AYOBANDUNG.ID -- Menjelang akhir tahun, Jawa Barat kembali bersiap menghadapi gelombang besar kunjungan wisatawan yang diperkirakan melonjak signifikan pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dengan catatan kunjungan mencapai 175 juta orang hingga November, provinsi ini menjadi salah satu destinasi utama di Indonesia, sehingga kebutuhan pangan, akomodasi, dan transportasi dipastikan meningkat tajam.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, menegaskan lonjakan wisatawan membawa dampak ganda. Di satu sisi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mendapat dorongan positif, namun di sisi lain, tekanan terhadap inflasi dan pasokan pangan menjadi tantangan yang harus diantisipasi.
“Di momen liburan tentunya akan meningkat lagi demand, orang berlibur, akomodasi naik, sektor makan-minumnya naik, ini perlu kita antisipasi ketika wisatawan datang, stok pangannya mencukupi,” ungkap Muslimin pada Selasa, 9 Desember 2025.
Muslimin menyampaikan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi Jawa Barat November 2025 berada di angka 2,54 persen secara tahunan, dengan inflasi year to date sebesar 2,19 persen. Angka ini masih terkendali, namun komoditas pangan strategis seperti beras, cabai merah, minyak goreng, serta protein hewani tetap menjadi perhatian utama.
“Ada beberapa komoditas yang perlu dicermati yaitu cabai merah, beras, kemudian minyak goreng,” ujar Muslimin.

Tak hanya itu, Muslimin mengatakan, produksi padi Jawa Barat tahun ini mencapai 5,91 juta ton, naik 18,64 persen dibanding 2024. Namun harga beras tetap melampaui HET karena penyaluran beras SPHP baru terealisasi 24,67 persen hingga pertengahan November. Kondisi ini, lanjut dia,menunjukkan bahwa intervensi pasar belum optimal, sehingga distribusi harus dipercepat agar tidak menimbulkan gejolak harga di tengah lonjakan permintaan akhir tahun.
Selain pangan, menurut Muslimin, sektor transportasi menjadi perhatian penting. Kementerian Perhubungan telah menyiapkan berbagai diskon tarif angkutan darat, laut, dan udara untuk mendukung mobilitas masyarakat.
“Untuk tarif saat ini dari Kementerian Perhubungan itu sudah ada berbagai diskon, baik itu angkutan darat, laut maupun udara, sudah ada diskon. Tarifnya jadi mendukung untuk orang mobilitasnya tinggi dan juga untuk konsentrasi untuk liburannya,” jelas Muslimin.
Langkah ini, lanjut Muslimin, diharapkan menekan biaya perjalanan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dengan mobilitas tinggi, wisatawan akan lebih leluasa menjangkau destinasi di 27 kabupaten/kota Jawa Barat, mulai dari kawasan pegunungan, pantai, hingga pusat kuliner.

Namun, lonjakan wisatawan juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap inflasi daerah. Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci. Sinergi dan komitmen itu pun dituangkan dalam pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Barat yang mengangkat tema : ”Sinergi pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Untuk HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang Aman dan Terkendali”.
“Seluruh langkah koordinasi menjadi kata kunci sinergi antara Pemrov, karena Pemrov tidak bisa bekerja sendiri. Demikian juga Bank Indonesia, kami akan bekerja sama dengan berbagai stakeholders menyatukan langkah terobosan kebijakan apa yang perlu ditelurkan di tahun 2026,” tegas Muslimin.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menambahkan bahwa keterbukaan data industri dan kesiapan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas. “Target kami di tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat 5,5% dan ini belum tercapai, mudah-mudahan di akhir tahun ini di triwulan 4 kita bisa mengejar,” ujarnya.
Erwan juga menyoroti perlunya transparansi dari perusahaan-perusahaan besar di Jawa Barat. “Ternyata belum ada keterbukaan sepenuhnya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat. Oleh karena itu tadi saya tekankan kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menyampaikan informasi yang benar,” katanya.
Erwan mengungkapkan, Jawa Barat memiliki 59 kawasan industri dan lebih dari 10 ribu perusahaan, namun pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 hanya 5,20 persen, masih di bawah target 5,5 persen. “Itu yang menghambat kenapa kita pada triwulan ketiga ini hanya 5,20 persen. Masih jauh dari target kita 5,5, nah ini salah satunya tidak ada keterbukaan dari para pengusaha,” tambah Erwan.
Selain faktor struktural, Erwan menilai, cuaca dan bencana juga menjadi hambatan. Dengan 27 kabupaten/kota rawan bencana, mitigasi dan koordinasi lintas stakeholder terus dilakukan untuk menjaga pasokan pangan. “Jawa Barat ini adalah rawan bencana di semua wilayah, di 27 kota/kabupaten Jawa Barat ini rawan bencana. Oleh karena itu, kami terus melakukan mitigasi,” jelas Erwan.
Sementara itu, untuk menjaga pasokan pangan, koordinasi dengan Bulog dan BUMD pangan terus diperkuat. Bank Indonesia mendorong peran BUMD sebagai off-taker agar distribusi lebih efisien. “Kami mencoba meningkatkan peran daripada BUMD pangan dalam membantu pemerintah daerah sebagai off-taker,” ungkap Muslimin.

Digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Program QRIS Tap diperluas ke transportasi publik, pusat perbelanjaan, dan layanan pemerintah daerah.
Muslimin menilai, dengan digitalisasi, transaksi wisatawan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Hal ini mendukung ekosistem pariwisata yang modern sekaligus memperkuat daya saing Jawa Barat sebagai destinasi utama.
“QRIS Tap ini tengah dilancarkan, ditingkatkan untuk penggunaan di publik baik itu metro Jabar Trans, pusat-pusat perbelanjaan seperti mall di Trans Studio sudah juga dilakukan,” kata Muslimin.
Apresiasi juga diberikan kepada kabupaten/kota yang berhasil mengendalikan inflasi melalui Pinunjul Award, serta penghargaan Jawara Ekonomi Digital bagi daerah yang sukses mengakselerasi transformasi digital. Langkah ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi berjalan beriringan sebagai strategi pembangunan daerah.
“Provinsi Jawa Barat siap untuk menghadapi hari libur, Natal dan Tahun Baru, dan juga siap untuk melakukan berbagai hal menjaga stabilitas harga di semester pertama tahun 2026 sampai dengan HLM, TPID, TP2DD yang akan dating," pungkas Muslimin.
Alternatif kebutuhan wisata akhir tahun atau produk serupa:
