AYOBANDUNG.ID — Seperti kebanyakan orang, Rika Muflihah punya stigma tersendiri tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Secara blak-blakan ia sempat cukup lama yakin jika JKN memang dikhususkan untuk mereka yang masuk kategori miskin. Bukan untuk semua kalangan.
Persepsinya sederhana, jika masih mampu berobat dengan biaya sendiri, lebih baik jangan JKN.
"Dulu itu mikirnya, JKN ya untuk yang tidak mampu berobat saja. Kalau kelas pekerja, ya baiknya bayar mandiri. Layanannya saya kira ala kadarnya, antre panjang, dan hal ribet lainnya," kenang perempuan 35 tahun itu sambil tersipu, mengingat cara pandangnya.
Stigma itu mengakar kuat di benaknya. JKN identik dengan kemiskinan, pelayanan buruk, dan kerumitan administrasi yang menjengkelkan. Ia bahkan sempat ragu memanfaatkan program ini meski sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Tahun 2016, di bulan-bulan terakhir kehamilan anak pertama, Rika dan suami masih berencana mengandalkan tabungan pribadi untuk biaya persalinan, sebagai antisipasi.
Ia dan suaminya khawatir akan kelancaran proses pengajuan jaminan kesehatan.
Cemasnya makin kentara saat dokter bilang jika anak pertama mereka harus dilahirkan caesar. Perkiraan biaya Rp 9 juta makin membuat kepalanya pusing.
"Waktu itu saya dan suami sadar, uang tabungan tidak cukup. Wah, panik itu," tutur Rika.
Namun, suasana berubah drastis, kala petugas administrasi mengingatkan manfaat kepesertaan JKN yang dimilikinya. Rasa cemas menguap jadi tenang, setelah petugas bilang operasi caesar itu gratis.
"Sebetulnya waktu itu, walau langsung merasa lega, masih ada sedikit skeptis. Masa sih gratis? Pasti ada biaya tambahan nanti?" ingatnya.
Operasi caesar pertama itu memecah stereotip yang selama ini ia yakini. Pelayanan dokter profesional, perawatan intensif. Semuanya berkualitas sama dengan yang berbayar.
"Saya dan suami jujur aja kaget. Ternyata kualitas pelayanan JKN aman-aman aja. Dan ya itu, biaya operasi caesar ditanggung bersih," lanjut wanita kelahiran 1990 itu.
Meski begitu, ada tersisa penyesalan. Ketika Athiya masih dalam kandungan, belum terdaftar sebagai peserta JKN. Alhasil biaya perawatan bayi Rp 2,6 juta tetap harus dibayar tunai.
"Ini akibat stigma saya sendiri. Kalau dari awal percaya JKN, pasti Athiya sudah didaftarkan sejak usia dalam kandungan 7-8 bulan," sesalnya.
Pengalaman pertama itu mengubah pandangan Rika secara radikal. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.
Ia menyadari program ini tidak diskriminatif. Tersedia untuk semua kalangan, apa pun status ekonominya dan berapa pun usianya, layak diakses oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), dan boleh pula untuk Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia.
"Saya baru paham itu setelah anak pertama lahir. Kadang kita banyak skeptisnya, abai antisipasi jadinya," tutur Rika.
Lahiran Kedua, Tak Ada Stigma
Empat tahun setelah kelahiran Athiya, saat hamil anak kedua, sikap Rika berubah 180 derajat.
Saat Hari Perkiraan Lahir (HPL) sudah mulai dekat, semua administrasi kepesertaan JKN sudah disiapkan rapi, termasuk untuk calon bayi.
"Ya, ada momen lucu. Suami sampai bilang, 'Kamu, mah, lebih semangat urus administrasi JKN daripada beli perlengkapan bayi.' Masih inget terus kata-katanya," ceritanya tertawa.
"Padahal dulu saya yang paling males dan curiga sama program jaminan kesehatan ini," tambahnya.
Operasi caesar kedua untuk kelahiran Shafa menjadi bukti nyata transformasi sudut pandangnya. Kali ini tidak ada kecemasan finansial, tidak ada keraguan tentang kualitas layanan. Semuanya berjalan mulus dan gratis total.
