Setiap tahun, peringatan Hari Santri selalu menarik perhatian publik. Dari upacara hingga kirab, dari lomba baca kitab hingga festival sinema—semuanya terasa meriah. Tahun ini pun begitu. Dengan tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia,” Presiden Prabowo Subianto menyerukan agar santri menjadi penjaga moral sekaligus pelopor kemajuan.
Seruan itu tentu mengingatkan kita pada semangat Resolusi Jihad yang dikumandangkan KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945—momen yang menandai keberanian ulama dan santri mengorbankan diri demi kemerdekaan bangsa.
Namun, di tengah gegap gempita perayaan itu, kita patut bertanya: apakah esensi Hari Santri benar-benar hidup dalam diri para santri hari ini, atau justru terkubur di balik seremonial yang penuh simbol? Apakah santri masih dikenal sebagai sosok fakih fiddin yang memahami agama secara mendalam, atau kini lebih sering dijadikan wajah formal dalam proyek-proyek moderasi dan pemberdayaan ekonomi?
Di banyak kesempatan, penghargaan terhadap santri sering berhenti pada nostalgia perjuangan masa lalu. Padahal, jika menelusuri akar sejarahnya, peran santri bukan sekadar pelengkap dalam narasi perjuangan bangsa—mereka adalah ruh yang menjaga keutuhan umat dan akidah. Ironisnya, di era sekarang, santri justru diarahkan untuk menjadi agen “penengah”, bukan agen perubahan.
Di saat sistem sekuler dan kapitalistik semakin mencengkram kehidupan umat, santri sering kali didorong menjadi bagian dari sistem itu sendiri, bukan penantangnya.
Baca Juga: Antara Kebebasan Berpendapat dan Pengawasan Digital: Refleksi atas Kasus TikTok di Indonesia
Pujian atas peran santri dalam jihad masa lalu seakan kontras dengan kebijakan masa kini. Alih-alih menghidupkan semangat jihad intelektual dan spiritual untuk melawan penjajahan gaya baru—seperti dominasi ekonomi global, kemiskinan struktural, atau rusaknya moral generasi—peran santri justru dibingkai dalam narasi “moderat” yang steril dari ruh perjuangan Islam yang sejati. Akibatnya, potensi besar pesantren sebagai benteng peradaban malah melemah, terjebak dalam pola pikir pragmatis: sibuk mencari dana, proyek, atau sekadar pengakuan.
Padahal, jika kembali ke akar sejarahnya, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan kawah candradimuka lahirnya pejuang—mereka yang fakih fiddin, tapi juga peka terhadap realitas umat. Santri sejati bukan hanya hafal kitab, tapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Ia tidak menunggu perubahan datang dari luar, melainkan menggerakkannya dari dalam—dengan ilmu, iman, ketakwaan, dan keberanian.
Di titik inilah, negara sejatinya punya tanggung jawab besar. Bukan sekadar memberi penghargaan simbolik atau fasilitas minimal, tetapi memastikan pesantren tetap berdiri dengan visi mulia: mencetak generasi yang berani melawan kezaliman dan penjajahan dalam bentuk apa pun. Santri bukan hanya aset kultural, tapi penentu arah masa depan umat dan bangsa.
Hari Santri seharusnya bukan sekadar pengingat sejarah, tapi momentum aktivasi peran. Momentum untuk menghidupkan kembali semangat jihad intelektual, spiritual, dan moral. Agar santri tidak sekadar dikenang sebagai penjaga masa lalu, tapi diakui sebagai agen perubahan menuju peradaban yang berkeadilan—peradaban yang menempatkan syariat dan fitrah manusia dalam satu tarikan napas.
Karena sejatinya, santri bukan hanya bagian dari sejarah bangsa. Ia adalah masa depan yang sedang dipertaruhkan. (*)
