AYOBANDUNG.ID -- Pemerataan akses pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan serius di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung. Meski berbagai program telah digulirkan oleh pemerintah dan swasta, ketimpangan layanan dasar tetap dirasakan oleh jutaan warga, terutama mereka yang tinggal di wilayah pinggiran dan bekerja di sektor informal.
Kota Bandung memiliki jaringan fasilitas kesehatan yang cukup luas, namun distribusinya belum merata. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2025, rasio dokter umum di beberapa kecamatan masih berada di angka 1:3.200, jauh dari standar ideal WHO yaitu 1:1.000. Hal ini berdampak langsung pada kualitas layanan dan waktu tunggu pasien, terutama di puskesmas yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
Di tingkat provinsi, Jawa Barat menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Dengan populasi lebih dari 50 juta jiwa, sekitar 18% desa belum memiliki akses langsung ke fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas pembantu atau poskesdes. Ketimpangan ini diperparah oleh minimnya tenaga medis dan kurangnya edukasi kesehatan di tingkat komunitas.
Kelompok masyarakat yang paling terdampak adalah mereka yang bekerja di sektor informal seperti pedagang pasar, pengemudi ojek, petani, pemulung, hingga komunitas seni tradisional. Banyak dari mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan cenderung menunda pemeriksaan karena alasan biaya, jarak, atau ketidaktahuan akan pentingnya deteksi dini.
Salah satu isu yang kerap terabaikan adalah gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi. Kementerian Kesehatan RI mencatat bahwa lebih dari 35% masyarakat usia produktif mengalami gangguan penglihatan, namun hanya sepertiganya yang menggunakan alat bantu seperti kacamata. Di Jawa Barat, angka ini bahkan lebih tinggi di kalangan pekerja informal yang tidak memiliki akses rutin ke layanan mata.
Dalam konteks ini, berbagai inisiatif sosial dari sektor swasta menjadi pelengkap penting bagi upaya pemerintah. Salah satu contohnya adalah program Mandiri Bakti Kesehatan yang digagas oleh Bank Mandiri. Meski bukan solusi struktural, kegiatan ini menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem kesehatan formal.
Sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Bank Mandiri memberikan pemeriksaan kesehatan dan kacamata gratis bagi 600 penerima manfaat di Kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, pada Rabu (15/10/2025). Kegiatan ini juga digelar serentak di 12 kantor wilayah Bank Mandiri di seluruh Indonesia, menjangkau 7.000 penerima manfaat dari berbagai latar belakang.
Regional CEO Bank Mandiri Region VI/Jawa 1 Nila Mayta Dwi Rihandjani menegaskan bahwa kesehatan merupakan pondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kegiatan ini menjadi bukti komitmen kami dalam mendukung pemerataan akses layanan kesehatan,” ungkap Nila.
Dalam pelaksanaannya, Bank Mandiri berkolaborasi dengan Klinik Kesehatan Unpad untuk menyediakan layanan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi medis. Pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis juga dilakukan untuk mendukung produktivitas masyarakat.
Namun, kegiatan semacam ini hanya menyentuh permukaan dari persoalan yang lebih dalam. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem layanan kesehatan primer, termasuk puskesmas dan klinik desa. Digitalisasi sistem rujukan, peningkatan alokasi anggaran kesehatan, dan pelatihan tenaga medis menjadi langkah penting yang harus diakselerasi.
Gaya hidup sehat juga belum menjadi budaya yang mengakar di masyarakat. Tingkat konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, minimnya aktivitas fisik, serta rendahnya kesadaran terhadap pemeriksaan kesehatan berkala menjadi tantangan tersendiri. Edukasi dan kampanye publik perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya mengandalkan layanan kuratif, tetapi juga preventif.
Program seperti Mandiri Bakti Kesehatan dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan individu, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat. Inisiatif ini menjadi cerminan nyata komitmen sektor swasta dalam mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia unggul yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
“Kami ingin mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kesehatan, sekaligus memperluas dampak sosial yang positif. Ini adalah wujud sinergi kami bersama pemerintah dalam memperkuat fondasi kesehatan nasional,” tambah Nila.
Selain itu, Nila berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi dan gerakan bersama untuk menjaga kesehatan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan.
“Kami harap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi dan gerakan bersama untuk menjaga kesehatan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan,” ujar Nila.
Alternartif produk kesehatan atau UMKM serupa:
