Enam puluh tiga tahun adalah usia yang tidak singkat bagi lembaga penyiaran publik. Televisi Republik Indonesia (TVRI), sejak mengudara pertama kali pada 24 Agustus 1962, sudah melalui begitu banyak fase politik, teknologi, dan sosial.
Ia pernah menjadi satu satunya jendela televisi bangsa, lalu menyaksikan hadirnya televisi swasta yang agresif, hingga kini berjuang keras di tengah derasnya arus digital. Namun pertanyaan besar selalu muncul setiap kali ulang tahun TVRI dirayakan: apakah televisi publik ini masih relevan, atau sekadar menjadi monumen sejarah yang menua bersama penontonnya.
Pada masa awal, TVRI tampil sebagai simbol kemajuan dan sekaligus instrumen kontrol negara. Siaran berita, program hiburan, sampai tayangan budaya diatur ketat untuk mendukung stabilitas politik dan pembangunan ala pemerintah pusat.
Tiga dekade lamanya masyarakat Indonesia hidup bersama layar tunggal, dengan sedikit ruang bagi perbedaan suara. TVRI bukan sekadar televisi, ia adalah representasi negara. Baru ketika televisi swasta muncul lewat RCTI pada 1989, dominasi itu sedikit tereduksi, meski kendali pemerintah terhadap isi siaran tetap kuat.
Runtuhnya Orde Baru pada 1998 menjadi titik balik dramatis. Euforia kebebasan pers menjelma ledakan jumlah media cetak, radio, televisi, hingga portal online. TVRI pun harus mencari bentuk baru, karena publik kini punya pilihan lain. Namun di sinilah tantangan bermula.
Sementara televisi swasta berlomba menghadirkan hiburan segar, TVRI sering tertinggal dengan pola lama. Alih alih menjadi kanal publik yang kritis, ia cenderung memilih aman. Padahal harapan publik cukup besar: TVRI semestinya tampil sebagai televisi independen yang netral, bukan sekadar bayangan birokrasi.
Memasuki era 2000-an, transformasi teknologi makin menekan posisi televisi publik. Media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, lalu Instagram dan TikTok mengubah pola konsumsi informasi masyarakat.
Riset Nielsen menunjukkan jumlah pemirsa televisi konvensional terus turun rata rata 5 persen setiap tahun, sementara laporan Asia Magnite 2024 menyebut 88 persen pengguna internet Indonesia atau sekitar 197 juta orang mengakses konten digital setidaknya dua kali seminggu.
Angka ini menjelaskan mengapa televisi tidak lagi menjadi panggung utama percakapan publik. Generasi muda memilih layar kecil di genggaman ketimbang layar besar di ruang keluarga.
TVRI sebenarnya tidak kehilangan modal. Jangkauan siarannya sangat luas, mencakup lebih dari 78 persen populasi Indonesia dan ditargetkan mencapai 95 persen lewat program Digital Broadcasting System.
Rencana besar untuk menjadi World Class Broadcaster pada 2031 pun sudah dicanangkan. Namun pertanyaan terpenting bukan pada infrastruktur, melainkan pada isi. Sehebat apa pun jangkauan sinyal, tanpa konten yang menggugah, publik akan tetap berpaling.
Kita bisa belajar dari momentum pandemi. Program “Belajar dari Rumah” yang disiarkan TVRI membuktikan bahwa televisi publik mampu mengambil peran signifikan sebagai kanal pendidikan nasional. Selama beberapa bulan, jutaan siswa dan orang tua bergantung pada TVRI.
Sayangnya, langkah ini berhenti sebagai program darurat, tidak dijadikan warisan permanen. Padahal di tengah ketimpangan akses internet, televisi pendidikan seperti itu bisa menjadi solusi jangka panjang.
Bandingkan dengan BBC di Inggris atau NHK di Jepang. Keduanya sama sama televisi publik, tetapi berhasil menjaga relevansi. BBC dikenal karena dokumenter investigatif dan liputan internasional yang kredibel, sementara NHK konsisten menghadirkan program pendidikan berkualitas dengan kanal digital khusus pelajar.
TVRI seharusnya bisa mengambil inspirasi, menyesuaikan dengan kebutuhan lokal Indonesia yang kaya budaya. Tayangan budaya dan lokalitas mestinya jadi kekuatan, bukan sekadar sisipan di jam non-prime.
Masalahnya, TVRI masih terjebak dalam pola aman. Program berita lebih mirip seremoni ketimbang ruang kritis, tayangan hiburan kurang memikat, dan program budaya jarang viral.
Padahal publik kini menilai relevansi dari seberapa besar sebuah konten menembus percakapan digital, bukan sekadar berapa lama mengudara. Generasi muda ingin melihat konten yang interaktif, segar, dan berhubungan dengan realitas mereka.
Kepercayaan terhadap TVRI memang masih ada, terutama dari generasi tua yang tumbuh bersamanya. Namun kepercayaan saja tidak cukup. Generasi baru akan menilai dari kualitas dan konsistensi. Jika TVRI terus mempertahankan pola lama, ia berisiko berubah menjadi museum televisi.
Tetapi jika mampu memanfaatkan momentum ulang tahun ke 63 ini sebagai titik awal reformasi, TVRI bisa kembali relevan sebagai rumah bersama.
Reformasi itu harus menyentuh tiga hal. Pertama, keberanian menghadirkan konten kritis yang independen, bukan hanya mengikuti agenda pemerintah. Kedua, kreativitas untuk menggarap program budaya dan pendidikan dengan kemasan yang dekat dengan anak muda.
Ketiga, strategi digital yang serius, bukan sekadar unggah ulang tayangan televisi ke YouTube, tetapi menciptakan format yang memang didesain untuk platform digital.
TVRI punya modal, punya sejarah, dan masih punya jangkauan. Yang dibutuhkan hanya satu hal: keberanian untuk bertransformasi. Publik tidak menuntut TVRI menjadi televisi sempurna.
Publik hanya ingin TVRI kembali menjadi televisi publik, yang netral, relevan, dan jujur menyuarakan kepentingan rakyat di tengah kebisingan dunia digital. Jika itu dilakukan, usia 63 bukan sekadar angka tua, tetapi awal dari kebangkitan baru. (*)
