Labirin
Di gedung-gedung yang ekslusif, di balik stempel resmi, kita menemukan wajah kolonial yang masih tersisa. Prosedur yang bertele-tele. Tata kelola kota dan birokrasi yang berlapis-lapis seperti labirin. Setiap keputusan harus melewati gerbang gelar, jabatan, dan kedekatan politik, bukan lagi pada substansi.
Kita mesti rela menunggu, berkeluh. Menyaksikan pemindahan-pemindahan peladen, “disposisi” katanya. Ribet. Ada banyak syarat administratif yang berulang. Pindai KTP, verifikasi nomor apalah, jam 14.00 meja loket sudah ditutup, datang minggu depan. Layanan publik macam apa?
Hukum di sini seperti puisi yang dibaca terbalik. Indah dibaca-baca sebagai capaian daerah, tapi kehilangan makna di praktik. Ia tidak menjadi jembatan, corong, dan harapan tentang tujuan keberlangsungan kota. Ia lebih suka menjadi penjegal, menjadi “Oh maaf ya, belum sesuai dengan prosedurnya”. “Menurut aturannya juga tidak begini.” Dan besok lusa pun segalanya bisa saja cepat berganti-ganti.
Kita melihat bahwa pelayan rakyat masih butuh sanjungan, tepuk tangan, dan swafoto. Mereka dihormat secara berlebih bukan karena gagasan yang mereka lahirkan, tetapi karena posisi yang mereka duduki. Karena populisme, karena citra, karena PNS, karena mobil dinas berplat merah, karena dapat tunjangan, karena menjadi penguasa.
Tidak berhenti pada feodalisme baru. Militeristik dan orientasi keamanan yang berlebihan membuat kota terasa seperti benteng. Warga bergerak dengan penuh kehati-hatian, inovasi dipasung, dan setiap langkah diawasi. Ada banyak kejadian cipta kondisi untuk penangkapan, untuk pelarangan yang semata agar disiplin. Agar mereka tidak dibuat repot dengan demokrasi, kebebasan sipil, pers, dan hak asasi manusia.
Merangsek ke Sehari-hari
Masyarakat Bandung tampak terpapar kemajuan. Melek teknologi segala terkoneksi dengan internet, lantatur di restoran, belanja daring, dan pembayaran lewat pindai layar. Rasa-rasanya keren saja jika saban pekan berbelanja ke mal, swalayan, dan nonton ke bioskop. Rasa-rasanya menjadi warga kota yang konsumtif adalah capaian hidup.
Pengetahuan saintifik menjelma dalam bentuk kampus-kampus. Menara gading yang kemudian mencetak elit baru kita. Mengoreksi cara hidup masyarakat pinggiran. Mengklaim si paling intelektualis. Berijazah, entahlah antara dijajah atau menjajah.
Istilah-istilah berbahasa asing jadi kebanggan yang berseliweran. Di temukan di berbagai jenama, pola komunikasi di media sosial, sampai obrolan juga gosip. Begitupun dunia industri, raksasa kapitalis, korporasi, selalu dipandang sempurna sebagai labuhan kerja-kerja kita.
Selera seni dan hiburan, paradigma wisata, dan fashion, semua tetap konsisten menunjuk pada modernitas. Yang lokal banyak, tapi kerap kali ujung-ujungnya subordinat pada yang Barat. Festival acara kota, kafe ternama, bahkan tren, banyak meniru standar impor.
Di sinilah masyarakat menjadi korban kolonialisme baru dari apa yang sudah kita kenal soal “Paris van Java”. Yang mengejar kemapanan tapi ukurannya ditentukan oleh warisan kolonial. Aspirasi untuk hidup bukan sepenuhnya milik warga, sayang beribu sayang ia datang dibungkus standar, budaya, dan dunia Barat.
Mengulang-ulang Gaya Lama
Jika kita tarik garis dari ruang kekuasaan hingga lapangan di akar rumput, tampak jelas bahwa Bandung tidak sedang mengalami krisis secara kebetulan. Yang terjadi adalah pengulangan warisan. Gaya lama, kolonialisme, yang tidak lagi hadir sebagai serdadu atau senapan, tetapi sebagai cara kerja dan cara mendudukkan dirinya sendiri. Ia menyusup rapi ke dalam birokrasi, lalu mengalir ke dalam selera, mimpi, dan definisi tentang kota yang kita hidupi ini.
