BISA dibilang bahasa selalu datang lebih dulu sebelum kebijakan. Dan sering kali, bahasa menentukan apakah seseorang masih manusia atau sudah berubah menjadi kategori. Mau contoh?
Dalam laporan Dinas Sosial, mereka disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Terdengar netral dan administratif. Di jalanan Bandung, mereka lebih pendek namanya: manusia gerobak, manusia karung, manusia yang tidur di bawah flyover.
Banyak kota besar dunia melakukan pengkategorian seperti itu pula. Studi UN-Habitat mencatat, kota dengan tekanan urban tinggi cenderung mengubah kemiskinan menjadi “kategori teknis”, semisal homeless, rough sleeper, street population.
Cilakanya, manakala sudah jadi kategori, empati tak jarang ikut mengecil.
Seperti deskripsi visual
Istilah manusia gerobak mungkin terdengar seperti deskripsi visual. Padahal, ia membawa beban moral yang tidak enteng.
Gerobak bukan sekadar alat, tapi tanda bahwa seseorang tidak punya ruang privat lagi di kota yang notabene adalah kawasan publik. Para manusia gerobak tinggal di ruang transisi, yakni antara jalan, trotoar, dan juga ketidakpastian.
Di sisi lain, istilah PPKS adalah bahasa negara yang lebih modern. Ia lahir dari niat baik untuk menghindari stigma. Tetapi, dalam praktik, istilah ini kadang justru menjadi sebuah jarak baru. Manusia berubah menjadi objek layanan.
Para pakar ilmu sosial menyebut hal tersebut sebagai bureaucratic abstraction. Semakin jauh bahasa dari pengalaman tubuh manusia, semakin mudah kebijakan dijalankan tanpa rasa bersalah. Statistik menggantikan wajah.
Di dayeuh Bandung, operasi penertiban PPKS dilakukan di ruas-ruas jalan ikonik. Antara lain di Pasteur, Pasirkaliki, Pajajaran, sampai jalanan sekitar Gedong Sate. Ruang-ruang ini adalah etalase Kota Bandung. Tampaknya ada korelasi sederhana yang sering luput dibahas, yaitu semakin penting suatu jalan secara simbolik, semakin besar tekanan untuk “membersihkannya”.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa tahun terakhir menunjukkan tren urbanisasi yang stabil di Jawa Barat. Tekanan ekonomi desa-kota tetap menjadi faktor utama. Namun, angka statistik idak pernah “tidur” di kolong flyover. Yang tidur adalah tubuh manusia yang tidak tertampung dalam sistem kerja formal.
Pendekatan penertiban sendiri biasanya bersifat event-based. Singkatnya, lakukan razia, jangkau, bawa ke rumah singgah, lalu dikembalikan ke daerah asal. Secara logika operasional, ini efisien. Tetapi, secara sistem sosial, ini seperti memadamkan api tanpa mematikan sumber panas.
Kembali ke titik awal
Studi kebijakan sosial di banyak kota menunjukkan pola serupa. Sayangnya, tanpa intervensi struktural yang menyentuh aspek pekerjaan, perumahan, kesehatan mental, dan keluarga, tingkat kekambuhan orang jalanan sangat tinggi. Mereka biasannya bakal kembali menggelandang di jalanan dalam hitungan minggu atau bulan.
Maka, istilah “dikembalikan ke daerah asal” bisa terdengar sederhana, tetapi sebenarnya kompleks. Karena kemiskinan tidak selalu punya alamat yang bisa diselesaikan dengan ongkos kirim balik.
Ada pula aspek lain yang jarang dibicarakan, yakni kota juga punya kebutuhan simbolik. Kota ingin terlihat bersih. Juga tertib. Serta modern. Para sosiolog kota menyebut hal ini sebagai aesthetic governance atau bahasa sederhananya tata kelola berbasis citra.
Masalahnya, estetika kota sering tidak netral. Ia memilih siapa yang boleh terlihat dan siapa yang harus dipindahkan dari pandangan. Dalam konteks ini, manusia gerobak dinilai menjadi “gangguan visual” sebelum menjadi “masalah sosial”.
Bahasa media lalu ikut memperkuatnya. Judul berita, misalnya, sering fokus pada jumlah yang terjaring, bukan pada cerita di baliknya. Statistik menjadi headline, sementara manusia menjadi footnote.
Padahal, dari sisi sains sosial, PPKS bukan kelompok tunggal. Ada yang mengalami kemiskinan kronis, ada yang gangguan kesehatan mental, ada yang korban disfungsi keluarga, ada yang migrasi ekonomi tapi gagal.
Apungan tanya pun muncul: apakah kita sedang menyelesaikan masalah sosial, atau sedang mengelola visibilitas kemiskinan?
Dua dunia sekaligus
Kota modern sering berada di dua dunia sekaligus. Di satu sisi, kota ingin inklusif. Tapi, di sisi lain, ia juga ingin kelihatan rapi.
Ketegangan antara dua hal tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi lapangan menjaring para PPKS semata, melainkan juga perlu dengan desain kebijakan jangka panjang.
Karenanya, mungkin yang perlu ditata ulang bukan cuma trotoar atau flyover, tetapi cara kita menyebut manusia. Karena sebelum seseorang menjadi “PPKS” atau “manusia gerobak”, atau kategori-kategori lainnya yang selevel, mereka mungkin lebih dulu adalah manusia Bandung, yang kebetulan kalah dalam sistem. (*)
