Predikat Bandung sebagai kota vokasional belum dioptimalkan sebesar mungkin. Predikat tersebut sebenarnya memungkinkan seluruh warga Bandung dan dari luar kota memiliki profesi vokasional sesuai dengan bakat dan minatnya.
Pada prinsipnya istilah vokasional adalah segala hal yang berkaitan dengan pelatihan, keahlian praktis, dan pendidikan kejuruan yang bertujuan mempersiapkan seseorang untuk bekerja di bidang tertentu.
Pendidikan vokasi menekankan pada praktik (sekitar 60-70 persen ) dibandingkan dengan Pelajaran teori. Vokasi bertujuan menghasilkan tenaga ahli yang siap kerja, terampil, dan mampu berperan di dunia industri.
Bandung memiliki potensi besar menjadi kota vokasional, terutama berbasis industri kreatif, teknologi, dan jasa. Dengan ekosistem bottom-up yang kuat, fokus pada pengembangan pendidikan non-gelar/vokasional akan sangat menunjang keahlian praktis generasi muda. Kota ini sudah menjadi pusat kreativitas dan pendidikan.
Ada beberapa faktor penguat dan tantangan Bandung menuju kota vokasional:
Pertama, memiliki ekosistem kreatif yang kuat. Bandung adalah kiblat industri kreatif dengan banyaknya komunitas, musisi, dan pemilik distro. Keahlian praktis dalam fashion, seni, dan budaya sudah melekat dalam masyarakat.
Kedua, memiliki lembaga pendidikan dan lembaga Iptek yang lengkap.
Ketiga, kota yang ramah investasi di sektor pariwisata, kuliner, teknologi, dan manufaktur, yang membutuhkan tenaga terampil.
Sedangkan tantangan untuk mewujudkan kota vokasional adalah masalah kesenjangan sosial dengan Rasio gini 0,44 alias masih tergolong rendah sehingga pendidikan vokasi perlu inklusif untuk membuka kesempatan kerja.
Tantangan lain untuk mewujudkan Bandung Kota Vokasional adalah kurangnya tenaga Pendidikan atau guru vokasional atau guru produktif untuk sekolah kejuruan (SMK) maupun program diploma. Berdasarkan data hingga akhir tahun 2025, krisis kekurangan tenaga pendidik masih menjadi tantangan serius di wilayah Bandung Raya.
Mengatasi Defisit Guru Vokasional
Kekurangan guru kejuruan di Kota Bandung merupakan bagian dari defisit guru yang lebih luas di Jawa Barat, dengan jumlah kekurangan yang menembus ribuan tenaga pendidik.
Mewujudkan profesionalitas guru vokasional atau kejuruan merupakan keniscayaan bangsa yang tengah memasuki era industri 4.0. Kebutuhan terhadap guru produktif untuk meneguhkan industrialisasi perlu terobosan. Guru produktif tidak mesti dilahirkan dari bangku universitas kependidikan. Mereka bisa saja berlatar belakang ahli teknik, inovator bahkan juga para start-up atau pengusaha rintisan.
Mayoritas sekolah kejuruan di negeri ini, postur tenaga pengajarnya masih didominasi oleh kategori guru normatif-adaptif atau guru umum. Sedangkan kategori guru produktif yang mengajar anak-anak sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih persentasenya masih kecil dibawah 30 persen.
Untuk mencetak guru produktif yang sesuai dengan perkembangan zaman tidak mudah. Perlu terobosan dan program yang masif di seluruh daerah. Desentralisasi pendidikan dan mengalirnya sebagian besar anggaran pendidikan nasional ke daerah menuntut kepala daerah untuk mencetak guru produktif dalam jumlah yang cukup untuk menggerakan dan mengembangkan potensi daerah masing-masing. Pemerintah daerah jangan kepalang tanggung dalam mencetak guru produktif.
Pemerintah daerah yang telah diguyur anggaran pendidikan nasional dalam jumlah yang cukup mestinya bisa mengalokasikan anggaran untuk mengatasi defisit guru produktif. Jika kondisi defisit tersebut terlambat diatasi maka negeri kita kehilangan momentum untuk mencetak SDM yang mumpuni penggerak industrialisasi.
Mencetak guru produktif sekaligus bisa membangkitkan SDM di pedesaan, khususnya daerah terpencil atau kabupaten yang masih terbelakang. Perlu terobosan untuk membangkitakn SDM perdesaan lewat pendidikan.
Pemerintah perlu menambah skema sertifikasi kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang SMK. Skema sertifikasi mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Payung hukum ini mencantumkan sertifikasi profesi terdiri dari sertifikat satu hingga sembilan pada jenis profesi. Skema ini berlaku secara nasional dan direncanakan berlaku secara baku bagi lingkup internasional.
Revitalisasi dan reorientasi vokasional kini menjadi agenda penting pendidikan nasional. Apalagi kepala negara menekankan perlu langkah perbaikan yang konkret terhadap sistem pelatihan atau program vokasional. Kepala negara memerintahkan dengan segera revitalisasi vokasional. Dengan cara menyiapkan sekolah atau pelatihan kejuruan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Khususnya vokasional yang terkait sektor unggulan seperti maritim, pariwisata, pertanian dan industri kreatif.
Saatnya bagi pemerintah daerah bersinergi dengan para guru produktif untuk merancang sebaik-baiknya link and match antara lembaga pendidikan kejuruan dan sektor industri. Dengan langkah itu daerah bisa mengembangkan tenaga kerja serta portofolio kompetensi dan profesi yang cocok bagi warganya. Khususnya portofolio yang berbasis sumber daya lokal. (*)