"Subhanallah, ya. Operasi caesar anak kedua gratis, perawatan Shafa juga gratis. Cuma tes COVID-19 saja Rp 150 ribu, karena memang belum masuk tanggungan waktu itu," kenangnya bersyukur.
Perbedaan psikologis antara dua persalinan itu sangat mencolok bagi Rika dan suaminya.
Pada kelahiran pertama mereka merasa stres memprediksi biaya. Pasca operasi pun beban pikiran ini masih ada tersisa. Di kelahiran kedua, pikirannya tenang, fokus sepenuhnya pada kesembuhan, dan merawat bayi.
"Yang pertama habis operasi, pikiran kemana-mana. Tagihan berapa, uang cukup tidak, mau pinjam siapa? Sedangkan yang kedua pikiran damai, cuma mikirin gimana caranya cepat sembuh dan bisa gendong bayi," bandingnya.
Stigma yang sudah luntur membuat Rika semakin aktif memanfaatkan layanan JKN. Cek laboratorium lengkap senilai Rp 1 juta, kontrol rutin anak-anak, bahkan periksa gigi, semuanya ia jalani tanpa beban finansial.
"Kalau masih punya stigma, mungkin saya masih ragu-ragu mau periksa. Takut mahal, takut pelayanannya jelek. Sekarang enggak mikir dua kali. Kesehatan nomor satu, sih, kalau sekarang" tegasnya.
Kendati begitu, tak dipungkiri, kini pun ia masih sering mendengar komentar negatif tentang JKN dari orang-orang di sekitarnya. Menurutnya, stigma tentang ini masih mengakar karena kurangnya pengalaman langsung.
"Orang cenderung percaya desas-desus tanpa mencoba sendiri. Padahal realitanya jauh berbeda," bebernya.
Kisah Rika sejalan dengan pencapaian Program JKN yang telah mengangkat beban biaya berobat masyarakat sekaligus memeratakan akses layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa JKN merupakan bagian integral dari upaya pemerintah mengatasi kemiskinan dan menyejahterakan rakyat.
"BPJS Kesehatan telah bekerja keras mewujudkan pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Kita patut bangga memiliki badan penyelenggara jaminan sosial yang melayani 98% rakyat Indonesia," kata Cak Imin dalam Sarasehan HUT ke-57 BPJS Kesehatan.
Pemerintah berkomitmen penuh mendukung program ini. Setiap tahun, pemerintah pusat mengalokasikan Rp 47 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, sementara pemerintah daerah turut mendukung suksesnya program dalam melayani masyarakat.
"Masyarakat baru sadar betapa pentingnya BPJS Kesehatan aktif kalau sudah masuk rumah sakit," imbuh Cak Imin.
Masih dalam keterangan resmi yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan komitmen menghadirkan layanan JKN yang mudah, cepat, dan setara.
"Dahulu tidak semua orang bisa mengakses layanan kesehatan memadai. Sekarang semua lapisan masyarakat yang menjadi peserta JKN aktif bisa berobat tanpa terkendala biaya mahal," tuturnya dalam situs resmi BPJS Kesehatan.
Selain itu, Indonesia memasuki era aging population dengan risiko kesehatan yang terus meningkat, ditambah meningkatnya penyakit kronis yang membutuhkan biaya besar.
Karenanya, BPJS Kesehatan terus didorong pelayanan promotif dan preventif, khususnya deteksi dini sebagai upaya pencegahan.
Lebih cepat diantisipasi, lebih baik. Sememangnya kesadaran bahwa JKN berlaku guna untuk semua kalangan (terlepas status ekonomi, usia, bahkan untuk WNA sekalipun) harus ditularkan.
Rika berharap kisahnya bisa mengubah stigma serupa di masyarakat. Dua operasi caesar yang ia terima ialah bukti nyata dalam memastikan kepesertaan JKN aktif, baik untuk diri sendiri ataupun keluarga.
"Saya ingin orang-orang tidak mengulangi kesalahan saya di kelahiran anak pertama. Jangan biarkan stigma menghalangi akses ke layanan kesehatan. Tapi untungnya kelahiran anak kedua jauh lebih baik, karena kami tidak skeptis lagi," tutup Rika. (*)
