Hari lahir Kementerian Luar Negeri (Kemenlu ) Republik Indonesia yang diperingati pada 19 Agustus mengingatkan saya kepada predikat Kota Bandung sebagai gudangnya diplomat ulung dari masa ke masa.
Sejarah telah menobatkan Bandung sebagai kota diplomasi sejak Konferensi Asia Afrika diselenggarakan.
Banyaknya diplomat asal Kota Bandung yang berprestasi memberikan citra positif bangsa di mata dunia. Juga berperan sebagai motivator diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia.
Kemenlu berdiri pada 19 Agustus 1945, dua hari setelah kemerdekaan Indonesia. Merupakan salah satu dari 13 kementerian yang pertama di Indonesia.
Beberapa diplomat dan tokoh penting Kementerian Luar Negeri yang lahir atau memiliki akar kuat dari Kota Bandung antara lain mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan tokoh-tokoh penting dunia diplomasi Indonesia lainnya.
Tokoh diplomasi dan pejabat Kemlu dari Bandung yang sukses menjalankan tugas kenegaraan antara lain Marty Natalegawa, ia pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI (2009–2014), Duta Besar RI untuk Britania Raya, dan Wakil Tetap RI untuk PBB.
Sebelumnya juga ada Mochtar Kusumaatmadja, diplomat ulung dan akademisi Universitas Padjadjaran Bandung yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI (1978–1988). Dia pencetus konsep Wawasan Nusantara atau Archipelagic State di kancah hukum laut internasional.
Masih ada lagi diplomat ulung dari Bandung, yakni Andy Rachmianto. Diplomat karier senior Kementerian Luar Negeri yang pernah bertugas sebagai Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler sekaligus Kepala Protokol Negara, serta penugasan sebagai Duta Besar RI.
Masih ada sederet lagi diplomat ulung yang berasal dari Jawa Barat namun hidupnya lama di Bandung, seperti misalnya Nana Sutresna Sastradidjaja) adalah salah satu diplomat karier senior dan legendaris Indonesia yang mengabdi di Kementerian Luar Negeri (dahulu Deplu) sejak tahun 1957.
Tokoh kelahiran Ciamis, Jawa Barat, 21 Oktober 1933 ini dikenal luas sebagai begawan diplomasi Indonesia yang memiliki rekam jejak cemerlang di kancah internasional. Di kalangan diplomat, ia sering disebut sebagai salah satu "the real foreign minister" karena kapasitas dan pengaruhnya yang sangat kuat dalam mengelola politik luar negeri Indonesia, mendampingi para menteri besar seperti Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas.
Optimasi Peran Kemenlu dan Diaspora
Peran signifikan kemenlu yang hingga saat ini belum optimal adalah mengelola potensi diaspora Indonesia untuk pembangunan bangsa. Untuk mewujudkan hal diatas perlu mengoptimalkan langkah Indonesian Diaspora Network Global (IDNG). Saatnya para diaspora bersinergi bangun negeri dengan kiprahnya masing-masing di luar negeri.
Kemenlu perlu membuat platform digital atau sistem informasi terkait dengan diaspora Indonesia untuk memetakan secara detail kiprah dan potensinya. Terutama spesialisasi profesi, jejaring dan konsep serta gagasan diaspora untuk pembangunan Indonesia.
Platform digital tentang diaspora sebaiknya diikuti dengan kebijakan yang konkrit untuk membantu para diaspora yang kini menjadi pekerja migran. Perlu sinergi Kemenlu dengan IDNG terkait dengan masalah pekerja migran, seperti sistem kontrak kerja mandiri di luar negeri. Kontrak mandiri merupakan proses penempatan tanpa memakai jasa komersial yakni PJTKI/PPTKIS di dalam negeri atau pihak agensi di negara penempatan.
Kontrak mandiri sangat dibutuhkan pekerja migran agar mereka tidak lagi terkena overcharging sebagai imbas langsung penempatan oleh PJTKI dan agensi. Hal itu juga bisa menghemat biaya penempatan buruh migran. Kontrak mandiri juga bisa membuat pekerja migran menjadi lebih tangguh dan lincah karena tertantang untuk terus mengembangkan diri.
Mestinya pemerintah Indonesia jangan kalah dengan Filipina yang telah memberi kebebasan bagi warganya yang menjadi diaspora dalam hal kontrak mandiri jika bekerja di luar negeri.
Kemenlu bersama IDNG perlu merumuskan peta jalan untuk mengoptimalkan peran diaspora dan memperbanyak jumlahnya hingga menjadi tiga besar dunia. Hal itu tentunya membutuhkan strategi dan skema pembiayaan yang konsisten.
Para diaspora juga sangat penting untuk membantu merumuskan jenis profesi di luar negeri yang bisa diambil oleh WNI berpendidikan yang kini banyak menganggur. Seperti misalnya SDM kesehatan khususnya perawat yang terpaksa menganggur atau kerja tak menentu sebagai pegawai honorer. Sebaiknya mereka diarahkan menjadi pekerja migran. Hal ini tentunya perlu pemberian fasilitas pembiayaan. Sudah waktunya perbankan nasional menyiapkan plafon kredit.
Kini Diaspora Indonesia banyak yang berperan penting dalam berbagai profesi dan bidang keilmuan. Seperti diaspora di Malaysia yang tergabung dalam Indonesia Brain Gain (IBG) Association Chapter Kuala Lumpur yang telah menerbitkan buku yang bertajuk Indonesia Brain Gain. Buku ini membahas tentang industri energi, penerbangan, inovasi teknologi, kewirausahaan, produk halal dan trend global.
Tak pelak lagi, diaspora saat ini makin mendapatkan perhatian serius oleh semua negara. Posisi penyumbang diaspora terbesar dunia kini ditempati Tiongkok dan posisi kedua ditempati India. Kedua posisi ini seiring dengan total populasi kedua negara tersebut. Diaspora Indonesia layak belajar dari diaspora Tiongkok maupun India. Banyak diantaranya yang berhasil menjadi pemimpin korporasi dan organisasi global di luar negeri.
Diaspora memiliki peranan penting dalam mempromosikan Indonesia di negara-negara lain. Diaspora Tiongkok mampu berkontribusi bagi negaranya sekitar 780 miliar dollar AS setiap tahunnya. Sedangkan diaspora India berkontribusi bagi negaranya sekitar 180 miliar dollar AS. Sementara diaspora Indonesia pada 2016 baru bisa mendatangkan devisa sekitar 9 miliar dollar AS.
Saat ini tren dunia menunjukkan bahwa pengelolaan SDM bangsa telah bertransformasi dari human resources menjadi human capital. Dimana manusia tidak lagi menjadi pekerja pasif, tetapi secara aktif mengembangkan diri mencari sesuatu, berkreasi dan berinovasi untuk terus bersaing. (TS)
