AYOBANDUNG.ID -- Masyarakat Jawa Barat menghadapi tantangan nyata dalam mengelola keuangan di tengah perubahan ekonomi yang cepat. Dari pedagang pasar hingga pekerja informal, banyak yang masih belum memahami pentingnya perencanaan keuangan, tabungan darurat, atau pemanfaatan produk keuangan formal. Literasi keuangan menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar jargon kebijakan.
Di pasar tradisional, pedagang kecil masih mengandalkan catatan manual untuk transaksi harian. Minimnya pemahaman tentang layanan perbankan membuat mereka rentan terhadap kerugian. Padahal, akses ke layanan keuangan formal bisa membantu usaha berkembang lebih stabil.
Pekerja informal seperti pengemudi ojek daring atau buruh harian juga menghadapi risiko besar. Tanpa tabungan atau asuransi, mereka kerap terjebak pada pinjaman berbunga tinggi ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Kondisi ini memperlihatkan betapa pentingnya edukasi keuangan yang praktis dan mudah dipahami.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 hadir sebagai instrumen untuk memotret kondisi tersebut. Namun, survei hanyalah langkah awal. Yang lebih penting adalah bagaimana data hasil survei diterjemahkan menjadi kebijakan yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK, Yuzirwan, menekankan pentingnya pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026.
Menurutnya, survei ini harus mampu memberikan gambaran yang lebih presisi mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Upaya tersebut dianggap krusial agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata hingga ke level kabupaten dan kota.
"SNLIK Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen pengukuran indeks literasi dan inklusi keuangan yang lebih menyeluruh dengan adanya penambahan jumlah responden, dan semoga hasilnya dapat mendekati target indeks literasi dan inklusi keuangan tahun 2029, yang mencapai 69,35 persen dan 93 persen,” ujar Yuzirwan.
Namun, di lapangan, persoalan literasi keuangan masih kompleks. Maraknya pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami risiko keuangan. Banyak yang tergiur kemudahan akses tanpa menyadari konsekuensi jangka panjang.
Program literasi keuangan yang digagas OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memang sudah berjalan. Namun, efektivitasnya sering kali terbatas karena belum menyentuh kelompok masyarakat yang paling rentan. Edukasi di sekolah dan kampus penting, tetapi pekerja informal dan masyarakat desa juga harus menjadi prioritas.
Generasi muda juga menghadapi tantangan tersendiri. Banyak anak muda aktif menggunakan aplikasi digital untuk transaksi, tetapi belum memahami risiko investasi atau pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Edukasi keuangan harus mampu menjawab kebutuhan mereka agar tidak terjebak gaya hidup konsumtif.
SNLIK 2026 dengan penambahan sampel di Jawa Barat menjadi peluang untuk melihat lebih detail kondisi masyarakat. Jumlah sampel rumah tangga meningkat dari 630 menjadi 3.210, sehingga hasil survei diharapkan lebih representatif.
Indeks literasi dan inklusi keuangan level daerah yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting bagi OJK dalam menyusun program strategis. Program seperti Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan TPAKD bisa diarahkan lebih spesifik sesuai karakteristik sosial-ekonomi masyarakat Jawa Barat.
Keterlibatan komunitas lokal juga menjadi kunci. Program literasi keuangan yang melibatkan tokoh masyarakat, koperasi, atau kelompok usaha kecil akan lebih mudah diterima. Pendekatan berbasis komunitas terbukti efektif karena masyarakat merasa lebih dekat dan percaya pada sumber informasi.
Pada akhirnya, literasi keuangan bukan hanya soal angka indeks, melainkan soal bagaimana masyarakat mampu mengelola uang dengan bijak, menghindari jeratan utang, dan memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan. Survei hanyalah alat, sedangkan perubahan nyata ada di lapangan.
Oleh karena itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus, menegaskan bahwa pelaksanaan SNLIK 2026 harus tetap berpegang pada standar kualitas yang tinggi. Ia menilai, keberhasilan survei ini sangat bergantung pada kinerja para petugas yang terlibat. Dia berharap seluruh tim dapat menjalankan tugas dengan optimal sehingga data yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami harapkan para petugas dari tim teknis, tim administrasi, dan tim FASIH SNLIK 2026 tetap semangat dan optimal melakukan pendataan lapangan, pengawasan, pemeriksaan data, serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar SNLIK 2026 berkualitas tinggi," ujar Darwis.
Alternatif produk literasi keuangan atau kebutuhan serupa:
