Bandung kembali berada di persimpangan kebijakan. Rencana pembongkaran Teras Cihampelas, menyusul arahan Gubernur Jawa Barat, membuka diskusi lama yang belum benar-benar selesai: bagaimana kota ini memperlakukan ruang publik yang dibangun dari uang rakyat.
Perdebatan sering kali berhenti pada soal estetika—apakah Teras Cihampelas indah atau justru mengganggu wajah kota. Padahal, persoalan yang lebih mendasar justru terletak pada aspek pengelolaan anggaran dan kebermanfaatan. Teras Cihampelas bukan dibangun dari dana pribadi siapa pun, melainkan dari pajak.
Membongkar berarti mengeluarkan biaya baru. Membangun ulang sebelumnya juga menelan biaya besar. Dalam kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian, wajar jika publik bertanya: apakah pembongkaran adalah pilihan paling bijak, atau sekadar pilihan paling cepat?
Uang rakyat semestinya diperlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab jangka panjang. Setiap kebijakan yang menyangkut pembongkaran fasilitas publik idealnya mempertimbangkan satu hal utama: sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh warga secara luas.
Alih-alih dihapus, fasilitas yang sudah ada sesungguhnya masih menyimpan potensi. Teras Cihampelas adalah ruang. Dan ruang publik selalu bisa ditafsir ulang, disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kepentingan warga.
Dengan penataan dan konsep yang tepat, kawasan tersebut dapat dialihfungsikan menjadi ruang kerja bersama terbuka, pusat aktivitas komunitas, ruang literasi, atau perpustakaan publik yang mudah diakses. Fungsi semacam ini justru menjawab kebutuhan warga kota hari ini—ruang berkumpul yang inklusif, produktif, dan murah.
Pendekatan semacam ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memperluas nilai guna. Satu ruang bisa melayani banyak kepentingan: pelajar, pekerja lepas, komunitas seni, hingga warga yang sekadar ingin ruang aman untuk beraktivitas.
Banyak kota besar di dunia memilih merawat dan mengolah ulang ruang yang dianggap gagal, bukan membongkarnya. Mereka menjadikan kekeliruan masa lalu sebagai pelajaran, bukan alasan untuk memulai pemborosan baru. Kreativitas kota justru diuji ketika mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan.
Bandung sering menyematkan identitas sebagai kota kreatif. Maka, kreativitas itu seharusnya tidak hanya tampak dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam cara mengambil keputusan: berani mengelola, bukan sekadar menghapus.
Baca Juga: Di balik Senyapnya Teras Cihampelas, Ada Cerita para Pejuang Rupiah
Wali Kota Bandung berada pada posisi strategis untuk menunjukkan keberpihakan pada prinsip pengelolaan uang publik yang bijak. Keputusan untuk tidak membongkar, melainkan mengoptimalkan, akan menjadi pesan kuat bahwa pemerintah kota mendengar suara warganya.
Tulisan ini bukan penolakan, melainkan ajakan berpikir ulang. Kota yang baik bukan kota yang terus membangun yang baru, melainkan kota yang mampu merawat apa yang sudah dimiliki dan membuatnya bermakna bagi sebanyak mungkin orang.
Bandung tidak kekurangan ide. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang tenang, rasional, dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam hal Teras Cihampelas, mungkin pilihan terbaik bukan merobohkan—melainkan menghidupkan kembali. (*)
