RENCANA pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) kiwari mulai bergerak dari wacana ke tahap teknis. Pemerintah daerah melaporkan uji tanah telah dilaksanakan di beberapa titik sebagai bahan penyusunan detail engineering design.
Jika semua berjalan sesuai rencana, BIUTR siap meluncur sebagai daftar Proyek Strategis Nasional dengan target awal untuk mulai pembangunan pada 2026.
Kurangi kemacetan
Banyak yang meyakini hadirnya jalan tol dalam kota diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang kian merundung Bandung. Dalam narasi politis, tol sering digambarkan sebagai solusi cepat untuk kondisi bottleneck di titik-titik padat.
Namun, pakar transportasi tak jarang malah skeptis. Mereka berargumen bahwa memperluas kapasitas jalan saja tidak otomatis menyelesaikan masalah macet dalam jangka panjang.
Kita barangkali perlu mengingat satu konsep sederhana yang sering terlupakan dalam debat infrastruktur jalan, yaitu konsep induced demand, yang merujuk pada kecenderungan lalu lintas untuk meningkat mengikuti bertambahnya kapasitas jalan. Dalam bahasa awam: semakin longgar jalan, semakin banyak orang memilih berkendara.
Berbagai tinjauan dan studi empiris -- salah satunya dilakukan di Inggris -- menunjukkan fenomena induced demand ini bisa terjadi berkali-kali. Awalnya, memang terjadi pelonggaran kemacetan. Namun kemudian, volume lalu lintas kian bertambah dalam tahun-tahun berikutnya.
Menurut Litman (2012), apa yang membuat induced demand berbahaya adalah efeknya yang tak kasat mata, di mana ia mengubah perilaku dan pilihan lokasi. Pelebaran maupun pembangunan jalan mendorong perjalanan baru, menggeser pola moda transportasi, dan sering merangsang pembangunan yang menambah kebutuhan mobilitas.
Mereka yang mendukung pembangunan BIUTR menyodorkan argumen bahwa keberadaan tol dalam kota akan membuka akses ke Gedebage dan koridor timur Bandung, dan memicu investasi, serta meratakan pertumbuhan. Ini argumen ekonomi yang valid. Meski demikian, dibutuhkan analisis manfaat biaya yang komprehensif, termasuk dampak distribusi dan risiko lingkungan.
Parkir murah meriah
Problem kemacetan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perkara kapasitas jalan. Faktor seperti manajemen kawasan, transportasi publik yang tak memadai, parkir yang murah-meriah dan melimpah, serta budaya bermobil pribadi memegang peran besar.
Pembangunan jalan tol saja tidak bakal mengubah kebiasaan tersebut. Artinya, tanpa insentif alternatif, orang cenderung tetap memilih manunggang mobil pribadi, yang ujung-ujungnya, cepat atau lambat, menambah kemacetan.
Kita mungkin perlu menengok contoh dari Jakarta. Beberapa pelebaran jalan dan pembangunan koridor tol di Jakarta hanya menimbulkan pengurangan kemacetan sementara. Setelahnya, arus lalu lintas tumbuh mengikuti kapasitas baru, yang ujungnya menimbulkan bottleneck baru di titik lain. Banyak kota besar mengalami pola serupa.
Maka, jika BIUTR akhirnya dibangun, ia harus harus pula hadir bersama serenceng paket kebijakan. Paket itu antara lain bisa berisi peningkatan angkutan umum yang kredibel, penataan parkir, kebijakan jalan berbayar, dan skema pendukung bagi pejalan kaki serta pesepeda.
Tanpa paket tersebut, manfaat waktu tempuh yang diharapkan semakin cepat berkat kehadiran jalan tol bakal tergerus oleh penambahan volume kendaraan, dari waktu ke waktu. Tambahan volume kendaraan berarti emisi yang lebih besar, kecuali ada peralihan ke kendaraan yang rendah emisinya.
Di sisi lain, ada pula aspek redistribusi ruang kota. Apakah keberadaan tol dalam kota ini akan membuat sejumlah jalur pejalan kaki, pasar, dan ruang terbuka tetap dipertahankan atau malah dipangkas?
Kota-kota yang terlalu murah hati pada mobil kerap harus membayar mahal lewat menurunnya kualitas ruang publik dan daya tarik pusat kota. Bandung, dengan warisan arsitektur dan ruang publiknya, tentu saja memiliki banyak hal yang perlu dipertimbangkan lebih dari sekadar upaya membikan kendaraan bisa berlari kencang tanpa disergap kemacetan.
Beberapa titik strategis mungkin memang layak mendapat intervensi fisik untuk menghapus bottleneck akut. Tetapi, intervensi itu seyogianya minimal, tepat sasaran, dan disertai langkah pengelolaan yang optimal. Jalan tol sepanjang puluhan kilometer di jantung kota sudah barang tentu bakal melahirkan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan, misalnya, kebijakan perbaikan simpul lalu lintas.
Baca Juga: Bunderan Cibiru, Simpul Kemacetan Bandung Timur
Prioritas manusia
Kebijakan transportasi modern semestinya menekankan prioritas pada manusia -- aksesibilitas -- dan bukan pada kecepatan kendaraan semata. Kota yang sehat memungkinkan orang mencapai tujuan mereka tanpa harus bergantung pada mobil pribadi sepanjang waktu. Jika BIUTR menyempitkan ruang pilihan itu, Bandung akan kehilangan kualitasnya.
Akhirnya, tol dalam kota seperti BIUTR bisa menjadi berkat atau duri tergantung cara ia dirancang dan diapit oleh kebijakan lain. Jika kita menganggapnya sebagai obat tunggal nan cespleng untuk mengatasi penyakit kemacetan yang kompleks, niscaya kita akan kecewa. Tetapi, jika kita menempatkan dan merangkainya sebagai bagian dari sistem, -- yang dikontrol, diukur, dan diimbangi dengan upaya lainnya -- ia punya peluang memberi manfaat nyata.
Warga Bandung berhak berharap dan juga berhak skeptis terkait keberadaan tol dalam kota. Bagaimanapun, ruang untuk berjalan, bersepeda, dan duduk lesehan di kaki lima tetap sama pentingnya dengan jalan bebas hambatan.
Oleh sebab itu, keputusan akhir untuk membangun tol dalam kota perlu menimbang semua hal tersebut, bukan hanya melulu memikirkan kepentingan bagaimana mempercepat mobil melaju di jalanan. (*)
