AYOBANDUNG.ID – Selama akhir pekan ini sejumlah aksi unjuk rasa yang akhirnya berujung pada pembakaran terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Kemarahan publik ini sebenarnya bukan datang dari satu insiden saja, melainkan akumulasi dari berbagai isu yang selama ini terpendam. Ucap-ucapan arogan anggota DPR, ditambah dengan aksi joget anggota dewan di tengah penderitaan ekonomi rakyat, bak bensin yang disiramkan ke kobaran api.
Kesenjangan yang begitu nyata antara gaya hidup mewah para pejabat dan realitas perjuangan hidup masyarakat membuat demonstrasi yang awalnya menuntut perbaikan upah kini berubah menjadi seruan reformasi yang lebih besar. Insiden tragis yang merenggut nyawa pengemudi ojek online menjadi pemicu yang membuat seluruh amarah itu meledak.
Pada Kamis, 28 Agustus 2025, aksi demonstrasi besar yang awalnya berlangsung damai di depan Gedung DPR/MPR Jakarta, berubah menjadi kerusuhan hingga menelan korban jiwa.
Demo dimulai sejak pagi dengan ribuan buruh yang menuntut penghapusan sistem outsourcing dan penolakan upah murah, namun situasi berbalik setelah giliran mahasiswa mengambil alih aksi pada siang hari.
Sejak pukul 09.00 WIB, ribuan buruh dari Jabodetabek dan Karawang memadati kawasan DPR. Mereka tergabung dalam gerakan Hostum dan menyuarakan enam tuntutan utama, mulai dari perbaikan upah hingga kesejahteraan pekerja. Aksi yang juga digelar serentak di sejumlah kota besar itu berjalan tertib, bahkan semula direncanakan menuju Istana Presiden, namun akhirnya dipusatkan di DPR.
Dalam orasi yang lantang, para pimpinan buruh menyoroti kesenjangan gaji antara pekerja dengan wakil rakyat. Mereka menegaskan perjuangan buruh untuk sekadar menaikkan upah beberapa ratus ribu sangat sulit, sementara anggota dewan bisa menaikkan tunjangan dengan mudah. Sorakan massa menguatkan ancaman mogok nasional bila tuntutan diabaikan. Hingga siang, aksi berjalan damai tanpa insiden berarti.
Sementara itu, aparat kepolisian sejak pagi telah melakukan langkah pencegahan agar pelajar tidak ikut turun ke jalan. Surat edaran juga dikeluarkan Sekretariat Jenderal DPR agar ASN dan tenaga ahli bekerja dari rumah demi mengantisipasi potensi gangguan. Namun selepas pukul 13.00 WIB, aksi menyampaikan aspirasi dengan damai berubah tegang.
Polisi menurunkan water cannon, sementara pengunjuk rasa merespons dengan lemparan batu, petasan, hingga bom molotov. Bentrokan pun pecah dan menyebabkan penutupan Jalan Gatot Subroto serta tol dalam kota.
Kericuhan semakin meluas hingga sore menjelang malam. Aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang bertahan di sejumlah kawasan penting di Jakarta.
Puncak tragedi terjadi sekitar pukul 7 malam, ketika sebuah kendaraan taktis Brimob melindas seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di kawasan Bendungan Hilir. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Peristiwa ini memicu kemarahan massa yang menuntut pertanggungjawaban aparat.
Massa yang sebagian besar adalah pengemudi ojek online mendatangi markas Brimob Kwitang dan bentrokan kembali terjadi. Belasan kendaraan hangus dibakar.
Sementara Kapolri kemudian menyampaikan permintaan maaf terbuka dan berjanji menindak tegas oknum yang terlibat. Aksi 28 Agustus 2025 pun tercatat sebagai salah satu demo terbesar sekaligus paling tragis tahun ini.
Di waktu bersamaan terjadi juga unjuk rasa di beberapa kota lainnya, termasuk di Kota Bandung.
