“Islam téh Sunda, Sunda téh Islam”, ungkapan yang sangat terkenal. Membuat banyak orang menerimanya begitu saja, seakan-akan inheren secara asali. Padahal slogan ini lahir belakangan, diucapkan oleh Endang Saifuddin Anshari pada pemaparan makalah Riungan Masyarakat Sunda di Bandung pada 1967.
Menurut Chaider S. Bamualim dalam Negotiating Islamisation and Resistance: A Study of Religions, Politics and Social Change in West Java from the Early 20th Century to the Present (2015), sikap Anshari ini terbilang nyentrik dibandingkan corak organisasinya, Persatuan Islam (PERSIS). Jelas pandangan ini mencerminkan sintesis Sunda-Islam, berdiri di atas ikhtiar membangun jembatan kultural dan religius. Jargon ini juga berguna untuk mendukung agenda dakwah bagi kaum muslim tradisional maupun modern.
Jakob Sumardjo sebagaimana yang dikutip oleh Asep Salahudin dalam Sufisme Sunda (2017) memberi komentar yang menarik, “Benarkah Sunda identik dengan Islam dan Islam identik dengan Sunda? Jawabannya …., kita jangan terburu-buru mengambil kesimpulan seperti itu. Kecuali kalau kita selalu nyaman hidup dalam jargon.”
Dakwah yang Menguat
Dalam penutup bukunya Gebruiken en Godsdienst der Soendanezen (1935), Hidding mencatat bahwa meskipun Islam telah berabad-abad memengaruhi Sunda, cara hidup masyarakatnya masih menunjukkan corak keberagamaan yang “lama”. Artinya, tiga puluh dua tahun sebelum jargon itu muncul, religiusitas masyarakat Sunda belum banyak berubah. Baru setelah itu dakwah kian tumbuh dan menguat.
Perubahan ini tampak jelas dalam catatan Ajip Rosidi dari penelitian Proyek Sundanologi (1987–1989). Ia menunjukkan bahwa masyarakat Sunda modern semakin menekankan tauhid, menempatkan pendidikan agama sebagai hal penting, sementara praktik menyajikan sasajén dan kepercayaan pada uga makin berkurang.
Fenomena islamisasi ini juga dibahas Rifki Rosyad dalam A Quest for True Islam: A Study of the Islamic Resurgence Movement among the Youth in Bandung (2006). Dalam konteks kontemporer, gerakan pemurnian Islam bahkan meluas hingga menyentuh ranah ekonomi, sosial, dan budaya.
Rangkaian proses islamisasi itu bukan hanya memengaruhi praktik keagamaan sehari-hari, tetapi juga merembes ke ranah politik. Identitas keagamaan yang kian menonjol di kalangan masyarakat Sunda kemudian menjadi salah satu penentu dalam dinamika politik kontemporer. Hal ini tampak, misalnya, dalam Pilgub Jawa Barat 2018.
Herdiansah dan Al-Banjari (2023) mencatat dari data exit poll bahwa orang Sunda menempatkan identitas agama dan suku sebagai indikator penting dalam menentukan preferensi politik. Sebanyak 56% responden menyatakan sangat setuju dan 35% setuju, sebuah gambaran tentang kuatnya religiusitas dan identitas kolektif berperan di ruang kekuasaan.
Lakon Sejarah yang Panjang
Abdul Syukur (2011) melalui jurnal “Islam, Entitas, dan Politik Identitas: Kasus Sunda”, mengetengahkan masalah tersebut dengan serius. Menurutnya identitas Sunda yang berasosiasi dengan Islam merupakan konstruksi akibat kekalahan sejarah.
Islam mengambil posisi sebagai sumber legitimasi baru bagi Sunda, sekaligus menjadi kekuatan pembeda dari hegemoni kebudayaan Jawa. Sunda telah menjadi korban dari penaklukan yang dilakukan oleh Majapahit – Hindu, Mataram – Islam, hingga Demak.
Lapis peminggiran Sunda terus berlanjut hingga datangnya kolonialisme Eropa. Lukito dan Rohayani (2024) dalam “Hambatan Pemberitaan Injil di Tatar Pasundan: Suatu Auto Kritik” mengatakan bahwa mengakarnya Islam dalam budaya Sunda, turut ditanamkan akibat penjajahan yang menerbitkan aturan tanam paksa. Islam menjadi kekuatan pelindung yang mampu membangun resistensi terhadap identitas asing bagi orang-orang Sunda kala itu. Sunda-Islam vis a vis dengan Eropa-Kristen.
Setelah Indonesia modern terbentuk, Sunda lebih dikenali sebagai kategori kesukuan. Pada masa ini etos keislaman makin menguat, bahkan tak tanggung menjadi kekuatan politik yang melawan. Kartosuwiryo berhasil menggerakkan orang-orang Sunda dengan membawa visi kekuatan Islam politis melalui Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII).
Nina H. Lubis menerangkan bahwa pada 7 Agustus 1949, terjadi proklamasi Negara Islam Indonesia (NII) di Kabupaten Tasikmalaya. Hingga tahun 1957 gerakan ini telah mendapatkan 13.129 tentara, 3.000 senjata, menguasai 20% area Tasikmalaya, 14% area Ciamis, dan 15% area Garut, termasuk wilayah Gunung Halu dan Cililin, Cianjur selatan, dan sekitaran Gunung Salak di Bogor.
