AYOBANDUNG.ID - Gelombang sakit hati rakyat akhirnya menumbangkan empat nama anggoat DPR yang semula bercokol di Senayan. Ahmad Sahroni dengan ucapannya yang kasar, Nafa Urbach dengan dukungannya terhadap tunjangan fantastis, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dengan aksi joget di ruang sidang, sama-sama menuai hujatan. Sikap dan pernyataan mereka dianggap nirempati dan melukai hati rakyat yang tengah berjibaku menghadapi kesulitan hidup.
Puncak kemarahan pun meledak, bukan cuma makian di jagat maya, tetapi juga di jalanan.
Rumah mereka satu per satu digeruduk massa, hingga akhirnya dua partai besar, NasDem dan PAN, mencopot keempatnya dari kursi DPR. Bagi rakyat, momen ini bukan sekadar sanksi politik, melainkan semacam kelegaan—sebuah hati rakyat yang dilukai bisa menjatuhkan wakilnya sendiri.
Ucapan Sahroni
Pemicunya bermula pada Jumat, 22 Agustus 2025. Ahmad Sahroni, politisi flamboyan Partai NasDem, melontarkan pernyataan yang dianggap menghina publik. Dalam sebuah kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, ia menyebut, “Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia.”
Ucapan itu dengan cepat menyebar di media sosial. Publik menilai Sahroni tidak hanya arogan, tetapi juga mengabaikan rasa frustasi rakyat terhadap lembaga legislatif. Tak butuh waktu lama, video tersebut menjadi viral, dan Sahroni pun dihujat habis-habisan.
Nafa Urbach dan Tunjangan Rp 50 Juta
Tak lama berselang, giliran Nafa Urbach yang terseret badai. Artis yang kini berstatus anggota DPR dari NasDem itu menyatakan dukungan terhadap tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan bagi anggota dewan. Dalam sebuah siaran langsung media sosial pada 21 Agustus 2025, ia menyebut tunjangan tersebut penting agar anggota DPR dari luar daerah bisa mendapat tempat tinggal layak di Jakarta.
Pernyataan itu memicu kemarahan publik. Di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung dan pengangguran yang meningkat, argumen Nafa dianggap buta realitas. Netizen menudingnya tak punya empati terhadap kesulitan masyarakat.
Joget di Gedung Parlemen
Sementara itu, dua figur dari PAN, yakni Eko Patrio dan Uya Kuya, menjadi sorotan karena tingkah laku mereka di ruang sidang. Pada 15 Agustus 2025, usai Presiden Prabowo menyampaikan pidato RAPBN 2026, keduanya terekam berjoget riang di kursi legislatif.
Momen itu viral di media sosial, dipandang sebagai simbol betapa wakil rakyat jauh dari penderitaan rakyat yang mereka wakili. Saat rakyat kesulitan, anggota DPR justru bergembira ria di ruang sidang yang seharusnya sakral.
Amarah Massa Menyasar Rumah
Kemarahan publik kemudian keluar dari ruang digital. Pada 30–31 Agustus 2025, rumah keempat anggota DPR itu menjadi sasaran amuk massa.
Rumah Ahmad Sahroni di Jalan Swasembada Timur XXII, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara dijarah massa pada Sabtu, 30 Agustus 2025 siang. Mobil-mobil mewah yang terparkir jadi bulan-bulanan. Barang-barang pribadi ikut dijarah. Malamnya, giliran rumah Eko Patrio di Setiabudi porak-poranda. Warga membawa keluar perabot, elektronik, hingga tas bermerek.
Tak berhenti di situ, massa juga mendatangi rumah Uya Kuya. Pagar didobrak, isi rumah diacak-acak, ruang keluarga dihancurkan. Keesokan harinya, rumah Nafa Urbach di Tangerang Selatan mengalami nasib serupa. Dalam dua hari, simbol kemewahan para wakil rakyat runtuh di hadapan kemarahan kolektif rakyat.
Partai Bertindak
Menanggapi situasi yang kian panas, partai politik pun mengambil langkah.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengeluarkan siaran pers pada 31 Agustus 2025. Dalam pernyataan resmi itu, NasDem menegaskan aspirasi rakyat adalah prioritas utama. Namun karena ucapan dan sikap anggota DPR yang mencederai perasaan rakyat, partai memutuskan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach mulai 1 September 2025.
Langkah serupa diambil PAN. Melalui siaran pers yang ditandatangani Zulkifli Hasan dan Viva Yoga Mauladi, PAN menyatakan mencopot Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama dari kursi DPR. Partai berlambang matahari itu menegaskan komitmennya menjaga integritas, serta meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian masalah kepada pemerintah.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi para wakil rakyat. Jangan sekali-kali meremehkan suara publik, sebab ketika kepercayaan rakyat dikhianati, konsekuensinya bisa langsung menjatuhkan mereka dari kursi kekuasaan.