Ucapan Tolol Sahroni
Kemarahan warga ini dipicu oleh kekecewaan yang sudah menumpuk. Salah satunya adalah akibat dari ucapan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menjadi yang dinilai merendahkan rakyat. Paling menyulut amarah adalah pernyataannya yang menyebut masyarakat yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia”. Ucapan tersebut disampaikan ketika ia menanggapi gelombang kritik terhadap institusinya.
Kemarahan publik semakin meluas setelah potongan video ucapannya viral di media sosial. Banyak yang menilai Sahroni bukan hanya gagal menjaga etika, tetapi juga memperlihatkan sikap arogan terhadap suara rakyat. Kritik keras pun muncul, baik dari masyarakat sipil maupun kelompok mahasiswa yang merasa tersinggung dan semakin kehilangan kepercayaan pada DPR. Situasi ini ikut memperburuk tensi politik di tengah gelombang demonstrasi yang sudah merebak di berbagai kota.
Aksi Joget-joget
Kemarahan publik terhadap DPR tidak hanya dipicu oleh ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut rakyat sebagai orang tolol, tetapi juga oleh aksi joget sejumlah anggota dewan dalam sidang tahunan MPR. Dalam acara resmi negara yang digelar pada 15 Agustus 2025, beberapa legislator, termasuk figur publik yang kini menjadi anggota DPR, tampil berjoget mengikuti alunan lagu daerah. Momen itu sontak viral dan menuai kecaman keras dari masyarakat luas.
Banyak pihak menilai aksi tersebut sangat tidak peka terhadap situasi. Di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit, rakyat harus berjuang memenuhi kebutuhan pokok, sementara para wakilnya justru menunjukkan euforia yang dianggap berlebihan.
Kritik makin deras setelah informasi mengenai pendapatan anggota DPR periode 2024–2029 tersebar luas. Dengan gaji pokok dan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan perumahan hingga Rp50 juta, anggota DPR disebut bisa membawa pulang pendapatan bersih sekitar Rp100 juta per bulan
Akumulasi antara ucapan merendahkan rakyat, aksi joget yang dianggap tidak pantas, serta kenyataan mengenai besarnya pendapatan anggota DPR semakin mempertebal jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya. Kritik publik pun membanjir di media sosial hinga terwujud menjadi aksi di jalanan.
Aksi Pembakaran
Gelombang demonstrasi yang dipicu kematian seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat tertabrak kendaraan taktis polisi di Jakarta, berubah menjadi amarah yang tak terbendung di berbagai daerah. Publik yang sudah gerah oleh besarnya tunjangan anggota legislatif turut menuai gejolak yang lebih luas: mulai dari kemarahan terhadap ketidakadilan ekonomi hingga kritik keras terhadap penegakan hukum. Demonstrasi ini menjadi titik ledak pengungkapan ketidakpuasan yang telah lama membuncah.
Aksi yang diikuti oleh mahasiswa, pengemudi ojol, dan warga sipil ini menyasar sejumlah titik seperti Markas Komando Brimob Kwitang, Mapolda Metro Jaya, DPR/MPR, serta halte-halte transportasi umum.
Massa melempari petugas dan melanjutkan dengan pembakaran fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta dan pos polisi. Bahkan, mobil yang berada di sekitar lokasi juga dirusak dan dibakar massal.
Tidak sedikit fasilitas transportasi yang menjadi sasaran kerusuhan. Halte Transjakarta, termasuk yang berada di kawasan Senen, dan beberapa halte MRT rusak parah akibat dibakar massa. Selain itu, halte bus dan sejumlah bangunan publik di sekitar Senen dan Istora Mandiri juga hancur. Transportasi publik seperti Transjakarta dan MRT bahkan sempat terhenti operasionalnya.
Di tengah eskalasi aksi, massa juga membakar pos polisi dan pagar pembatas di Polda Metro Jaya serta Mako Brimob Kwitang. Tentara Marinir dan pasukan Kostrad pun dikerahkan sebagai upaya penahan yang strategis.
Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, massa demonstran menyerbu dan membakar kantor DPRD. Kebakaran ini merenggut tiga nyawa—termasuk staf dewan dan pegawai sipil—sementara beberapa lainnya terluka akibat terjun menyelamatkan diri. Beberapa korban dilaporkan tergulung oleh kobaran dan jebakan kebakaran tersebut.
Pembakaran tidak hanya terjadi di Makassar, tetapi juga terjadi di gedung DPRD di Cirebon, di mana massa merusak dan menjarah fasilitas: meja, komputer, televisi, hingga pagar besi diambil dan dibawa. Sementara di Bandung, aksi demonstrasi pecah menjadi kerusuhan dengan membakar bangunan milik MPR dan bahkan rumah milik instansi negara.
Rumah Anggota DPR Dijarah
Tak puas dengan simbol institusi, massa bergerak menuju rumah para anggota DPR yang namanya beredar luas di media sosial. Dalam dua hari berturut-turut, kediaman Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Eko Patrio di Jakarta Selatan, Uya Kuya, hingga Nafa Urbach di Tangerang Selatan menjadi sasaran amuk massa.
Sabtu (30/8/2025) siang, rumah Ahmad Sahroni di Jalan Swasembada Timur XXII, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, didatangi ratusan orang. Awalnya mereka berorasi meminta Sahroni keluar rumah. Namun setelah tahu politisi NasDem itu tidak ada di tempat, kerumunan merangsek masuk. Koleksi mobil mewahnya tidak terselamatkan. Massa juga membawa keluar berbagai barang dari dalam rumah.
Video yang beredar di media sosial memperlihatkan warga tampak puas. Beberapa bahkan berseloroh bahwa jumlah mobil Sahroni terlalu sedikit untuk dihancurkan. Tidak terlihat aparat kepolisian di lokasi saat kejadian. Tetangga yang sempat berusaha menutup portal jalan akhirnya pasrah ketika massa semakin banyak berdatangan.
Namun amarah massa tidak berhenti di Tanjung Priok. Malam harinya, rumah Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, disatroni ratusan orang. Rekaman video menunjukkan perabotan, pakaian, barang elektronik, hingga tas bermerek keluar dari rumah mewah Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.
Kondisi rumah Eko porak-poranda, penuh serpihan kaca dari jendela dan pintu yang dipecahkan. Warga dari berbagai kalangan terlihat hilir-mudik membawa barang.
Tak lama kemudian, giliran rumah selebritas sekaligus anggota DPR RI Uya Kuya yang digeruduk. Massa mendobrak pagar, merusak isi rumah, hingga mengacak-acak ruang keluarga.
Kemudian pada Minggu, 31 Agustus 2025, giliran rumah artis dan politikus Nafa Urbach di Kebayoran Residence, Pondok Aren, Tangerang Selatan, ikut dijarah.
Rangkaian penjarahan ini memperlihatkan bagaimana amarah publik yang awalnya dipicu pernyataan kontroversial seorang politisi melebar menjadi aksi liar.
Sikap Prabowo Subianto
Demonstrasi ini membawa dampak nasional yang berat. Presiden Prabowo Subianto bahlkan harus menunda kunjungannya ke China demi memantau situasi dalam negeri. Ia menegaskan akan menindak tegas pelaku kekerasan, sementara polisi melakukan ratusan penangkapan.
Selain jalur keamanan, Prabowo juga memilih pendekatan dialog dengan kekuatan masyarakat sipil. Pada Sabtu, 30 Agustus 2025, ia mengundang 16 organisasi masyarakat Islam ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat.
Tidak berhenti di situ, Presiden Prabowo juga menjadwalkan agenda politik penting di Istana Kepresidenan pada Minggu, 31 Agustus 2025. Ia memanggil sejumlah ketua umum partai politik dan menteri kabinet.
Perkembangan terakhir untuk meredam situasi agar terkendali, aktivitas masyarakat akan dibatasi hingga waktu yang belum ditentukan. Salah satunya kegiatan perkuliahan dan sekolah untuk sementara dilakukan secara jarak jauh.