Di level kekuasaan, kolonialisme hidup dalam bentuk yang hirarkis, prosedural, dan feodal. Negara lewat penyelenggaraan kota di daerah tidak hadir sebagai pengurus kehidupan, melainkan sebagai penjaga gerbang. Warga, sebagai manusia, tidak ditempatkan sebagai subjek melainkan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri. Di sini, mandat rakyat kehilangan watak etikanya dan berubah menjadi bahasa teknis yang dingin.
di level masyarakat, kolonialisme bekerja lebih senyap bahkan nyaris tidak terasa. Ia hadir sebagai aspirasi. Sebagai standar hidup. Sebagai ukuran keberhasilan. Masyarakat kota didorong untuk percaya bahwa menjadi modern berarti menjadi serupa dengan Barat. Bahwa kemajuan identik dengan teknologi impor, pendidikan bergaya Eropa, bahasa asing, dan konsumsi tanpa henti. Dengan cara inilah, kolonialisme tidak perlu lagi memaksa kita. Ia cukup membuat kita selalu merasa ingin seperti yang lain.
Inilah dua potret yang paling berbahaya. Ketika penjajahan tidak lagi dipaksakan, melainkan dirindukan. Didokumentasikan dalam konten-konten kita yang dinilai estetik. Dalam cerita urban dan ekspedisi tentang hantu-hantu noni dan tentara Belanda. Dalam decak kagum pada bangunan, alunan musik, dan gaya-gaya penjajah.
Masyarakat Bandung kiranya hidup dalam paradoks. Mereka tampak bergerak maju, tetapi sesungguhnya berjalan di jalur yang sudah digariskan lama. Kampus mencetak elit baru yang fasih berbahasa teori, namun kerap gagap membaca realitas sekitarnya. Industri menjanjikan kesejahteraan, tetapi menuntut kepatuhan pada logika kapital global. Budaya lokal dipamerkan, tetapi hanya sejauh ia bisa dikemas sesuai selera pasar.
Dalam kondisi ini, warga tentu tidak sepenuhnya salah. Mereka adalah korban dari sistem yang sejak awal tidak memberi pilihan adil. Ketika seluruh infrastruktur seperti pendidikan, ekonomi, budaya, bahkan imajinasi dibangun dengan rujukan kolonial, maka mengikuti arus bukanlah keputusan bebas, melainkan bentuk bertahan hidup.
Bandung, dengan segala romantismenya, akhirnya menjadi sebuah kota yang terjebak di antara kenangan dan peniruan. Kita diajak mencintai masa lalu, tetapi hanya yang sudah dibingkai rapi. Kita didorong menatap masa depan, tetapi hanya melalui cermin milik orang lain. Di antara keduanya, warga berdiri limbung, membawa trauma yang tidak pernah betul-betul disembuhkan.
Dan inilah, sebuah kehidupan di dalam ibu kota dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pernah terjajah. Dari 70 tahun yang lalu, yang hingga kini kita ditinggalkannya Gedung Merdeka. Dengan tanpa makna yang berarti apa-apa.
Baca Juga: Sejarah Masjid Raya Bandung, Bale Bambu Penanda Zaman Kota Kolonial
Penyembuhan
Maka berbicara tentang Bandung 2026 bagi kita bukan soal mimpi besar perubahan. Ini soal kejujuran kolektif. Bahwa kolonialisme tidak selesai ketika bendera diturunkan, tetapi terus hidup dalam sistem, dalam selera, dalam cara kita memandang diri sendiri.
Resolusi Bandung, jika sungguh ingin bermakna, harus berangkat dari kesadaran tersebut. Bahwa luka tidak bisa disembuhkan dengan kosmetik kebijakan. Bahwa modernitas tidak otomatis berarti pembebasan yang hakiki. Bahwa kemajuan tanpa refleksi hanya akan melahirkan penjajahan baru, dengan wajah yang lebih ramah dan bahasa yang lebih canggih.
Yakinlah Bandung tidak kekurangan kreativitas, juga tidak kekurangan kecerdasan. Yang kurang adalah keberanian kembali untuk berhenti meniru dan mulai bertanya, untuk apa berbangga-bangga dengan embel-embel asing?
Sepanjang pertanyaan itu belum tuntas dijawab, Bandung akan terus menjadi kota yang sibuk bergumul tanpa arah. Kota yang penuh sejarah, tetapi menyimpan bayangan yang mengaburkan langkah. Duh Bandung kita sudah tak sudi lagi menjadi tawanan kota. Dan mungkin, dari pengakuan itulah, penyembuhan kita bisa dimulai di awal tahun ini. (*)
