AYOBANDUNG.ID -- Kota Bandung menghadapi tantangan nyata dalam memperkuat fondasi ekonomi inklusif. UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah masih berhadapan dengan keterbatasan akses pembiayaan formal dan rendahnya literasi keuangan.
Kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha kecil rentan terhadap jeratan pinjaman informal dengan bunga tinggi. Di sisi lain, geliat usaha kreatif dan kuliner terus tumbuh, sehingga kebutuhan akan dukungan pembiayaan semakin mendesak.
Dalam konteks tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Bandung memperkuat sinergi untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi masyarakat.
“OJK Jawa Barat terus mendorong percepatan akses keuangan yang inklusif bagi UMKM dan masyarakat luas agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan merata," ungkap Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman.
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) menjadi instrumen penting untuk membaca kondisi riil. Darwisman menjelaskan, saat ini IKAD Kota Bandung berada pada level 6,57, yang menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal tergolong baik dan relatif merata.
Angka ini menjadi indikator bahwa Bandung relatif lebih maju dibandingkan beberapa kota lain di Jawa Barat, meski masih ada kantong masyarakat yang belum sepenuhnya terhubung dengan layanan keuangan.
“Data tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program kerja berbasis bukti agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Darwisman.
Pendekatan berbasis bukti ini pun sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis OJK dan BPS. Survei tersebut mencatat bahwa indeks literasi keuangan nasional naik dari 65,43 persen pada 2024 menjadi 66,46 persen pada 2025, sementara indeks inklusi keuangan melonjak dari 75,02 persen menjadi 80,51 persen.
Sepanjang tahun 2025, TPAKD Kota Bandung melaksanakan berbagai program peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Program Cerdas Keuangan melalui Sekolah Pasar Modal, Bandung Melawan Rentenir melalui Kampung Bersih Rentenir, serta pendampingan literasi keuangan kepada masyarakat menjadi contoh nyata bagaimana edukasi dipadukan dengan aksi sosial.
Pemberdayaan UMKM juga diperkuat melalui peningkatan akses pembiayaan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat pada 2025 tercatat mencapai Rp16,89 triliun, dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bandung sebagai penyumbang terbesar.
Secara nasional, penyaluran KUR hingga triwulan III 2025 telah mencapai Rp203,5 triliun dari target Rp300 triliun, dengan 60,05 persen disalurkan ke sektor produksi. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya dan menjadi bukti bahwa akses pembiayaan formal semakin menjangkau pelaku usaha kecil.
Program Buruan Sae, menabung melalui Bank Sampah, serta Bandung KEJAR Prestasi turut mendukung penguatan ekonomi berbasis pangan lokal, pengelolaan lingkungan, dan perluasan akses keuangan bagi pelajar. Inovasi ini memperlihatkan bahwa inklusi keuangan dapat berjalan beriringan dengan agenda lingkungan dan pendidikan.
Salah satu bentuk sinergi lainnya adalah dukungan TPAKD Kota Bandung untuk mengimplementasikan Program Tabungan Kurban ASN Jawa Barat (BEREHAN). Program ini telah diimplementasikan di tingkat provinsi dan kini diperluas ke kota. Tujuannya bukan hanya memperkuat budaya menabung, tetapi juga mendukung usaha peternakan dan peningkatan ekonomi daerah.
Selain itu, sinergi program juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui penguatan rantai pasok, pembiayaan sektor pangan, serta pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha lokal, program ini diharapkan dapat berjalan berkelanjutan.
“Program kerja ke depan diarahkan pada penguatan literasi dan inklusi keuangan, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ekosistem pembiayaan daerah, dengan tetap mengacu pada kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat,” ungkap Darwisman.
Secara khusus, Pemerintah Kota Bandung akan mendorong pengembangan potensi sektor ekonomi kreatif pada tahun 2026 sebagai salah satu fokus utama pembangunan ekonomi daerah. Sektor ini dipandang memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing kota.
Data BPS Kota Bandung 2025 menunjukkan jumlah UMKM di kota ini mencapai lebih dari 103 ribu unit usaha. Pertumbuhan UMKM di Jawa Barat juga diproyeksikan meningkat, dengan Kabupaten Bandung dan Bogor menjadi penyumbang terbesar sektor kuliner. Angka ini memperlihatkan bahwa sektor UMKM tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga semakin beragam dalam jenis usaha.
Penguatan sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat berjalan beriringan dengan dukungan akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan sinergi lintas pemangku kepentingan. Dengan demikian, potensi besar yang dimiliki Bandung dalam bidang kuliner, fesyen, dan seni dapat dikapitalisasi secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa UMKM masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jaminan, rendahnya literasi digital keuangan, serta ketergantungan pada pembiayaan informal. Namun, dengan program yang terarah dan dukungan lintas sektor, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat struktur ekonomi lokal.
“Melalui sinergi yang berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan program-program tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan struktur ekonomi daerah, serta mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Darwisman.
Alternatif produk UMKM Bandung atau serupa:
