Kebijakan efisiensi fiskal yang dilakukan pemerintah pusat pada tahun 2025 mengakibatkan konsekuensi besar terhadap struktur keuangan daerah. Pemangkasan alokasi dana transfer daerah (TKD) senilai Rp 50,59 triliun saat ini telah resmi diberlakukan. Kebijakan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, dalam keputusan ini merevisi kembali besaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan indikator transfer lain.
Banyak daerah yang memiliki basis ekonomis yang belum mandiri, menghadapi kesulitan untuk menutupi kekurangan anggaran akibat adanya pemangkasan dana. Penurunan dukungan program pendidikan politik masyarakat merupakan salah satu dampak dari pemangkasan dana yang bersifat jangka panjang tetapi seringkali terlupakan. Program pendidikan politik masyarakat sangat bergantung pada alokasi anggaran yang fleksibel. Ketika ruang fiskal semakin menyempit, pemerintah pasti memprioritaskan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Hal ini berpotensi memperburuk kualitas demokrasi di tingkat lokal, ketika masyarakat tidak mendapatkan akses yang mumpuni terhadap pendidikan politik, kemampuan masyarakat dalam memahami isu publik, menilai suatu kebijakan, serta mengawasi jalannya pemerintah menjadi melemah. Dalam jangka panjang, jika ruang partisipasi hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat kehilangan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam memahami isu publik. Hal ini akan berdampak buruk pada kualitas demokrasi, karena masyarakat kurang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Masalah Kebijakan dan Risiko
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu yang terdampak akibat adanya pemotongan anggaran dana, sekitar 65 persen pendapatannya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini mengakibatkan posisi daerah melemah saat dana pusat mengalami efisiensi, karena ruang fiskal untuk menutupi kekurangan anggaran terbatas. Dalam situasi ini, program pendidikan politik masyarakat berisiko mengalami pengurangan atau penundaan pelaksanaan.
Melihat dari program yang dijalankan Badan Kesbangpol Kota Bandung, penelitian mengenai penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih pemula di kota tersebut menunjukan keberhasilan program sangat bergantung pada besarnya pendanaan untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta koordinasi dengan pihak eksternal.
Ketika dukungan anggaran melemah kemampuan pemerintah dalam menyediakan materi dan menjaga integritas program menjadi terbatas. Penurunan kualitas pendidikan politik bukan hanya memengaruhi tingkat partisipasi, tetapi juga berdampak terhadap kualitas pemerintahan daerah. Masyarakat dengan literasi politik yang rendah sangat rentan terhadap disinformasi dan kurang mampu dalam mengawasi kinerja pemerintah.
Upaya Pemerintah
Pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis agar program pendidikan politik masyarakat tetap berjalan secara optimal. Pemerintah daerah dapat menerapkan risk-based budgeting, yaitu mengevaluasi setia[ program dan pos anggaran berdasarkan tingkat risiko jika dihilangkan, termasuk urgensi, dampak yang dihasilkan, serta konsekuensi jangka panjang. Pendekatan ini memungkinkan pemangkasan anggaran secara selektif dengan memperhatikan indikator di atas, sehingga program jangka panjang yang berdampak menjadi prioritas.
Upaya lain adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui verifikasi sumber pendapatan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, mendorong pengembangan sektor kreatif dan ekonomi berbasis potensi daerah dan menerapkan kebijakan yang mendukung perluasan pajak.
Selain itu pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme cadangan anggaran atau buffer fund bagi program seperti pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat. Dana cadangan ini berfungsi ketika pendapatan daerah menurun, sehingga layanan publik tidak langsung terhenti.
Inovasi juga diperlukan dalam pelaksanaan program pendidikan politik dengan memanfaatkan teknologi digital seperti modul daring, webinar atau melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi atau organisasi masyarakat. Hadirnya pendekatan digital ini dapat menekan biaya operasional sekaligus memperluas cakupan program pendidikan politik masyarakat.
