Kini hampir semua organisasi mulai dari komunitas, perusahaan, hingga institusi pemerintah dipandu oleh mesin algoritma. Semua berlomba menciptakan data, mengejar atensi, dan menghadirkan momentum. Ada asumsi yang diam-diam dipercaya yaitu jika tidak ikut bermain, maka akan terseret menjadi pasar, bahkan sekadar objek dari mesin algoritma itu sendiri.
Namun di balik kompetisi tersebut, ketergantungan pada layanan cloud asing justru semakin besar. Ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan keputusan berisiko bagi masa depan. Potensi kebocoran data, raibnya saldo tabungan, hingga arus opini menyesatkan menjadi ancaman nyata ketika algoritma berada di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Laporan UNCTAD Digital Economy Report 2024 mencatat sekitar 70 persen data dunia dikuasai oleh empat perusahaan raksasa: Google, Amazon, Meta, dan Microsoft. Dominasi ini tidak lagi semata urusan bisnis global, tetapi menjadi persoalan kedaulatan dan tata kelola birokrasi pemerintah.
Di tengah situasi tersebut, kebijakan publik justru sering lahir dari tekanan politik, persepsi sesaat, atau peristiwa viral. Perhatian menguat belakangan, itulah yang biasa disebut kebijakan reaktif. Kebijakan semacam ini cenderung datang terlambat dan keliru membaca akar persoalan.
Fenomena bencana besar di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh, korban jiwa di kawasan wisata, atau saat kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Semuanya menjadi atensi nasional ketika mencuat ke ruang publik, dan ketika kerugian sosial tak lagi bisa diabaikan
Kita bisa melihat polanya berulang. Ketika bangunan sekolah atau pesantren ambruk dan ramai di media sosial, respons pemerintah baru menguat setelah isu meluas. Ketika ada kasus penolakan pasien miskin yang menyentuh emosi publik, seruan audit rumah sakit baru terdengar meningkat. Fenomena-fenomena ini menjadi tanda bahwa dashboard implementasi kebijakan belum bekerja optimal.
Padahal, secara teoritis, kebijakan yang berkualitas lahir dari siklus yang utuh: analisis, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Masalahnya, memahami siklus kebijakan saja tidak cukup jika pengambilan keputusan masih dikuasai oleh emosi kolektif dan tekanan popularitas.
Dalam konteks inilah literasi numerasi menjadi kemampuan fundamental. Literasi numerasi harus berpadu dengan kesadaran kritis untuk membaca harapan, melihat peluang, hingga menetralisir hoaks. Tanpa kemampuan membaca angka di balik peristiwa sosial, kebijakan rawan tidak efisien dan mudah salah sasaran. Seperti dicatat Pickering (2025), lemahnya analisis numerik membuat kebijakan lebih sibuk merespons gejala, bukan mencegah risiko.
Di sisi lain, masyarakat yang tidak bersahabat dengan literasi numerasi akan sulit membedakan mana data dan klaim politik. Akibatnya, publik apalagi generasi muda yang akrab dengan gawai menjadi rentan terpapar misinformasi dan narasi menyesatkan.
Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) memperparah keadaan. Rasa takut ketinggalan tren, momentum, atau informasi membuat banyak orang termasuk generasi milenial, terus memburu data tanpa sempat mengolah maknanya. Informasi dikonsumsi cepat, dibagikan lebih cepat, tetapi jarang dipahami secara utuh. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengikis ketahanan negara.
Catatan Lemhannas menunjukkan Indeks Ketahanan Nasional Indonesia tahun 2024 berada di angka 2,87 dengan kategori “cukup tangguh”. Namun dari delapan aspek yang diukur, dimensi sosial dan budaya justru berada pada kategori “kurang tangguh”. Ini menandakan literasi publik, kekompakan sosial, dan ketahanan budaya masih menjadi pekerjaan rumah.
Berkaca pada peristiwa demonstrasi Agustus 2025 berbagai angka bermunculan. Tanggal kejadian, pihak yang terlibat, keterlibatan pelajar, jumlah korban, nilai kerugian, hingga dampak fiskal. Selanjutnya, ruang digital juga lagi ramai dengan kabar generasi muda yang terpapar perilaku ekstrem melalui media sosial, game online, dan lingkungan virtual.
Lemahnya literasi numerasi, membuat publik mudah terseret arus opini tanpa sempat memeriksa pola, sumber, dan tujuan informasi.
Dalam konteks Kota Bandung, kemampuan membaca data secara jernih, baik di tingkat birokrasi maupun masyarakat sangat penting. Dengan pemahaman ini, narasi yang muncul di ruang publik tidak hanya sekadar kompetitif, tetapi juga wujud kepedulian warga terhadap pembangunan kota. Cara warga menyaring dan membagikan informasi di dunia digital adalah cermin keramahan warga Bandung yang kritis, tapi tetap santun dan juga humoris.
Pada akhirnya, teknologi, media sosial, kecerdasan buatan, hingga dashboard kebijakan hanyalah alat bantu. Di balik setiap angka ada kebijakan, dan di balik setiap kebijakan ada manusia yang terdampak. Jika gagal membaca angka dengan akal sehat dan empati, maka kita hanya akan menjadi penonton dalam hiruk-pikuk digital yang kita ciptakan sendiri. (*)
