Ditulis oleh Rizki Arfiana Putri
AYOBANDUNG.ID – Pada awal tahun 2025, pemerintah Indonesia telah meluncurkan salah satu program sosial paling ambisius dalam sejarah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa dan kelompok rentan.
Sebenarnya program ini bertujuan mulia, seperti mengatasi stunting, meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, dan memperkuat fondasi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia ke depan. Namun, di balik visi tersebut, terdapat kekhawatiran besar yang berisiko terhadap kesehatan anggaran negara.
Program MBG ini ditujukan untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SLB, Santri di pondok pesantren, balita, hingga ibu hamil dan menyusui. Menurut Detik Finance (April 2025), jumlah total target penerima manfaat adalah 82.9 juta orang pada akhir tahun 2025.
Sementara di bulan April 2025, pemerintah telah merealisasikan anggaran MBG sebesar Rp2,3 triliun. Dengan anggaran itu, sebanyak 3.265 juta orang telah menikmati program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Demi mendukung perluasan program MBG agar merata ke seluruh Indonesia, pemerintah menetapkan anggaran awalnya sebesar Rp71 triliun dengan estimasi kebutuhan total di tahun 2025 sebesar Rp171 triliun. Anggaran inilah yang menjadikan MBG sebagai salah satu program sosial terbesar dalam APBN 2025.
Baca Juga: Mempertanyakan Thrift, Tren Fesyen Hemat yang Tidak Adil untuk UMKM?
Pemerintah mengeklaim bahwa program MBG ini memiliki berbagai dampak strategis, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun ketahanan pangan.
Dilihat dari segi ekonomi, program MBG bisa mendorong keterlibatan UMKM, petani, dan nelayan sehingga mampu memperkuat ekonomi lokal dan membuka peluang usaha baru.
Program MBG juga diharapkan mampu menurunkan angka stunting sehingga masyarakat terutama kelompok rentan mendapatkan manfaat kesehatan yang signifikan dan kualitas hidup mereka bisa meningkat.
Tidak hanya itu saja, dengan menyediakan makanan bergizi bagi siswa, program ini dapat meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar mereka. MBG juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan terutama beras dan memperkuat produksi pangan lokal.
Baca Juga: Persib Juara Divisi Utama 1986, Tiga Pemain Diberi Beasiswa
Alih-alih dari manfaat tersebut, program MBG justru mendapatkan banyak respon negatif dari kalangan masyarakat maupun pelajar.
Terdapat banyak sekali kehawatiran masyarakat terkait program ini. Bahkan, saya sendiri juga kurang yakin dengan anggaran tersebut apakah makanan yang disediakan benar-benar bergizi dan higienis atau tidak.
Kekhawatiran ini muncul karena lama-kelamaan anggaran untuk MBG selalu berkurang dari yang awalnya Rp10.000,00 per porsi sekarang dipangkas menjadi Rp8.000,00 per porsi. Kalau pemangkasan terus berlanjut dampaknya pada kualitas makanan yang diberikan, mengingat saat ini harga kebutuhan pokok juga semakin mahal.
Menurut saya program MBG dirasa kurang efektif karena selain berdampak pada gizi dan kehigienisan makanan, dalam pelaksanaannya program MBG juga belum merata ke berbagai daerah.
Ada beberapa sekolah yang sudah menerima program ini, sementara wilayah yang lain belum. Hal inilah yang menimbulkan kesan ketidakadilan dan ketidaksiapan sistem logistik.
Saat ini Indonesia sedang mengalami defisit APBN. Pemerintah tengah mencari cara untuk mengatasi defisit APBN 2025 yang membengkak. Alokasi anggaran APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun tidak mampu diakomodir oleh pendapatan negara yang hanya sebesar Rp3.005,1 triliun. Dengan kata lain, negara mengalami defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun.
Salah satu penyebab terjadinya pembengkakan anggaran itu adalah beban anggaran dari program MB). Bahkan Menteri koordinator Bidang pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa anggaran yang tersisa untuk program MBG adalah sebesar Rp71 triliun atau hanya cukup membiayai hingga Juni 2025.
Zulkifli Hasan juga mengatakan untuk menjalankan program MBG satu tahun penuh diperlukan anggaran hingga mencapai Rp420 triliun.
Lantas yang menjadi pertanyaan uang sebanyak itu didapat dari mana?
Tidak mungkin pemerintah terus-menerus melakukan utang demi menutup kekurangan tersebut.
Bahkan, karena adanya defisit APBN, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Tujuan dari efisiensi adalah untuk mengoptimalkan penggunaan dana dan memastikan program-program prioritas seperti MBG tetap berjalan dengan baik.
Kebijakan tersebut berdampak besar terhadap beberapa sektor terutama pendidikan.
Program-program pendidikan yang selama ini dilaksanakan untuk mendukung proses dan aktivitas belajar anak-anak bangsa kini terkena dampaknya. Realitas yang terjadi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pendidikan dan cita-cita besar pemerintah, yaitu pencapaian tujuan Indonesia Emas 2045.
Namun, fakta yang kita lihat saat ini bertolak belakang antara apa yang dilakukan pemerintah, dan cita-cita serta tujuan yang ingin dicapai. Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami pemotongan dari yang sebelumnya Rp33.545 triliun dipangkas menjadi Rp26,2 triliun.
Sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dari Rp57,6 triliun menjadi Rp43,3 triliun.
Pemangkasan ini berdampak signifikan pada beberapa pos belanja strategis yang mendukung aktivitas pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), tunjangan guru non-PNS, Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (BPPTNBH), sehingga menyebabkan UKT mahasiswa mengalami kenaikan.
Baca Juga: Capek Rebahan? Self Reward Healing Jadi Solusi, tapi Isi Dompet Jadi Korbannya
Program MBG sebenarnya merupakan program yang baik karena bertujuan untuk meningkatkan gizi anak, namun pelaksanaannya belum efektif. Masalah distribusi, ketidaktepatan sasaran, dan pembiayaan yang besar justru membebani APBN dan memperbesar risiko defisit. ()
Penulis, Rizki Arfiana Putri, adalah mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret.