Setelah tragedi 1965, Orde Baru mengusung proyek nasionalisme bercorak militeristik yang memangkas berbagai kekuatan sayap kiri dan kanan, termasuk kontrol atas dominasi politik Islam. Aksi ini terjadi sebagaimana sebelumnya pasukan Siliwangi berhasil menumpas DI/TII. Sejak itu Sunda berada di bawah hegemoni baru, yakni nasionalisme ala Soeharto.
Di sinilah peluang menegaskan Sunda-Islam datang, utamanya bagi kelompok yang berkiblat pada kekuatan politik Islam seperti Masyumi dan turunannya. Inilah yang menjadi konteks munculnya jargon “Islam téh Sunda, Sunda téh Islam”.
Semangat politik Islam kini diterjemahkan dalam jalan dakwah khususnya lewat bidang pendidikan yang terus beroperasi meskipun dalam tekanan. Bahkan yang uniknya justru dipandang lebih sejalan dengan agenda Orde Baru yang masif melakukan pembinaan keagamaan (agamaisasi), ketimbang menyuarakan aspirasi politik.
Akhirnya, meskipun Islam politik kalah telak, islamisasi kultural justru mendapatkan panggung yang luas. Misalnya pada 1977 Muhammadiyah meresmikan Ma’had Darul Arqam di Garut dan Yayasan Sahid Jaya mengembangkan Pusat Pendidikan Islam Modern Sahid di Bogor.
Bahkan lebih awal lagi, Persatuan Umat Islam telah mendirikan Perguruan Tinggi Islam di Majalengka pada 1972. Begitupun Universitas Islam Bandung berganti status dan Universitas Islam Nusantara berubah nama pada tahun 1969, serta setahun sebelumnya IAIN Sunan Gunung Djati berhasil berdiri di Bandung.
Memulihkan Klaim
Islam terus menerus menjadi bahan pergumulan orang Sunda dalam laju sejarahnya. Meskipun pada titik tertentu kerap muncul anggapan sempit bahwa jadi orang Sunda berarti muslim. Namun Mark Woodward dalam Islamicate Civilization and National Islams: Islam Nusantara, West Java and Sundanese Culture (2019) mengkritik bahwa narasi itu lebih bersifat ideologis daripada faktual.
Baginya pembacaan atas jargon “Islam téh Sunda, Sunda téh Islam” sering kali bersifat klaim. Pertama, Sunda dianggap sejak awal sudah islami. Kedua, budaya Sunda harus dipurifikasi agar sesuai ajaran Islam. Kedua tafsir ini dipandang sebagai bahasa “fiksi saleh.” Pada kenyataannya, masih ada orang Sunda yang non-muslim, seperti Urang Kanékés yang memeluk Sunda Wiwitan.
Dalam penelitian yang sama, Woodward justru merefleksikan upaya historis dan kultural untuk menyatukan identitas Sunda dengan Islam. Salah satu simbol utamanya ialah figur Sunan Gunung Jati. Salah seorang Wali Songo ini yang dalam silsilahnya dikisahkan berakar ganda, dari Nabi Muhammad melalui garis ayah dan dari Prabu Siliwangi melalui garis ibu.
Dari titik ini, wajah Islam di Sunda berkembang dalam beragam bentuk. Mulai ekspresi tradisional-sufistik yang tampak dalam pantun, mitologi Nyai Pohaci, ritual agraris, dan ziarah wali, hingga modernis-reformis seperti Persatuan Islam (PERSIS) dan Muhammadiyah yang menekankan purifikasi dan pendidikan. Serta varian kultural seperti Islam Nusantara yang dipromosikan NU dan Islam Berkemajuan yang digagas Muhammadiyah.
Bahkan dalam konteks kontemporer Woodward juga melihat hadirnya arus Salafi-transnasional yang cenderung menolak tradisi lokal.
Merangkul Keragaman
“Islam téh Sunda, Sunda téh Islam” seharusnya setia merangkul keragaman Islam, berani berdialog dengan semua pihak. Tatar Sunda sendiri telah menjadi saksi akan lahirnya tokoh-tokoh yang berhasil memadukan nilai-nilai Islam dan budaya Sunda, seperti R.A.A. Wiranatakusumah V dan Penghulu Haji Hasan Mustapa.
Perkembangan ini diiringi munculnya organisasi PERSIS pada 1913 di Bandung, juga gerakan aktivis muslim di ITB seperti dicatat pada penelitiannya Bamualim.
Dalam lintasan waktu, Sunda juga melahirkan ulama-ulama karismatik yang menjadi representasi Islam tradisional seperti Ajengan K.H. Moh. Ilyas Ruhiat dari Cipasung dan Abah Anom dari Suryalaya yang masing-masing berperan penting dalam basis pesantren. Di tanah yang sama, hadir pula komunitas dan tokoh dari ragam latar termasuk Ahmadiyah yang telah ada sejak 1933.
Historiografi ini tampak jelas dalam Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat (2011) yang ditulis oleh tim di bawah ketua Nina Herlina Lubis Di dalamnya melahirkan pejuang kemerdekaan Entoy M. Toyib dan Raden M. Muhyidin yang aktif di Paguyuban Pasundan. Di samping itu, perjumpaan Sunda dengan tradisi Ahlulbait pun tak terhindarkan dengan berdirinya Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) di Bandung pada tahun 2000.
Dengan demikian, “Islam téh Sunda, Sunda téh Islam” bukanlah jargon yang beku, melainkan pintu tafsir yang selalu terbuka. Ia adalah jejak kreativitas dan pergulatan batin manusia Sunda, yang dirajut dari benang sejarah, politik, dan budaya, sehingga maknanya tak pernah selesai. (*)
