Pengusaha saat ini tengah menghadapi krisis bahan baku industri yang serius, ditandai dengan lonjakan harga yang signifikan dan gangguan pasokan. Kondisi ini berdampak luas terhadap pelaku UMKM dan industri manufaktur. Rupiah yang terus melemah dan krisis bahan baku yang kian parah bisa berujung PHK massal atau kepailitan perusahaan. Hal itu sangat menyengsarakan kaum buruh.
Untuk sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dan sektor plastik harga bahan baku naik antara 40 hingga 50 persen, bahkan ada yang mengalami kenaikan hingga dua kali lipat.
Lonjakan harga bahan baku plastik dipicu oleh kenaikan kebutuhan nafta dan gangguan pasokan dari Timur Tengah. Selain itu, ketegangan geopolitik (perang Iran vs AS-Israel) ikut memperparah kondisi pasar global yang berdampak langsung pada harga bahan baku lokal.
Para pengusaha didorong untuk memperkuat jejaring komunitas dan mencari solusi alternatif agar dapat bertahan di tengah krisis pasokan dan tingginya harga bahan baku ini.
Merosotnya nilai tukar rupiah berdampak fatal terhadap sektor industri karena meningkatnya biaya impor bahan baku. Tekanan terhadap rupiah akan menyebar, biaya modal akan meningkat dan menyebabkan berbagai pukulan terhadap sektor riil. Hal ini juga akan menimbulkan persoalan serius terhadap belanja modal oleh lembaga pemerintah.
Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal pemerintah seperti peralatan dan permesinan mestinya mengutamakan buatan lokal.
Pemerintah sering mendesak perusahaan dan pelaksana proyek untuk menggunakan peralatan dan komponen lokal. Desakan itu merupakan paradoksal, mengingat kondisi industri dalam negeri sendiri justru kurang berdaya. Apalagi stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah ibaratnya justru menggelar karpet merah bagi komponen impor. Karena stimulus itu menanggung pajak dan bea masuk berbagai perusahaan yang terlibat dalam proyek nasional berskala besar seperti misalnya proyek ketenagalistrikan dan transportasi. Ternyata strategi dan tahapan pembangunan proyek nasional tanpa optimalisasi sumber daya dari dalam negeri. Sehingga menimbulkan krisis lokalisasi atau penggunaan komponen lokal.
Industrialisasi Substitusi Impor
Komitmen pemerintah untuk menggenjot lokalisasi komponen perlu disertai dengan langkah detail. Mestinya pemerintah menerapkan secara konsisten strategi Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) untuk perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan oleh negeri ini. Secara sederhana ISI dapat didefinisikan sebagai usaha suatu negara untuk melakukan substitusi barang-barang impor dengan barang-barang sejenis yang diproduksi oleh industri domestik.
Berdasarkan jenis barang yang diproduksi, ISI dikelompokkan menjadi dua hal. Pertama, yang berorientasi pada pasar atau market-based, di mana suatu negara memusatkan diri pada produksi barang-barang konsumtif dengan tetap mengimpor barang-barang kapital seperti mesin-mesin dan berbagai perlengkapan pabrik dan perkantoran. Kedua, yang berorientasi pada kapital atau capital based yang memusatkan pada produksi barang-barang kapital maupun bahan baku industri seperti mesin-mesin, peralatan industri, logam, semen, petrokimia, dan lain-lain. Mestinya, pemerintah menerapkan dua orientasi ISI di atas sekaligus terhadap program pembangunan infrastruktur.
Sebagai suatu strategi pembangunan, ISI diperkenalkan untuk pertama kalinya di Amerika Latin pada pertengahan dekade 1950-an. Strategi ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi ECLA (Economic Commission on Latin America) untuk mengatasi krisis neraca pembayaran yang dialami beberapa negara di kawasan itu. Dalam rekomendasinya, lembaga yang diketuai oleh Raul Prebisch, seorang mantan direktur Bank Sentral Argentina, menyebut pentingnya upaya bersama negara-negara Amerika Latin untuk mengurangi secara signifikan ketergantungan impornya dari negara-negara maju dengan membuat sendiri barang-barang konsumtif dan barang modal di dalam negeri. Strategi yang kemudian dikenal dengan nama ISI ini diberlakukan secara luas di kawasan Amerika Latin bersamaan dengan makin kuatnya pengaruh teori ketergantungan yang dipelopori para pemikir radikal di kawasan itu seperti Andre Gunder Frank, Osvaldo Sunkel, Fernando Henrique Cardoso, dan lain-lain.
Berbagai sektor industri mengalami pukulan hebat akibat melemahnya rupiah. Dari sektor industri perajin tahu-tempe hingga industri kertas. Asosiasi Pengusaha Pulp dan Kertas Indonesia menyatakan bahwa biaya impor kertas bekas meningkat hingga 50 persen menjadikan harga kertas berbahan baku kertas bekas di dalam negeri meningkat.
Saat ini pasar dalam negeri baru dapat memenuhi 30 persen dari total kebutuhan kertas bekas untuk didaur ulang menjadi kertas kemasan, koran, dan kertas tulis. Padahal kebutuhan kertas bekas dalam negeri diperkirakan mencapai 6 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, sekira 4,5 juta ton digunakan untuk industri kemasan dan sisanya 1,5 juta ton untuk industri koran. Yang paling berpengaruh langsung terhadap rakyat dengan melemahnya rupiah adalah menyebabkan harga makanan dan minuman olahan meningkat. Karena bahan bakunya masih banyak yang diimpor.
Fundamental nilai tukar ditentukan oleh terms of trade, yaitu perbandingan antara harga barang luar negeri dan harga barang domestik. Indonesia yang bergantung pada produk komoditas saat ini sangat terpukul karena harga komoditas di tingkat global relatif turun sehingga terms of trade kita relatif memburuk.
Untuk melihat kinerja nilai tukar rupiah terhadap dollar memakai teori purchasing power parity atau paritas daya beli. Seharusnya nilai satu dollar di mana pun di seluruh dunia dapat membeli barang atau jasa yang sama dengan jumlah yang sama pula. Dalam kondisi tersebut, seharusnya nilai tukar bisa mencerminkan perbandingan harga relatif di beberapa negara. Menurut The Economist, kondisi Indonesia telah mengalami undervalue sekitar 25 persen sejak 2013. Hal itu bisa diartikan bahwa nilai tukar rupiah yang aktual dinilai terlalu lemah dibandingkan fundamental yang dinilai berdasarkan teori paritas daya beli.
Perlu merumuskan kembali strategi dasar pelaku industri yang mengedepankan faktor nilai tambah. Indonesia harus totalitas untuk mendorong Industri dengan produk yang memiliki nilai tambah besar.
Menurut Haller dan Stolowy definisi nilai tambah atau value added adalah perbedaan antara nilai dari output suatu perusahaan atau suatu industri, yaitu total pendapatan yang diterima dari penjualan output tersebut, dan biaya masukan dari bahan-bahan mentah, komponen-komponen atau jasa-jasa yang dibeli untuk memproduksi komponen tersebut.
Nilai tambah diketahui dengan melihat selisih antara nilai output dengan nilai input suatu industri. Value added (VA) merupakan konsep utama pengukuran income suatu negara. Konsep ini secara tradisional berakar pada ilmu ekonomi makro, terutama yang berhubungan dengan penghitungan pendapatan nasional yang diukur dengan performance produktif dari ekonomi nasional yang biasanya dinamakan produk domestik. (*)
