AYOBANDUNG.ID — Harga bahan pokok makin ke atas, gaji dan kesempatan makin ke bawah. Lalu datang Sekolah Rakyat, program pendidikan yang katanya bisa memutus rantai kemiskinan. Misi besar untuk anak-anak yang bahkan kadang belum tahu cara mimpi. Tapi apakah cukup sekolah untuk menebus semua ketimpangan?
Di Jawa Barat, Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya jangka panjang dalam memberantas kemiskinan. Dalam program ini, anak dari keluarga kurang mampu berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), akan ikut Sekolah Rakyat.
Ibaratnya, siswa tidak daftar, tapi dipilih. Mereka nantinya menjadi peserta didik yang diberikan berbagai macam mata pelajaran dan pembinaan, mulai dari bahasa, sains, hingga pendidikan karakter.
Hingga saat ini tercatat ada 13 Sekolah Rakyat yang siap diresmikan, dengan calon siswa 1.353 orang. Sekolah itu tersebar di sejumlah daerah, diantaranya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bekasi, Cirebon, hingga Bogor. Adapun jenjang yang disediakan yakni SD, SMP, dan SMA.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) berperan mengidentifikasi calon peserta didik agar sesuai kriteria. Mereka yang menjadi murid mesti masuk dalam klasifikasi desil 1 dan 2 alias dari keluarga miskin ekstrem.
"Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa Pemprov harus siap untuk mensupport dan memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat sesuai dengan schedule seusai dengan yang direncanakan," kata dia Kamis, 10 Juli 2025.
Terkait urusan teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat, ia menyebut itu kewenangan pemerintah pusat. Sehingga pihaknya hanya akan menunjang kebutuhan sosial saja. Di satu sisi, dia pun mengakui bahwa Sekolah Rakyat menjadi salah satu gerbang utama untuk menghilangkan kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat yang dirilis pada September 2024, tercatat jumlah penduduk miskin sebanyak 3,67 juta orang dari total jumlah penduduk 50.345.200 jiwa. Sementara jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Barat berjumlah sekitar 906 ribu orang.
"Diharapkan kemiskinan ini tidak diwariskan tapi anak anaknya bisa menjadi pemimpin ke depannya dari berbagai sektor, termasuk di dunia usaha," ujarnya.
Baca Juga: Setiap Pagi, Rakit Bambu jadi Harapan Siswa di Tepian Waduk Saguling
Sementara itu, Direktur Poltekesos selaku Tim Satgas Sekolah Rakyat Kemensos RI Suharma mengatakan bahwa para guru yang mengajar dalam program tersebut merupakan hasil dari proses perekrutan. Mereka merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), bukan guru honorer yang sudah lelah gaji sejutaan per bulan.
Para calon guru mesti telah melewati berbagai tes, seperti psikotes dan tes CAT. Pelaksanaan perekrutan pun melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Jadi bukan mengambil dari guru yang sudah ada. Tapi dia melalui BKN itu merekrut yang baru, yang lulus dari pendidikan profesi guru. Sehingga kualitas guru itu diharapkan ada nilai kebesaran," ujarnya baru-baru ini.
Ia menyebut kepala sekolah dan guru di Sekolah Rakyat, terutama di Poltekesos Bandung sudah siap. Pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Poltekesos diakuinya hanya tinggal menunggu peresmian.
"Ini jadi setelah masuk nanti mereka tanggal 14 [Juli] tes kesehatan, lalu dilakukan talent mapping untuk memahami situasi dan kondisi dan talent daripada siswa sehingga ketika proses pendidikan itu kita bisa mendapatkan gambaran awal terkait kondisi siswa," kata dia.
Suharma menuturkan, ada perbedaan kurikulum yang diterapkan dalam Sekolah Rakyat dengan sekolah biasa. Di mana, pemerintah menggabungkan kurikulum nasional, kurikulum orientasi, dan boarding.
"Karena ini adalah sekolah khusus untuk memutus rantai kemiskinan dan harus berhasil, mereka tentunya menjadi orang yang sukses, maka kurikulumnya itu kita ada tiga kurikulum. Kurikulum pertama adalah kurikulum masa orientasi. Yang kedua, kurikulum formal. Ketiga, kurikulum boarding," tuturnya.
Dalam kurikulum masa orientasi, siswa diperkenalkan pada metode pembelajaran khas Sekolah Rakyat yang berfokus pada penguatan motivasi belajar. Di sisi lain, kurikulum formal mengikuti standar yang ditetapkan dalam kurikulum nasional.
Dalam kurikulum boarding, siswa dibentuk untuk mengembangkan kemandirian, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan terhadap diri sendiri.
"Ketiga, kurikulum boarding ini yang sangat penting kurikulum boarding ini terkait dengan pengembangan karakter pengembangan karakter, lalu juga jiwa kepemimpinan," ujarnya.
Suharma menjelaskan bahwa siswa Sekolah Rakyat tidak dipilih melalui proses seleksi terbuka, melainkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka yang termasuk dalam kategori miskin, khususnya desil 1 dan desil 2, akan diundang secara langsung untuk mengikuti program pembelajaran.
"Jadi calon siswa Sekolah Rakyat itu tidak dibuka secara umum, tapi diundang yang karena tujuannya tadi adalah untuk memutus rantai kemiskinan," katanya.
Dalam jurnal berjudul Dampak Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 2017-2021 oleh Rey Septanislaus Togatorop dkk, ada keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan status ekonomi seseorang. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi memiliki akses kesempatan kerja yang lebih baik.
Baca Juga: Hak Belajar Pelajar Disabilitas Terancam Proyek Sekolah Rakyat
Kondisi itu turut meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di masyarakat.
“Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, yang membuat mereka lebih dihargai di pasar tenaga kerja,” tulis para peneliti dalam laporan tersebut.
Selain berdampak pada aspek ekonomi, pendidikan juga dinilai memengaruhi pola pikir dan gaya hidup seseorang. Mereka yang menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap kesehatan, gizi, serta pengelolaan keuangan dan investasi jangka panjang.
Perilaku progresif dan keterbukaan terhadap inovasi pun dinilai menjadi ciri khas dari individu berpendidikan tinggi. Pola pikir ini dianggap turut mendorong ketangguhan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.
Oleh karena itu, para peneliti mendorong evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Hal ini dianggap penting untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar efektif dalam menurunkan kemiskinan.
"Diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga mencakup kesehatan dan pembangunan infrastruktur ekonomi."
Pertanyaannya, apakah program ini bisa jadi solusi jangka panjang? Bisa iya, bisa belum tentu. Mengandalkan sekolah semata untuk membalik nasib keluarga miskin sama seperti berharap hujan turun di tengah musim kemarau tanpa mendung. Butuh lebih dari sekadar kurikulum bagus. Perlu pendampingan, lapangan kerja nyata, dan kemauan politik yang tidak musiman.
Sanggupkah Sekolah Rakyat putus rantai kemiskinan di Jawa Barat? Waktulah yang akan menjawab. Tapi yang pasti, semua ingin negeri ini bisa naik kelas. Tidak cuma di atas kertas, tapi juga di dapur, di rekening, dan di masa depan anak-anaknya.
