AYOBANDUNG.ID -- Kota Bandung, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan budaya di Jawa Barat, tengah menghadapi tantangan pelik dalam sektor transportasi. Kemacetan yang kian parah, dominasi kendaraan pribadi, serta keterbatasan infrastruktur menjadi momok yang menggerus kualitas hidup warganya.
Namun, harapan baru muncul melalui kehadiran Metro Jabar Trans (MJT) dan feeder MJT, sebuah inisiatif ambisius yang digadang-gadang mampu merevolusi sistem transportasi publik Bandung Raya.
Diluncurkan sebagai bagian dari program Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung, MJT kini telah beroperasi di enam koridor utama dengan total 95 armada bus. Kehadiran feeder MJT, yang mulai beroperasi sejak 1 Oktober 2025, menambah 22 unit angkot modern yang melayani 51 titik pemberhentian resmi.
Feeder MJT dirancang untuk menjangkau kawasan permukiman dan menghubungkan masyarakat ke koridor utama MJT. Rute awal mencakup Simpang Soekarno-Hatta–Pasar Baru ABC, Cicadas–Elang, dan Soreang–Ciwidey. Layanan ini beroperasi dari pukul 08.00 hingga 19.00 WIB dan masih digratiskan selama masa uji coba.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dhani Gumelar, feeder MJT merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Kami menghadirkan angkutan kecil dengan pelayanan setara bus, termasuk sistem pembayaran non-tunai dan sopir yang terlatih,” ujarnya.
Salah satu inovasi utama dari MJT dan feeder-nya adalah penerapan QRIS Tap sebagai metode pembayaran. Kolaborasi dengan Bank Indonesia ini memperkuat gerakan cashless society dan meningkatkan transparansi layanan publik.
Tak hanya itu, digitalisasi juga diterapkan melalui sistem CCTV, GPS tracking, dan advance driver assistance system (ADAS). Teknologi ini mampu mendeteksi pengemudi yang mengantuk, melebihi kecepatan, atau menggunakan ponsel saat berkendara, sebuah lompatan besar dalam aspek keselamatan transportasi publik.
Namun, di balik kemajuan ini, tantangan struktural masih membayangi. Berdasarkan Laporan Kajian Rasio Pengguna Kendaraan Pribadi vs Kendaraan Umum Tahun 2023, rasio pengguna transportasi umum di Kota Bandung pada 2023 hanya mencapai 9,84 persen, jauh dari target 21 persen yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Dominasi kendaraan pribadi yang mencapai 86 persen dari total perjalanan harian di Bandung memperparah kemacetan. Trotoar yang sempit, minimnya integrasi antarmoda, dan persepsi negatif terhadap angkutan umum menjadi hambatan utama dalam mendorong peralihan moda.
Pemerintah Kota Bandung telah mengkaji pengaturan jam operasional sekolah, kantor, dan sektor komersial sebagai solusi jangka pendek. Namun, tanpa penguatan angkutan massal, kebijakan ini dinilai belum cukup efektif.
Proyek BRT Cekungan Bandung yang akan dimulai Januari 2026 menjadi harapan besar. Jalur khusus BRT, halte modern, dan depo akan dibangun di sejumlah ruas jalan utama. Langkah ini sejalan dengan rencana konversi armada MJT ke kendaraan listrik.
Selain menekan emisi karbon, konversi ini mendukung target nasional net zero emission pada 2060. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan turut memfasilitasi kebijakan BRT nasional. “Jadi kami mohon maaf jika akan ada gangguan lalu lintas selama pembangunan,” kata Dhani.
Sebagai informasi, PT Jasa Sarana ditunjuk sebagai bus management company yang bermitra dengan operator lokal. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan operasional MJT dan feeder MJT.
Kepala Biro Perekonomian Jawa Barat, Budi Kurnia, menegaskan bahwa transportasi adalah parameter peradaban. “Kalau orang bisa cepat sampai tujuan, suasana hatinya bahagia, itu bisa berdampak pada ekonomi lokal karena akhirnya dia rela mengeluarkan uang di Jawa Barat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas antar titik keramaian. “Feeder ini akan menghubungkan semua titik penting di Bandung Raya. Ini bukan proyek baru, tapi gagasan lama yang baru bisa diwujudkan sekarang,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen memberikan tarif khusus bagi pelajar, mahasiswa, lansia, dan penyandang disabilitas jika sistem pembayaran diberlakukan di feeder MJT. Hal ini menunjukkan inklusivitas sebagai prinsip utama layanan publik. Masyarakat pun diajak untuk menjaga dan mendukung layanan ini.
“Kami berharap masyarakat ikut menjaga layanan ini agar bisa dinikmati bersama,” ujar Dhani.
Partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan transformasi ini. Pasalnya, jika berhasil, sistem MJT dan feeder MJT berpotensi menjadi model nasional. Bandung bisa menjadi contoh bagaimana sinergi antarpihak mampu mengatasi kemacetan dan membangun mobilitas yang beradab.
Dengan tagline “Lembur diurus, kota ditata,” Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menempatkan transportasi sebagai elemen strategis dalam penataan kota dan peningkatan kualitas hidup warga. Inisiatif ini bukan sekadar menghadirkan moda baru, tetapi menegaskan arah transformasi menuju ekosistem transportasi publik yang cerdas, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan.
“Transformasi ini adalah program semua pihak. Intinya, transportasi adalah parameter peradaban," ujar Budi.
Alternatif produk UMKM atau kebutuhan serupa:
