AYOBANDUNG.ID -- Menutup tahun 2025, Jawa Barat memperlihatkan ketahanan ekonomi yang relatif solid di tengah dinamika global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi daerah ini tetap berada di atas rata-rata nasional, dengan kontribusi kuat dari konsumsi domestik dan investasi.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Jawa Barat mampu menjaga momentum pertumbuhan di kisaran 5,2 persen, sebuah capaian yang menegaskan daya tahan struktur ekonomi daerah sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang ada.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menegaskan bahwa indikator makroekonomi tetap positif, tercermin dari intermediasi perbankan yang mendukung perekonomian nasional. OJK bersama kantor wilayah di Cirebon dan Tasikmalaya memperkuat pengawasan lembaga jasa keuangan agar stabilitas sistem tetap terjaga.
"Sampai dengan November 2025, jaringan kantor lembaga jasa keuangan di Jawa Barat meliputi 2 bank umum, 121 BPR, 12 BPRS, 19 perusahaan gadai swasta, 25 LKM/LKMS, 4 dana pensiun, 1 perusahaan modal ventura, 1 perusahaan penjaminan, 1 perusahaan fintech, 1 perusahaan efek daerah, serta 32 galeri investasi untuk memperluas edukasi pasar modal bagi masyarakat," ujar Darwisman.
Infrastruktur ini menjadi tulang punggung inklusi keuangan di daerah. Sekadar informasi, total aset perbankan Jawa Barat pada November 2025 mencapai Rp1.051,53 triliun, naik 3,14 persen dibanding tahun sebelumnya.
Dana Pihak Ketiga juga tumbuh 5,01 persen menjadi Rp736,06 triliun. Pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan memperlihatkan bahwa stabilitas keuangan tetap terjaga meski tekanan eksternal masih ada.
Penyaluran kredit menunjukkan pergeseran kebutuhan. Kredit modal kerja turun -5,32 persen menjadi Rp329,93 triliun, sementara kredit investasi melonjak 16,43 persen menjadi Rp228,01 triliun.
Kredit konsumsi juga naik 5,63 persen menjadi Rp489,27 triliun. Pergeseran ini menandakan orientasi baru pada investasi jangka panjang, yang diharapkan mampu memperkuat basis produksi dan daya saing daerah.
"Akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terus diperkuat. Sampai dengan November 2025, sebanyak 470.064 pelaku usaha di Jawa Barat telah memanfaatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total penyaluran sebesar Rp25,97 triliun," ujar Darwisman.
UMKM menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus penopang ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Skema KUR di Jawa Barat didominasi sektor mikro dengan porsi 64,56 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan masih terkonsentrasi pada usaha kecil, yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana mendorong usaha kecil naik kelas agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Secara nasional, kredit UMKM mencapai Rp1.496,07 triliun. Jawa Barat menyumbang Rp186,66 triliun atau 12,49 persen, menempatkan provinsi ini sebagai penerima terbesar kedua setelah Jawa Timur. Posisi ini menegaskan peran strategis Jawa Barat dalam peta ekonomi nasional.
Meski capaian positif, tantangan tetap ada. Tingkat literasi keuangan masyarakat Jawa Barat masih perlu ditingkatkan. Data OJK 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional baru mencapai sekitar 50 persen, dengan inklusi keuangan di kisaran 85 persen. Gap ini berpotensi menimbulkan risiko jika tidak diimbangi edukasi yang masif dan berkelanjutan.
Darwisman menegaskan, OJK akan memperkuat pengawasan agar lembaga keuangan tidak hanya tumbuh, tetapi juga sehat dan berintegritas. Pengawasan berbasis risiko menjadi strategi utama untuk mengantisipasi potensi gejolak, terutama di sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan kondisi eksternal.
Peningkatan literasi keuangan menjadi agenda penting 2026. Edukasi masyarakat melalui galeri investasi, program sekolah pasar modal, hingga kampanye digital diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan.
Dengan literasi yang lebih baik, masyarakat dapat mengambil keputusan finansial yang lebih bijak dan terhindar dari praktik keuangan ilegal. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci.
"Kolaborasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah akan diakselerasi untuk mengoptimalkan efektivitas kebijakan, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan ekonomi dirasakan secara luas oleh masyarakat Jawa Barat," ujar Darwisman.
Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem keuangan daerah. Oleh sebab itu, transformasi digital menjadi momentum penting. Fintech dan layanan keuangan berbasis teknologi diharapkan memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.
Namun, pengawasan ketat tetap diperlukan untuk mencegah praktik ilegal dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital.
Dengan penguatan pengawasan, perluasan akses, dan literasi keuangan, stabilitas sistem keuangan Jawa Barat diharapkan tetap terjaga. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Memasuki 2026, Jawa Barat menghadapi peluang besar. Dengan fondasi ketahanan ekonomi yang kuat, fokus pada inklusi keuangan, dan literasi yang ditingkatkan, provinsi ini berpotensi menjadi model pertumbuhan inklusif di Indonesia.
"Tantangan global tetap ada, namun kesiapan daerah menjadi modal utama untuk memastikan manfaat pembangunan ekonomi dirasakan secara luas oleh masyarakat," ujar Darwisman.
Alternatif produk UMKM atau serupa:
