Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi Bikin Pendaftaran ke Sekolah Swasta Anjlok Hingga 50 Persen, Guru Terancam Kehilangan Kerja

Ditulis oleh Josahema Rizki Tambunan diterbitkan Kamis 17 Jul 2025, 08:49 WIB

Rata-rata penurunan jumlah siswa yang mendaftar SMK di Kota Cirebon sekitar 40-50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. (Sumber: Unsplash | Foto: Ed Us)

AYOBANDUNG.ID - Kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait Program Antisipasi Putus Sekolah (PAPS) melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 kini menuai kritik di Kota Cirebon.

Program yang seharusnya meningkatkan akses pendidikan menengah ini justru dinilai memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan sekolah swasta, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Menurut Ketua Forum SMK Swasta Kota Cirebon, Ari Nur Rahmat, jumlah siswa baru di sekolah swasta mengalami penurunan yang sangat signifikan sejak diumumkannya hasil sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025.

"Ironisnya, banyak siswa yang sudah mendaftar ke sekolah swasta malah mencabut berkasnya dan beralih ke sekolah negeri karena kuotanya bertambah lewat program PAPS ini," ungkap Ari saat ditemui, Rabu, 16 Juli 2025.

Ari menjelaskan, kebijakan tersebut memperbolehkan penambahan jumlah siswa dalam satu kelas hingga maksimal 50 orang, padahal data pokok pendidikan (Dapodik) hanya mengakomodasi 36 siswa per rombongan belajar.

"Pertanyaannya, kalau Dapodik saja menolak lebih dari 36 siswa, lalu sisanya dikemanakan? Maka ada wacana membuka rombel baru dan inilah yang menyebabkan masyarakat makin tertarik masuk sekolah negeri," jelasnya dengan nada prihatin.

Sebagai kepala SMK Cipto Cirebon, Ari mengaku sekolahnya hingga pertengahan Juli 2025 hanya memiliki satu pendaftar siswa baru.

Kondisi ini menurutnya sangat kontras dengan tahun sebelumnya yang memiliki 8 siswa.

"Awalnya ada dua pendaftar, tapi satu pindah. Yang satu lagi masih kami layani sebaik mungkin. Kami bahkan bebaskan biaya praktikum, tak ada SPP, dan uang gedung pun kami gratiskan," tutur Ari dengan nada getir.

Ia menambahkan, rata-rata penurunan jumlah siswa yang mendaftar SMK di Kota Cirebon sekitar 40-50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Data ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan minat masyarakat terhadap sekolah swasta menurun drastis sejak diberlakukannya PAPS," ungkapnya.

Penurunan jumlah siswa ternyata tidak hanya dialami oleh SMK Cipto. Berdasarkan data yang diperoleh ayobandung.id per 16 Juli 2025, terdapat sejumlah SMK swasta di Kota Cirebon yang hanya memiliki belasan, bahkan nol siswa baru untuk tahun ajaran 2025/2026.

Beberapa di antaranya adalah SMK Pakungwati dengan nol siswa, SMK RISE satu siswa, SMK Widya Utama empat siswa, dan SMK Veteran 11 siswa.

Hanya segelintir sekolah yang mencatat penerimaan di atas 100 siswa, seperti SMK Presiden (102 siswa), SMK Al Hidayah (117 siswa), dan SMK Wahidin Cirebon yang menjadi satu-satunya SMK swasta dengan penerimaan tertinggi yakni 411 siswa baru.

Ari menyatakan kekhawatirannya jika tren ini terus berlanjut, sekolah swasta akan semakin tersisih dari peta pendidikan di Kota Cirebon.

"Kalau murid makin sedikit, guru pun bisa kehilangan pekerjaan. Bila sekolah swasta tutup, ini bisa jadi sumber pengangguran baru dari sektor pendidikan," katanya.

Ia juga menyoroti adanya ketimpangan antara kebijakan pemerintah dengan distribusi siswa yang tidak merata.

"Kalau memang niatnya membantu anak dari keluarga kurang mampu, sebaiknya tidak semua diarahkan ke sekolah negeri. Pemerintah bisa bantu lewat subsidi langsung kepada siswa agar bisa tetap sekolah di swasta," saran Ari.

Lebih lanjut, Ari menegaskan, sekolah swasta selama ini tidak pernah mempersulit murid dari keluarga tidak mampu.

Bahkan, banyak siswa yang telah lulus dari SMK Cipto langsung mendapat pekerjaan di klinik, apotek, hingga restoran, dan sebagian melanjutkan kuliah jika memiliki kemampuan finansial.

Di akhir keterangannya, Ari berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mempertimbangkan ulang implementasi kebijakan PAPS agar tidak mengorbankan eksistensi sekolah swasta yang selama ini telah berkontribusi dalam dunia pendidikan.

"Kami tidak anti dengan program pemerintah, tapi kami butuh kebijakan yang adil dan seimbang. Pemerataan pendidikan bukan berarti menumpuk siswa di sekolah negeri saja," pungkas Ari.

Berikut data lengkap penerimaan siswa baru SMK swasta di Kota Cirebon tahun ajaran 2025/2026 dari data yang diterima ayobandung.id per tangal 16 Juli 2025:

1. SMK Pakungwati: 0 Siswa

2. SMK RISE Kota Cirebon: 1 Siswa

3. SMK Cipto Cirebon: 1 Siswa

4. SMK Widya Utama: 4 Siswa

5. SMK Telekomunikasi Budi Arti: 5 Siswa

6. SMK NU Kota Cirebon: 6 Siswa

7. SMK Gracika: 10 Siswa

8. SMK Veteran: 11 Siswa

9. SMK Nasional: 11 Siswa

10. SMK Telekomunikasi Sekar Kemuning: 16 Siswa

11. SMK Al Istiqomah: 17 Siswa

12. SMK Taman Karya Madya Ekonomi: 19 Siswa