Semua langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa meskipun dalam keadaan anggaran terbatas, pemerintah tetap mampu memastikan program-program yang berperan krusial dalam membangun masyarakat yang kritis dan partisipatif, serta meminimalkan risiko pada tata kelola demokrasi di tingkat daerah.
Prioritas Strategis Pendidikan Politik Masyarakat
Tekanan fiskal membatasi arah gerak kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan politik, namun alternatif dapat diterapkan untuk memastikan fungsi edukasi pendidikan politik masyarakat tetap berlangsung. Penerapan risk-based budgeting (RBB) menjadi pendekatan strategis untuk memastikan pendidikan politik masyarakat tetap berjalan. RBB memungkinkan pemerintah menetapkan prioritas anggaran dengan mempertimbangkan risiko jangka panjang apabila mengurangi anggaran suatu program. Pemerintah daerah perlu menempatkan pendidikan politik sebagai prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pendidikan politik tidak rentan terpangkas saat terjadi tekanan fiskal.
Dalam struktur anggaran Jawa Barat dan Kota Bandung, program pendidikan politik biasanya berada di bawah Kesbangpol kerap dianggap tidak sepenting layanan dasar. Melalui RBB, pemerintah dapat mengklasifikasikan pendidikan politik sebagai program berisiko tinggi jika tidak dilaksanakan, karena secara langsung berdampak pada ketahanan sosial-politik daerah.
Hal ini terlihat pada program pendidikan politik bagi pemilih pemula yang rutin dilaksanakan Kesbangpol Kota Bandung untuk siswa SMA/SMK. Apabila program tersebut mengalami efisiensi anggaran, pengetahuan politik di kalangan pemilih pemula akan mengalami penurunan, sehingga membuka celah lebih luas terjadinya disinformasi politik.
Dalam kondisi efisiensi anggaran, teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menjalankan pendidikan politik dengan biaya yang lebih rendah sekaligus menjangkau audiens yang lebih luas. Di kota Bandung, komunitas seperti Kelas Demokrasi Bandung dan Sekolah Pemilih Muda memanfaatkan saluran digital untuk memperkenalkan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, sehingga materi edukasi dapat disampaikan secara efektif tanpa mengorbankan kualitas program.
Menjaga Keberlanjutan Pendidikan Politik Masyarakat
Di tengah tekanan fiskal yang membuat ruang anggaran daerah semakin sempit, pemerintah daerah tetap memiliki peluang untuk mempertahankan keberlanjutan pendidikan politik masyarakat melalui tiga strategi kunci. Pertama, daerah dapat mengadopsi pendekatan risk-based budgeting secara lebih konsisten. Dengan menilai setiap program berdasarkan tingkat urgensi, dampak jangka panjang, dan risiko apabila dihentikan, pemerintah dapat memastikan bahwa pendidikan politik tetap menjadi prioritas strategis, bukan sekadar program tambahan yang mudah terpangkas saat terjadi penghematan anggaran. Pendekatan ini penting karena pendidikan politik memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kualitas demokrasi lokal, sehingga harus ditempatkan sebagai layanan publik yang berdampak, bukan hanya kegiatan seremonial.
Kedua, pemerintah daerah perlu memperluas model pendanaan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, lembaga donor, serta sektor swasta melalui program CSR. Skema pendanaan kolaboratif atau co-funding memungkinkan pemerintah mengurangi ketergantungan pada APBD tanpa mengorbankan kualitas program. Kemitraan ini dapat dilakukan melalui penyusunan modul pendidikan politik bersama, penyelenggaraan webinar, lokakarya, hingga kampanye literasi politik digital yang berbiaya rendah tetapi memiliki jangkauan luas. Dengan membuka pintu kolaborasi, beban fiskal tidak hanya ditanggung pemerintah, tetapi juga dibagi dengan ekosistem yang memiliki kepentingan pada penguatan demokrasi.
