AYOBANDUNG.ID -- Industri Jawa Barat sesungguhnya menyimpan kekuatan besar yang belum sepenuhnya tercermin dalam angka resmi. Namun temuan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Barat bersama BPS, Pemprov Jabar, dan asosiasi usaha dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) menunjukkan adanya jurang besar antara kondisi riil lapangan dengan data yang tercatat.
Kepala Perwakilan BI Jabar, Muhamad Nur, menegaskan bahwa persoalan data telah lama menjadi kendala dalam memotret kekuatan industri Jawa Barat. Ketidaksinkronan ini membuat potensi ekonomi Jawa Barat seolah menghilang dalam statistik, padahal sektor industri adalah tulang punggung pertumbuhan daerah.
“Sudah terpetakan ada beberapa permasalahan yang harus kita selesaikan terutama terkait data, informasi, dan sebagainya. Kita harapkan, kalau itu nanti ada maka sebenarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh industri bisa ter-capture dengan baik,” ujar Nur.
Tak hanya itu, Nur menilai, dunia usaha harus dipermudah dalam memberikan data kepada pemerintah daerah agar potensi ekonomi tidak hilang dalam laporan. Kondisi riil di lapangan memperlihatkan bahwa banyak perusahaan di Jawa Barat tidak melaporkan data operasionalnya secara rutin.
Akibatnya, nilai tambah industri dan aktivitas ekspor tidak tercatat penuh. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat kehilangan sebagian besar kontribusi riil dari sektor industri, sehingga gambaran pertumbuhan ekonomi menjadi bias.
Di sisi lain, Nur menyampaikan BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan IV 2025 akan menguat berkat belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga selama periode Natal dan Tahun Baru. Namun, proyeksi ini tidak menutup fakta bahwa tanpa perbaikan sistem data, potensi riil Jawa Barat tetap tidak akan tergambar. Pertumbuhan yang tercatat bisa jadi hanya bayangan dari kekuatan industri yang sesungguhnya lebih besar.
"Biasanya di tahun baru itu akan ada tekanan mengenai harga. Prediksi kami Bank Indonesia di triwulan IV, karena punya Nataru maka konsumsi rumah tangga akan meningkat. Itu tentunya nanti akan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi, yang mudah-mudahan nanti totalnya pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%," ujar Nur.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Nining Yuliastini, mengungkapkan kondisi riil yang lebih mengkhawatirkan. Dari total 26.000 industri besar dan menengah di Jawa Barat, hanya 16.000 yang tercatat dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Artinya, ada sekitar 10.000 industri yang tidak masuk dalam basis data resmi.
“Jumlah industri yang sedemikian banyak di Jawa Barat, 26 ribu, itu yang masuk ke datanya baru 16 ribu, dengan komposisi 4.400 adalah industri besar. Sisanya menengah dan kecil. Jadi masih banyak yang belum masuk,” jelasnya.
Ketidaksinkronan ini membuat kontribusi sektor industri terhadap PDRB tidak tercatat penuh. Padahal, sektor industri dan perdagangan menyumbang lebih dari 41% terhadap total ekonomi Jawa Barat. Dengan data yang tidak lengkap, kontribusi riil sektor ini tidak tergambar, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah berisiko tidak tepat sasaran.
Nining juga menekankan bahwa jika Jawa Barat ingin menaikkan laju pertumbuhan ekonomi di atas 5,5%, maka laju pertumbuhan industri harus meningkat minimal 5-6%. “Ini perlu kita perbaiki, salah satunya adalah data laporan terhadap industri yang beroperasi di Jawa Barat,” katanya.
Bukan hanya itu, Nining juga mengungkapkan masalah yang muncul pada sektor ekspor. Dari 298 eksportir Jawa Barat, banyak yang mengajukan Surat Keterangan Asal (SKA) di luar provinsi. Akibatnya, nilai ekspor mereka tidak tercatat dalam statistik Jawa Barat. Hal ini membuat potensi ekonomi daerah hilang begitu saja.
“Ada 298 pelaku eksportir yang mengajukan SKA-nya di luar Jawa Barat. Mereka menerbitkan sekitar 53.000 SKA. Karena di luar Jawa Barat, potensi itu hilang,” ujar Nining.
Padahal, menurut Nining, nilai ekspor Jawa Barat hingga September 2025 sudah mencapai USD 28,69 miliar. Angka ini bisa lebih tinggi jika seluruh SKA dicatat di Jawa Barat. Ketidaksinkronan data ekspor membuat performa riil Jawa Barat tidak tercermin, sehingga menurunkan daya tawar daerah dalam peta perdagangan nasional.
Kondisi riil ini, lanjut Nining, memperlihatkan bahwa Jawa Barat sebenarnya memiliki potensi industri dan ekspor yang jauh lebih besar dibandingkan angka resmi. Namun, potensi itu hilang dalam statistik karena lemahnya sistem pelaporan. Akibatnya, kata Nining, pemerintah daerah kesulitan merancang kebijakan yang tepat sasaran, sementara pelaku usaha kehilangan peluang dukungan.
Senada, Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus, menegaskan bahwa masalah data ini berdampak langsung pada perhitungan indikator makro ekonomi.
“Itu adalah memang berdasarkan fakta yang akhirnya juga diketahui oleh semua pihak. Artinya para pelaku-pelaku ekonomi tahu. Datanya yang dimanfaatkan untuk kita menggunakan untuk menghitung indikator makro ekonomi, sosial ekonomi. Termasuk misalnya pertumbuhan ekonomi yang saat ini fokus,” ujarnya.
Darwis menambahkan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,5% yang ditetapkan pemerintah, Jawa Barat harus mampu mendorong pertumbuhan triwulan IV hingga 6,5%.
“Apa yang harus dipenuhi adalah potensi industri. Karena kita tahu industri itu kan potensinya paling besar di 40 sekian persen. Artinya gerakan dari industri itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di depan,” katanya.
Ketidaksinkronan data bukan hanya masalah administratif, tetapi juga berdampak pada kredibilitas Jawa Barat sebagai pusat industri nasional. Tanpa data akurat, investor kesulitan menilai potensi riil daerah, sementara pemerintah daerah kesulitan merancang kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini berisiko membuat Jawa Barat kehilangan momentum pertumbuhan.
BPS Jawa Barat dalam publikasi terbaru menegaskan komitmen memperbaiki kualitas data dengan memperkuat koordinasi lintas instansi. Namun, tantangan terbesar tetap pada kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan data secara rutin. Tanpa partisipasi aktif dunia usaha, sistem data terintegrasi tidak akan berjalan efektif.
BI, BPS, dan Disperindag sepakat membangun sistem pelaporan digital terintegrasi agar data industri bisa diakses secara real-time. Dengan data yang sinkron, potensi ekonomi Jawa Barat dapat tergambar utuh, memperkuat daya saing industri, dan meningkatkan kontribusi ekspor. Tanpa itu, target pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% akan sulit tercapai.
Ketidaksinkronan data juga berdampak pada sektor lain seperti pariwisata dan pertanian. Tanpa data yang akurat, multiplier effect dari sektor-sektor ini tidak tercatat, sehingga kontribusinya terhadap PDRB tidak tergambar. Padahal, sektor jasa dan pariwisata memiliki potensi besar untuk mendongkrak pertumbuhan di akhir tahun.
“Jangan lupa kalau perusahaannya di Jabar itu, ya harusnya menjadi bagian laporan kepada Pemerintah atau Provinsi Jawa Barat," tegas Nur.
Alternatif produk UMKM Jawa Barat atau kebutuhan serupa:
