Film dan serial Preman Pensiun telah lama menjadi bagian dari budaya populer Indonesia, terutama karena latar kisahnya yang kuat berkaitan dengan kehidupan jalanan dan komunitas premanisme yang selama ini melekat di imajinasi publik.
Berkisah tentang mantan preman dan dinamika sosialnya di lingkungan pasar dan terminal Bandung, karya ini tak sekadar menghibur, tetapi juga membuka ruang refleksi mengenai hubungan antara fiksi, stigma sosial, dan realitas komunitas marginal di kota ini.
Serial yang lahir pada 2015 dan berlanjut hingga 2025 ini menggambarkan karakter-karakter yang berjuang keluar dari stigma premanisme sekaligus mempertahankan kesetiaan pada komunitasnya. Terminal Cicaheum, salah satu lokasi ikonik di Bandung, menjadi panggung utama kisah ini — tempat interaksi sosial dari berbagai latar terjadi serta simbol adanya ruang sosial yang kompleks di kota ini.
Selain itu, beberapa waktu lalu, dunia hiburan tanah air berduka atas meninggalnya Epy Kusnandar, pemeran Kang Mus yang ikonik dalam serial Preman Pensiun. Kepergian aktor yang sudah melekat di benak penonton tersebut membawa nostalgia kuat bagi masyarakat yang tumbuh bersama karakter itu. Banyak rekan pemain mengenang sosoknya sebagai bagian penting dari perjalanan cerita yang berhasil membuat karakter preman tak lagi berupa stereotip semata, tetapi juga manusia dengan harapan dan konflik batin.
Kisah Preman Pensiun sendiri sudah berupaya menempatkan preman bukan sebagai musuh masyarakat yang selalu bermasalah, tetapi sebagai individu yang berusaha pensiun, beradaptasi dengan kehidupan baru, dan memperbaiki relasi mereka dengan masyarakat luas. Diskursus ini relevan dengan bagaimana identitas dan stigma sering melekat pada komunitas marginal di kota besar seperti Bandung.
Realitas Komunitas Preman di Bandung
Di luar fiksi, realitas komunitas preman di Bandung memang masih menjadi isu sosial yang diperhatikan pihak berwajib dan masyarakat. Pada Mei 2025, aparat kepolisian menangkap sebanyak 75 preman yang dianggap meresahkan warga — termasuk melakukan pungutan paksa di pasar dan area publik. Penindakan ini mencerminkan masih adanya masalah nyata yang harus dihadapi dalam mengatur ruang sosial kota.
Fenomena ini pun seringkali memicu percikan diskusi tentang bagaimana pendekatan yang lebih humanis terhadap komunitas marginal dapat dilakukan. Di satu sisi, tindakan premanisme yang meresahkan tentu perlu dikendalikan demi ketertiban umum. Namun di sisi lain, narasi seperti yang dibangun Preman Pensiun membantu masyarakat melihat bahwa kehidupan sebagian individu di luar norma formal juga punya cerita dan lika-liku yang patut dipahami secara lebih luas.
Dalam kajian budaya media, Preman Pensiun sering dibaca sebagai narasi yang mengkonstruksikan preman dari sisi karakter dan konteks sosial, bukan semata sebagai tokoh antagonis. Ceritanya memusat pada karakter seperti Bahar dan Kang Mus yang meski pernah terlibat dalam struktur premanisme, memilih untuk mengakhiri peran itu, berjuang bersama keluarga, dan mencari tempat baru di masyarakat. Narasi ini menjadi cermin adanya kerumitan sosial yang tak hanya hitam-putih.
Kisah fiksi ini pun sekaligus memungkinkan masyarakat untuk berefleksi: bagaimana premanisme seringkali bukan sekadar masalah kriminalitas, tetapi juga terkait dengan isu struktur sosial, ekonomi, dan perebutan ruang hidup di kota besar. Bandung sebagai latar cerita tak lepas dari jejak sejarah urbannya — pasar, terminal, dan ruang publik selalu menjadi medan interaksi kompleks berbagai kelompok sosial.
Baca Juga: Menyingkap Sisi Tersembunyi Bandung di Pameran Selepas Reda
Preman Pensiun, baik sebagai serial maupun film, berhasil memposisikan fiksi sebagai medium refleksi sosial. Meski bergelimang komedi dan drama, karya ini membuka dialog tentang bagaimana narasi premanisme dipahami dalam konteks yang lebih luas, bukan sekadar stereotip. Di Bandung sendiri, isu preman dan keterlibatan mereka dalam dinamika kota masih nyata, menghadirkan banyak tantangan sekaligus peluang bagi pembentukan ruang sosial yang lebih adil.
Film dan komunitas ini, dengan segala kompleksitasnya, menunjukkan bahwa kota dan warganya selalu dalam proses negosiasi identitas — antara regulasi, stigma, peluang perubahan, dan upaya kolektif membangun pemaknaan baru tentang kehidupan bersama di ruang urban. (*)