Ketiga, inovasi pelaksanaan program melalui pemanfaatan teknologi digital menjadi solusi yang sangat relevan dalam situasi efisiensi anggaran. Pemerintah dapat mengembangkan modul daring, video pendek edukasi politik, podcast demokrasi, serta kelas virtual yang dapat diakses kapan saja oleh pemilih pemula maupun masyarakat umum. Pendekatan digital tidak hanya menekan biaya operasional seperti sewa ruang atau honor pemateri, tetapi juga memperluas akses pendidikan politik hingga ke kelompok masyarakat yang selama ini sulit terjangkau. Inovasi ini juga memungkinkan pemerintah bekerja sama dengan komunitas lokal, seperti Kelas Demokrasi Bandung atau Sekolah Pemilu Muda, untuk memperkaya konten dan memperluas jangkauan program tanpa memerlukan anggaran besar.
Melalui kombinasi ketiga solusi ini, penentuan prioritas berbasis risiko, kolaborasi pendanaan lintas-sektor, dan inovasi digital akan membuat pemerintah daerah tetap dapat menjaga keberlanjutan pendidikan politik masyarakat meskipun tekanan fiskal semakin kuat. Strategi ini memastikan bahwa kualitas demokrasi lokal tetap terjaga, masyarakat tetap kritis, dan ruang partisipasi tidak menyempit hanya karena keterbatasan anggaran.
Menjaga Demokrasi di Tengah Krisis Fiskal
Pemangkasan dana transfer pada tahun 2025 bukan sekadar tantangan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi ujian serius bagi ketahanan demokrasi lokal. Ketika ruang fiskal menyempit, program-program yang berorientasi jangka panjang seperti pendidikan politik masyarakat sering kali menjadi korban pertama efisiensi, padahal justru di sanalah fondasi literasi publik, partisipasi warga, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dibangun. Karena itu, kemampuan pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis menjadi penentu apakah kualitas demokrasi akan bertahan atau perlahan melemah.
Penerapan risk-based budgeting memberikan arah baru bagi daerah untuk menilai kembali prioritas anggarannya secara lebih rasional dan berorientasi risiko. Dengan menempatkan pendidikan politik sebagai program berisiko tinggi apabila diabaikan, pemerintah dapat memastikan bahwa ruang edukasi publik tidak tergerus oleh tekanan fiskal. Upaya memperkuat kemandirian pendapatan daerah dan menyiapkan cadangan anggaran juga menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program, sekaligus meningkatkan daya tahan keuangan daerah terhadap kebijakan pusat yang berubah-ubah.
Baca Juga: Belajar dari Banjir Sumatra: Komunikasi Politik Bencana Lingkungan
Di sisi lain, inovasi digital menjadi jembatan yang memungkinkan pendidikan politik tetap berjalan dengan biaya yang lebih efisien namun berdaya jangkau luas. Melalui modul daring, kelas virtual, kolaborasi komunitas, serta model kampanye literasi yang kreatif, daerah tetap dapat memberikan akses pengetahuan politik bagi masyarakat, terutama pemilih pemula yang membutuhkan pembekalan untuk berpartisipasi secara kritis.
Pada akhirnya, menjaga keberlanjutan pendidikan politik masyarakat bukan hanya soal mempertahankan suatu program, tetapi melindungi masa depan demokrasi lokal. Ketika masyarakat memiliki literasi politik yang kuat, ruang partisipasi tetap terbuka, dan sistem pemerintahan daerah berada dalam pengawasan publik yang sehat. Inilah investasi jangka panjang yang tidak boleh dikorbankan hanya karena tekanan fiskal. Sebab, demokrasi yang tangguh tidak lahir dari anggaran yang besar, melainkan dari komitmen untuk memastikan setiap warga memiliki kemampuan memahami, mengawal, dan terlibat dalam proses politik secara bermakna. (*)
